AMBON-HUMAS, Kegiatan Forum Kawasan Timur Indonesia (KTI) ke V pada hari kedua, yang berlangsung Selasa (2/11), di Swiss-Belhotel Ambon diisi oleh kegiatan diskusi Panel yang bertujuan untuk menjaring umpan balik para peserta terhadap enam praktik cerdas yang telah dipresentasikan pada kegiatan Forum di hari pertama, Senin (1/11) kemarin.

Diskusi panel yang dimoderatori oleh Chandra Sugarda, pembaca berita di stasiun televisi RCTI ini menghadirkan utusan lembaga-lembaga donor yang menjadi mitra pemerintah di kawasan Timur Indonesia, diantaranya Sam Zappia, Richard Manning, Daniel Hunt (AusAID), Blair King (USAID) Amin Subekti (World Bank) dan Patricia McCullagh (CIDA).

Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa salah satu hal penting yang harus dilakukan sebagai respon atas penyelenggaraan Forum KTI adalah mempertahankan, dan kemudian menyebarluaskan praktek-praktek cerdas yang telah dilakukan di KTI, sehingga nantinya keenam praktek cerdas dapat direplikasi oleh daerah lainnya di Indonesia.

Para donor juga menekankan pentingnya peran pemerintah lokal yang dapat mendorong suksesnya praktik cerdas sedangkan peran donor dimasa mendatang adalah menjadikan praktik cerdas itu sebagai program kerja mereka.

“Solusi cerdas ada dimana-mana, juga disekitar kita, peran lembaga donor adalah bagaimana memnggunakan praktek cerdas itu menjadi program kerjanya dalam mendorong daerah atau wilayah yang dibantunya,” ujar Subekti dari World Bank.

Sementara itu, menurut Blair King dari USAID, praktik cerdas yang dipresentasikan pada forum KTI adalah seperti api unggun dan donor adalah percikan api atau sebagai katalis untuk menyalakan api unggun,yang artinya keberlangsungan program tersebut, tergantung pemerintah dan masyarakat di daerah sekitar.

“Peran masyarakat dan sektor swasta jauh lebih besar,mempunyai pemimpin baik itu bagus, tapi kembali kepada masyarakat yang dapat mengerjakan semuanya,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, Lembaga Donor Asing yang berada di negara manapun pada saatnya akan meninggalkan daerah yang dibantu sehingga seluruh pemerintah daerah di KTI harus memiliki komitmen untuk tetap mendorong forum ini dapat terus berlangsung, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendapat lain diungkapkan oleh Patricia McCullagh (CIDA), menurutnya isu perempuan dan kesetaraan gender merupakan salah satu isu global yang harus terus menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di dalam forum ini.

Selepas diskusi panel, para peserta Forum KTI ke V, berkesempatan untuk berdiskusi di dalam kelompok dengan tema yang berbeda untuk masing-masing kelompok, diantaranya Kesehatan, Pendidikan, Pelayanan Publik, Lingkungan, dan Ekonomi. Hasil dari diskusi kelompok yang berupa resolusi serta ide-ide baru itu langsung direspon oleh Wakil Menteri Perindustrian Prof. Alex Retraubun yang hadir pada forum tersebut, untuk menjadi perhatian pemerintah pusat.

Sumber: Humas Kota Ambon

Menurut data Education Development Index (EDI) yang diterbitkan UNESCO pada 2007, peringkat Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 58 menjadi peringkat 62 dari antara 130 negara. Skor EDI Indonesia adalah 0,935 yang lebih rendah daripada Malaysia (0,945) dan Brunei Darusalam (0,965). Hal ini mendorong para penanggungjawab dan pelaku pendidikan di Indonesia untuk berupaya mendesain berbagai program dan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan ke arah yang lebih baik.

Salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia adalah penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) [Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 pasal 50 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 61 ayat (1)]. Kebijakan SBI diharapkan dapat menjadi faktor pendorong bagi Pemerintah Pusat dan Daerah (Propinsi dan Kabupaten) guna meningkatkan kualitas sekolah-sekolah di Indonesia.

Di Indonesia, sekolah bertaraf internasional diawali dengan didirikannya sekolah-sekolah yang disiapkan khusus untuk menampung siswa-siwa asing, yang orangtuanya bekerja sebagai diplomat asing ataupun bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional seperti Jakarta Internasional School (JIS), yang didirikan tahun 1951. Sejak itu, mulai bermunculan berbagai sekolah bertaraf/berstandar internasional di Indonesia, baik yang didirikan oleh kantor-kantor Kedutaan Besar asing maupun oleh lembaga-lembaga swasta (domestik dan asing) yang bergerak di bidang pendidikan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional mendefinikan SBI sebagai satuan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan standar salah satu Negara anggota OECD dan atau negara maju lainnya (X), yang dirumuskan :

SNP + X

Walapun berbagai peraturan terkait SBI telah diterbitkan, namun belum ada panduan operasional yang jelas untuk mencapai standar tersebut. Dibangunnya faktor ’X’ oleh masing-masing SBI yang ada di Indonesia mengakibatkan sistem dan model yang dianut oleh masing-masing sekolah jadi berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, yang akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan dan lulusan yang tidak seragam.

Saat ini di seluruh Indonesia sudah terdapat puluhan bahkan ratusan sekolah bertaraf internasional dengan menggunakan sistem yang berbeda-beda. Kurang lebih ada 3 (tiga) sistem yang paling banyak digunakan oleh sekolah-sekolah bertaraf internasional di Indonesia yaitu Internasional Baccalaureate (IB), Cambridge, dan Australian Curriculum.

Bagi lembaga-lembaga swasta, membeli lisensi dari lembaga-lembaga pemasok sistem pendidikan sekolah internasional bukanlah hal yang sulit. Namun untuk sekolah-sekolah milik pemerintah (negeri), lembaga-lembaga sosial atau keagamaan, biaya lisensi merupakan masalah besar. Selain mahal, pemilik lisensi menetapkan prasyarat yang tinggi bagi guru dan fasilitas yang harus dimiliki sekolah. Tidak heran jika harga sekolah bertaraf internasional yang memiliki lisensi di Indonesia sangat tinggi sehingga hanya bisa diakses oleh golongan masyarakat tertentu saja. Oleh sebab itu, sekolah bertaraf internasional sering dinilai sebagai bentuk dari kastanisasi pendidikan.

Menyikapi tingginya harga lisensi sistem pendidikan internasional, Pemerintah Indonesia berencana untuk membeli lisensi salah satu sistem pendidikan internasional untuk digunakan secara luas di Indonesia. Namun demikian, tindakan ini tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah penyelenggaraan SBI di Indonesia karena di samping lisensi, harus disiapkan juga sistem lain seperti sarana dan prasarana, biaya operasional, dan sumber daya manusia.

Bertolak dari kondisi tersebut di atas, dalam rangka Dies Natalis Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) ke-54, maka Yayasan Bina Dharma (YBD) dan Pusat Studi Kawasan Timur Indonesia-Universitas Kristen Satya Wacana (PSKTI – UKSW) bekerjasama dengan Willi Toisuta and Associates (WTA) dan University of the Sunshine Coast (USC)-Australia, mengadakan Seminar dan Workshop dengan tema ”Internasionalisasi Pendidikan dan Prospeknya di Indonesia”. Melalui Seminar ini, diharapkan para pelaku pendidikan di Indonesia dapat memahami konsep SBI yang diperkaya dengan gambaran sistem pendidikan di Australia sebagai salah satu negara OECD, serta tantangan dan pengalaman membangun sekolah bertaraf internasional di berbagai daerah di Indonesia.

Tujuan

Seminar dan Workshop “Internasionalisasi Pendidikan dan Prospeknya di Indonesia” bertujuan untuk :

• Memberikan gambaran tentang sistem pendidikan di Australia sebagai salah satu negara OECD
• Menjelaskan konsep Sekolah Bertaraf Internasional dan gambaran penerapan SBI di Indonesia
• Merumuskan solusi berkaitan dengan kendala-kendala pelaksanaan SBI di daerah.
• Memberikan paradigma baru pendidikan menurut perspektif ahli perencana pendidikan.

Output

Output yang diharapkan dari Seminar ini adalah peserta seminar dan workshop dapat :

• Memahami sistem penyelenggaraan pendidikan di Australia sebagai salah satu negara anggota OECD.
• Memahami konsep tentang Sekolah Berstandar Internasional dan gambaran penerapannya di Indonesia
• Rumusan solusi terkait dengan kendala-kendala pelaksanaan SBI di daerah.
• Paradigma baru pendidikan menurut perspektif ahli perencana pendidikan.

Materi dan Pembicara

Materi utama pada Seminar dan Workshop “Internasionalisasi Pendidikan dan Prospeknya di Indonesia” yang akan disampaikan oleh 2 (dua) orang Keynote Speaker adalah :

1. “Sistem Pendidikan di Australia” oleh Prof. Merv Hyde (University of the Sunshine Coast, Australia)
2. “Internasionalisasi Pendidikan di Indonesia” oleh DR(HC). Willi Toisuta, Ph.D (Willi Toisuta and Associates, Jakarta)

Dalam seminar ini juga akan dipaparkan materi dari Pembicara lain, yaitu :

1. Prof. Slameto (Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia), dengan topik : “ Pengalaman dan Tantangan Penerapan Kebijakan SBI di Indonesia”
2. Drs. Saptono Nugrohadi, M.Si (SMA Negeri I Salatiga), dengan topik : “Pengalaman dan Tantangan Penerapan Kebijakan SBI di SMAN 1 Salatiga”

Peserta

Peserta Seminar dan Workshop ‘Internasionalisasi Pendidikan dan Prospeknya di Indonesia” berasal dari Jawa Tengah dan beberapa daerah lain seperti Jakarta, Kalimantan, Bali, Papua, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Peserta dimaksud merupakan perwakilan :

1. Kepala-kepala Dinas dan Staf Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah urusan Kurikulum dan Guru Sekolah SBI dan sekolah RSBI,
3. Dosen UKSW
4. Mahasiswa UKSW
5. Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten di Jawa Tengah.
6. LSM yang peduli pada pendidikan
7. Lainnya

Seluruh peserta Seminar di atas, dikategorikan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu Peserta Pasif dan Peserta Aktif. Peserta pasif adalah peserta yang hanya menjadi pendengar, sedangkan peserta aktif adalah mereka yang mengikuti seminar dan workshop pada hari ke-2. Peserta aktif terdiri atas Kepala dan Staf seluruh Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota yang hadir, Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah/Guru SMA RSBI dan SBI, dan civitas akademika.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu : Rabu, 29 – Kamis, 30 September 2010

Tempat : Ruang Probowinoto, Lt. 5. Gedung Pasca Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga – Jawa Tengah.

Pendaftaran

Seminar dan workshop ‘Internasionalisasi Pendidikan dan Prospeknya di Indonesia’ terbuka untuk umum, dengan biaya pendaftaran sebesar :

• Rp. 100.000,-/orang untuk Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah (urusan Kurikulum), dan Guru Sekolah-sekolah RSBI dan SBI
• Rp. 50.000,-/orang untuk mahasiswa dan umum

Biaya pendaftaran bisa diserahkan ke Panitia Seminar pada saat pelaksanaan seminar, setelah menyerahkan/mengirimkan lembar konfirmasi kehadiran kepada contact person kegiatan seminar. Sertifikat dapat diambil dengan menunjukkan bukti pembayaran biaya pendaftaran.

Informasi

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi contact person di bawah ini :

Jeffrie Lempas (Willi Toisuta & Associate)

Jl. Sawo Bugel No. 9, Salatiga 50713 – Jawa Tengah
Phone : 0298-322082/311625/311626 (Jam Kantor)
Email: jeffrielempas@gmail.com

Junet da Costa (Willi Toisuta &Associate)

Jl. Cilandak Tengah II No.3A, Jakarta
Phone: 021-7695466/7695734, HP: 0813 9817 9767; Fax: 021-75908972,
Email : junet@wta.co.id

Mianto Nugroho Agung (Yayasan Bina Darma)

Kampus Bina Darma
Jl. Sawo Bugel No. 9, Salatiga 50713 – Jawa Tengah
Phone & Fax: 0298-321875
Email: yysbinadarma@yahoo.com; mnagung@gmail.com

Unduh TOR SEMINAR

The Seminar and workshop were held in the 6^th-7^th August 2010 at the Maluku Governor’s Office and Conference Room and the AMANS Hotel in Ambon. The meeting was preceded by a meeting between AusIndoBIOCOM and local committee members with the Deputy Governor of Maluku. The Deputy Governor, on behalf of the Governor, endorsed the plan to work collaboratively to share experience about managing plant biosecurity at a community level.

Figure 1 Small Island Biosecurity Studies: (a) AusIndoBIOCOM meeting with the Deputy Governor of Maluku Province. (b) The opening of Seminar at the Governor of Maluku’s Conference Hall in Ambon.

The event was collaboratively organized by the AusIndoBIOCOM Research Consortium (www.AusIndoBIOCOM.net) and the Maluku Provincial Government. 49 people, mainly government officials, community delegates, Pattimura University lecturers and researchers, as well as the AusIndoBIOCOM core researchers attended. Local representatives, AusIndoBIOCOM core researchers[1] from Indonesia, and two representatives[2] from CDU/CRC Plant Biosecurity, facilitated the workshop. The purpose of the workshop was to begin the implementation phase of the CRC model through a province-wide strategy for managing the considerable biosecurity problems presented to the meeting. Some of the biosecurity issues brought to the meeting are pictured below.

Figure 2 Examples of plant diseases in Maluku

Topics discussed: ______________________________________________________________________________
Session 1: Opening Remarks
Topic: Development Challenges in the Province of Maluku, including:

• Maluku’s conditions as an archipelagic island.
• Policy development in the archipelago.

Speaker: Deputy Governor of Maluku Province, Republic of Indonesia.

Session 2: Panel Discussion
Topic 1: Biosecurity: Shared Challenges for Indonesia and Australia, including:

• Developing a partnership between Maluku Province and Australian research connections related to biosecurity.
• Strategies required to build a synergetic collaboration concerning biosecurity management for Maluku Province

Speakers:

• Prof. Dr. Ian Falk (Charles Darwin University, Darwin, Australia).
• Prof. Dr. Robert Oszaer (Deputy Rector for Academic Affairs, Universitas Pattimura).

Moderator: Prof. Dr. Tonny Pariela (Universitas Pattimura, Ambon).

Topic 2: Overviews to the Issues and Policies related to biosecurity management in Maluku, including:

• Biosecurity issues in Maluku.
• Challenges and obstacles in dealing with biosecurity management issues in Maluku
• Requiremtns of Strategic approaches for biosecurity management programs in Maluku.

Speakers:

• Mr. James Watumlawar, SP, MP (Agriculture Service, Maluku Barat Daya District).
• Mr. Markus Pirsouw, SP (Agriculture Service, Seram Bagian Barat District).
• Mr. Pieter Kortelu, SP, MP (Agriculture Service, Maluku Tenggara Barat District)

Moderator: Theofransus Litaay, SH, LLM. (AusIndoBIOCOM)

Workshop Facilitators:

• I Wayan Mudita, M.Sc. (AusIndoBIOCOM).
• Prof. Dr. Kaler Surata (AusIndoBIOCOM).
• Dr John Tasirin (AusIndoBIOCOM).
• Dr Marthen Ndoen (AusIndoBIOCOM).

______________________________________________________________________________

Through the workshop, the presenters outlined the key issues related to biosecurity in the region. This was the first time that local people had the opportunity to collaborate about this topic and plan approaches to mitigate plant biosecurity problems in the region. A small collaborative project was announced as part of the implementation through education strategy undertaken by the CRC Plant Biosecurity Community Management Project Team. The workshop established the strategies for the three regions in the Province for managing biosecurity. The outcome of this project will be the implementation of the biosecurity management model across the Province.

Figure 3 Workshops focus group discussion: (a) Ruth Wallace and Theo Litaay in a focus group discussing an educational biosecurity project with the researchers from Pattimura University of Ambon; and (b) Wayan Mudita facilitating workshop for implementing the CRC biosecurity model.

In summary, the 8-points of the outcomes of the seminar and workshops are:

1. Knowledge dissemination on biosecurity issues and policies in Maluku as an archipelago province, especially the present condition of Maluku Barat Daya District, Maluku Tenggara Barat District, and Seram Barat District.
2. Harmonizing existing strategies and policies of district agricultural departments, the provincial agriculture department, related agricultural organizations, Pattimura University’s Faculty of Agriculture, Pattimura University’s Faculty of Social and Political Sciences, Pattimura University’s Faculty of Law, AusIndoBIOCOM research team, and the CRC NPB.
3. Maluku is identified as an area for AusIndoBIOCOM biosecurity management model to be implemented, which will occur collaboratively between Maluku Provincial Government, Maluku District Governments, local universities and AusIndoBIOCOM Research Consortium.
4. Biosecurity strategy elements developed for Maluku, particularly aspects of the working structure and process that is underway, and related sectors in three districts, which are: Seram Barat, Maluku Tenggara Barat District, and Maluku Barat Daya District. The development also includes governance aspects, local knowledge, participation, policies and activities.
5. Policy implications formulated on biosecurity strategy to be integrated through the exchange of ideas during the process of bonding, bridging and linking between communities, governments and universities.
6. The development of a framework that connects various biosecurity sectors between government, universities and community.
7. The development of educational materials that aim to introduce biosecurity from early age in cooperation with Pattimura University and Maluku Province government.
8. Another workshop scheduled in three months in Maluku Province to discuss the development of biosecurity policy implementation established in the discussion groups.

In addition to the current Managing Biosecurity across Borders book currently being published by Springer, another book in the Springer ‘Biosecurity Series’ has been approved in principle, and this book will focus on Implementation Case Studies of Biosecurity Management, with a participatory methodological theme throughout.

(b) International Symposium on Small Island and Coral Reefs (ISSIC)

Members of the AusIndoBIOCOM/CRC National Plant Biosecurity research team, including lecturers and PhD students, attended and presented at the International Symposium on Small Island and Coral Reefs (ISSIC), which was held in Ambon from the 4^th-5^th of August 2010. Figure 4 The International Symposium on Small Island and Coral Reefs (ISSIC) in Ambon: (a) “Ambon Statement” is being declared by the Deputy Governor of Maluku Province as the result of the International Symposium on Small Island and Coral Reefs (ISSIC). (b) Plenary Session of the International Symposium on Small Island and Coral Reefs (ISSIC) in Ambon, Maluku, Indonesia.

The objective of the conference is to share knowledge, information and experiences in management, academic studies, and contemporary approaches for coral reef ecosystem management. The main objective of the workshop is to focus on the emerging effort needed to ensure the sustainability of small island development when balanced with ecosystem health and social justice for island communities. An additional objective will be to ensure that action plans are made that will respond to climate change impacts on small islands, as identified at the World Ocean Conference of 2009. Presentations made by Members of the AusIndoBIOCOM/CRC National Plant Biosecurity research team were:

1. Falk, I. (2010). Holistic and integrated policy and strategy for managing change in complex situations. Presented at the International Small Island Conference, Ambon, 5^th August.
2. Mudita, I. W., Natonis, R. L., & Wallace, R. (2010). Food security in a warming globe: Safeguarding small island communities from increasing biosecurity threats. Presented at the International Small Island Conference, Ambon, 5^th
3. Mampouw, H. L. (2010). Exploration of local context in small islands and its application in learning activity: Case study of Rote Island and Timor Island in NTT. Presented at the International Small Island Conference, Ambon, 5^th
4. Litaay, T. & Nendissa, J. I. (2010). Coastal area transformation and the need for management policy. Presented at the International Small Island Conference, Ambon, 5^th August.
5. Wallace, R. & Ndoen, M. (2010). Recognising the value of local knowledge on food security and enterprise development in coastal communities: Case studies from Rote and Northern Australia. Presented at the International Small Island Conference, Ambon, 5^th August.
6. Surata, S. P. K. & Setiawan, I. P. T. A. (2010). Local food ecoliteracy: A strategy for building ecotone between ethno-culture and scientific knowledge of food security. Presented at the International Small Island Conference, Ambon, 5^th August. August. August.

A third book or journal edition is underway which will bring together papers from this conference.

Pendahuluan

Kawasan Timur Indonesia menghadapi banyak tantangan pembangunan yang sangat kompleks, khususnya yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketahanan pangan. Masalah ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan masalah kecukupan pangan tetapi juga persoalan mutu pangan. Mutu pangan berhubungan dengan pengolahan pangan oleh konsumen-akhir, yang mana dimulainya sejak tanaman pangan masih diusahakan oleh para petani. Inilah signifikansi dari konsep ketahanan hayati atau biosecurity, sebab biosecurity berkaitan dengan ketahanan pangan dan mutu kehidupan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia.

Pertanyaan utamanya lebih lanjut adalah bagaimanakah kita menghadapi tantangan tersebut, dengan mempertimbangkan keragaman budaya, dan keterpencilan wilayah serta penyebaran penduduk di daerah yang luas ini?

Salah satu faktor yang menyebabkan kemacetan dalam menangani dan menyelaraskan program-program yang terkait dengan biosecurity di Kawasan Timur Indonesia adalah masalah sharing informasi antara pemerintah, akademisi, LSM, donor, dan masyarakat, khususnya informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dari program yang dilaksanakan. Keterbatasan akses terhadap fasilitas komunikasi juga dapat menghambat pembangunan, khususnya akibat kesulitan memperoleh informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Provinsi Maluku, sebagai satu provinsi kepulauan memiliki keunikannya tersendiri. Tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Maluku menjadi lebih berlipat akibat faktor-faktor geografis. Pemerintah Provinsi Maluku telah berusaha menjawab tantangan tersebut melalui manajemen kewilayahan dengan pendekatan Gugus Pulau, Kawasan Laut Pulau, dan Pintu Jamak dengan pusat-pusat pertumbuhan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan publik, pusat perdagangan, serta lalu lintas arus barang dan jasa (Ralahalu, 2010). Pemerintah Provinsi Maluku juga telah menetapkan 12 Gugus Pulau sebagai kluster-kluster pelayanan publik. Ke-12 Gugus Pulau tersebut perlu dioptimalkan keberadaannya.

Hal ini perlu dioptimalkan melalui peran sumberdaya manusia untuk mengelola potensi lokal tersebut. Pada sisi inilah pelibatan peneliti dan hasil penelitiannya sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan pembangunan. Dalam kaitan dengan biosecurity, maka diperlukan optimalisasi dan peningkatan efektifitas program biosecurity.

Sebagai usaha membangun gagasan terhadap situasi di atas, maka seminar dan workshop ini diadakan di Ambon. Dengan tujuan utama untuk membahas pengembangan arah strategi terkait biosecurity. Seminar ini sekaligus berfungsi sebagai kendaraan bagi pertemuan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan masalah biosecurity di Maluku.

Pelaksanaan seminar dan workshop ini bertepatan dengan event Sail Banda, dalam rangka mendukung aspek studi biosecurity di wilayah kepulauan.

Hasil yang Diharapkan

1. Pengembangan elemen strategi biosecurity untuk Maluku.
2. Konsolidasi informasi terkait dengan kajian umum biosecurity di Maluku.
3. Pengetahuan yang terbagikan mengenai masalah dan kebijakan biosecurity Maluku sebagai provinsi kepulauan.
4. Terbangunnya jejaring pemangku kepentingan biosecurity.

Tempat Kegiatan

Ruang Sidang Hotel Amans, Ambon, Maluku.

Pelaksana

1. Pemerintah Provinsi Maluku, Republik Indonesia.
2. Australian-Indonesian Biosecurity Community Management Project (Ausindo-Biocom).
3. Australian Cooperative Research Centre for National Plant Biosecurity (CRCNPB).
4. Charles Darwin University, Darwin, Australia.
5. Universitas Mahasaraswati (UNMAS)
6. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)
7. Universitas Nusa Cendana (UNDANA)
8. Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)
9. Pacific Institute for Sustainable Development (PI)
10. Universitas Pattimura (UNPATTI)

Topik Materi Seminar

Sesi 1: Pembukaan

Topik Utama: “Tantangan Pembangunan di Maluku sebagai Provinsi Kepulauan”

Sub-topik:

1. Kondisi Maluku sebagai provinsi kepulauan
2. Kebijakan pembangunan di wilayah kepulauan

Pembicara: Gubernur Provinsi Maluku, Republik Indonesia

Sesi 2: Diskusi Panel

topik Utama 1: “Biosecurity: Tantangan Bersama bagi Indonesia dan Australia”

Sub-topik:

1. Tantangan-tantangan utama pembangunan dalam hubungan Indonesia dan Australia
2. Strategi yang dibutuhkan untuk membangun kerjasama sinergis menjawab masalah pembangunan Indonesia dan Australia

Pembicara:

1. Prof. Dr. Ian Falk (Charles Darwin University, Darwin, Australia).
2. Prof. Dr. H. B. Tetelepta, M.Pd. (Rector, Universitas Pattimura).
3. Prof. Dr. Tonny Pariela (Universitas Pattimura, Ambon).

Topik Utama 2: “Tinjauan tentang Masalah dan Kebijakan terkait Biosecurity di Maluku”

Sub-topik:

1. Masalah biosecurity di Maluku
2. Tantangan dan hambatan dalam menangani masalah biosecurity di Maluku
3. Kebutuhan strategis yang dibutuhkan bagi program biosecurity di Maluku

Pembicara: Perwakilan dari tiga Kabupaten

Respon para peneliti:

1. Prof. Dr. Kaler Surata.
2. Dr. Marthen Ndoen.
3. Ir. I Wayan Mudita, M.Sc.
4. Theofransus Litaay, SH, LLM.

Topik Workshop

1. Apakah model strategi kerjasama internasional (khususnya dengan negara tetangga: Australia) yang dibutuhkan bagi pengembangan riset bagi kebijakan biosecurity di Maluku?
2. Bagaimanakah strategi peran pemerintah yang dibutuhkan dalam pengembangan riset bagi kebijakan biosecurity untuk Maluku? Jelaskan peran BAPPEDA, peran Dinas Pertanian, dan Unit pendukung teknisnya.
3. Bagaimanakah strategi konsolidasi informasi biosecurity yang dibutuhkan pemerintah Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan?
4. Bagaimanakah peran perguruan tinggi dan masyarakat dalam perumusan kebijakan biosecurity di Maluku sebagai provinsi kepulauan? Jelaskan peran Universitas Pattimura dan perguruan tinggi terkait, serta peran masyarakat khususnya peran masyarakat adat (negeri adat, termasuk Kewang dll).
5. Bagaimanakah strategi untuk membangun komunikasi di antara para pemangku kepentingan biosecurity di Maluku?

Strategi pelaksanaan workshop:

1. Peserta akan dibagi dalam lima (5) kelompok untuk mendiskusikan masalah-masalah di atas dan merumuskannya.
2. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan di pleno workshop.
3. Selanjutnya hasil diskusi kelompok akan dirumuskan oleh tim perumus menjadi hasil workshop.
4. Hasil workshop selanjutnya akan diserahkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, BAPPEDA, Dinas Pertanian, Universitas Pattimura, dan AusindoBiocom.

Beberapa paper dosen UKSW telah diterima untuk dipresentasikan dalam International Small Islands Conference 2010 (ISIC 2010) yang bertema “The Future of Small Islands and Coral Reefs is in Our Generation” yang akan berlangsung di Ambon, pada tanggal 4-6 August 2010. Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas Pattimura Ambon sebagai satu agenda utama acara Sail Banda 2010.
Paper yang diterima adalah sebagai berikut:

1. “Development policy of remote islands in Indonesia” oleh Prof. Dr. Kutut Suwondo (UKSW).
2. “Recognizing the value of local knowledge in food security and enterprise development in coastal communities: Case studies from Rote and Northern Australia” oleh Dr. Marthen nDoen (UKSW) dan Ruth Wallace (CDU Darwin).
3. “Coastal area transformation and the need for management policy,” oleh Theofransus Litaay (UKSW) dan Jeanne Ivonne Nendissa (UNPATTI).
4. “Exploration of local context in small islands and its application in learning activity: Case study of rote island and Timor Island in East Nusa Tenggara Province” oleh Helti Lygia Mampouw (UKSW).
5. “Sustainable tourism development in the small islands” oleh Titi Susilowati (UKSW).

Paper lain dalam jaringan AusIndoBIOCOM yang turut diterima untuk dipresentasikan dalam konferensi ini adalah sebagai berikut:

1. “Holistic and integrated policy and strategy for managing change in complex situations” oleh Prof. Ian Falk (CDU Darwin).
2. Local food ecoliteracy: A strategy for building ecotone between ethno-culture and scientific knowledge of food security” oleh Prof. Dr. Sang Putu Kaler Surata (Univ Mahasaraswati, Denpasar).
3. “Food security in a warming globe: Safeguarding small island communities from increasing biosecurity threats” oleh I Wayan Mudita (UNDANA Kupang), Remi L. Natonis (UNDANA Kupang), dan Ruth Wallace (CDU Darwin).

Bertempat di Gili Nanggu, Lombok, NTT, telah diadakan pertemuan Australian-Indonesia Biosecurity Community Management (AusIndo BIOCOM). Pertemuan tersebut diselenggarakan pada tanggal 19-20 April 2010. Enam (6) institusi turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Charles Darwin University, Universitas Mahasaraswati, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Nusa Cendana, BaKTI Foundation dan Pacific Institute for Sustainable Development.

Tiga orang perwakilan Pusat Studi Kawasan Timur Indonesia (PSKTI) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga turut hadir pada pertemuan di Gili Nanggu tersebut. Mereka adalah Dr. Marthen Ndoen, Theofransus Litaay dan Helty L. Mampouw. Prof. Ian Falk sebagai team leader AusIndo BIOCOM project memimpin pertemuan ini bersama dengan Ruth Wallace dari Charles Darwin University.

Selama 3 hari, pertemuan di Gili Nanggu membahas 2 agenda penting dan besar, yaitu pembahasan mengenai perkembangan publikasi buku “Managing Biosecurity Across Border” yang merupakan kerjasama dengan Springer Publishing. Menurut rencana, buku tersebut akan diluncurkan pada tahun 2010 ini. Selain membahas publikasi buku, pertemuan juga membahas mengenai perencanaan dan persiapan re-bid CRC NPB untuk periode 2012-2020.

Peserta yang hadir pada pertemuan di Gili Nanggu adalah Prof. Ian Falk, Ruth Wallace and Paul Royce (Charles Darwin University); Prof. Kaler Surata, Eka Martiningsih and Sri Jayantini (Universitas Mahasaraswati); Dr. Marthen Ndoen, Theofransus Litaay and Helty Mampouw (Universitas Kristen Satya Wacana); I Wayan Mudita and Remi Natonis (University Nusa Cendana), Caroline Tupamahu (BaKTI); and John Tasirin (Pacific Institute)

Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut Jerry G. Tambun, SH., LLM., SJD dari Pasific Institute Manado. Dalam pemaparannya, salah satunya Jerry mengungkapkan tiga isu utama dalam kajian hukum kesehatan publik; yaitu akses perawatan kesehatan, kualitas dan biaya.

Seminar tersebut diikuti mahasiswa PPs SP dan FIK, dosen di lingkungan UKSW serta sejumlah tamu undangan. (upk_bphl/ft:upk).

Berita dari website UKSW, Seminar Kebijakan Hukum Kesehatan Publik di Sulawesi Utara dan Indonesia.

Download Powerpoint “Public Health Law Policy: Kasus Indonesia”

Pada hari Kamis, 11 Maret 2010, Program Pasca Sarjana Magister Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga menggelar kuliah umum di Probowinoto Hall Gedung G Lantai 5. Dr. Noldy Tuerah, dari Universitas Sam Ratulangi Manado dan juga Chairman Pacific Institute for Sustainable Development hadir sebagai dosen tamu kuliah umum ini. Dalam kuliahnya, Tuerah berbagi pengalaman dan praktik cerdas percepatan pembangunan Sulawesi Utara (Sulut) lewat materi “Politik Ekonomi Lokal dan Pembangunan Regional: Kasus Sulawesi Utara”.

Menurut Tuerah, otonomi daerah memberikan ruang yang sangat luas bagi daerah, swasta dan masyarakat untuk lebih inovatif dan kreatif mempercepat pembangunan di daerah berdasarkan sumber daya lokal. Peluang ini mendorong daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia agar jangan terlalu bergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.

“Dari sekian banyak variabel pendekatan percepatan pembangunan, kita harus memilih variabel mana yang bisa mendukung penguatan inisiasi lokal untuk membentuk dan menggerakkan ekonomi daerah”, kata peraih gelar PhD bidang perencanaan wilayah dan kota tahun 1998 dari University of British Columbia di Vancouver, Canada tersebut. Contohnya Sulawesi Utara. Sadar tulang punggung pengembangan ekonominya ada dalam bidang industri pariwisata maritim dan perikanan, pemerintah daerah menginisiasi tiga kegiatan bidang maritim berskala internasional.

Berkat implementasi kebijakan itu, pembangunan di Sulut berlangsung pesat dalam waktu dua tahun terakhir. Investasi yang berhasil dihadirkan di Sulut mencapai nilai 1.5 triliun rupiah. World Ocean Conference 2009, Coral Triangle Initiative Summit dan Sail Bunaken di perairan Manado dan Bitung pada Mei 2009 yang lalu terbukti berhasil menggerakkan perekonomian Sulut.

“Ide dasar event ini sebenarnya bagaimana berbuat sesuatu sehingga orang luar bisa datang dan berinvestasi di Sulut”, kata Tuerah yang juga merupakan Kepala Sekretariat WOC & CTI Summit itu.

Daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia juga butuh kreatifitas dan daya inovasi. Kata Tuerah, sebagai pintu gerbang kawasan pasifik, saat ini Sulut sedang mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang saat ini sedang dibangun di Sulut merupakan salah satu hasil dari daya kreasi dan inovasi lokal itu. Kuliah umum ini dipandu Prof. Kutut Suwondo.

“Apa yang disampaikan dalam kuliah ini adalah pelajaran bagaimana membangun suatu daerah yang bisa dikatakan terpinggirkan, akan tetapi punya potensi-potensi lokal yang luar biasa. Ide-ide baru yang dipraktikkan di Sulut adalah pelajaran yang berharga bagi kita,” kata Prof. Suwondo.

Dr. Marthen Ndoen berharap kuliah-kuliah serupa bisa diadakan kembali. Ia telah meminta Tuerah secara rutin mengampu mata kuliah Pengembangan dan Perencanaan Wilayah di PPs Magister Studi Pembangunan UKSW.

Bersama Tuerah turut hadir dalam kuliah umum ini adalah Jerry Tambun dari Pacific Institute for Sustainable Development, Manado sekaligus sebagai Director untuk Asia Pacific Conference On Health Law. Ia datang untuk mengundang seluruh civitas akademika UKSW berpartisipasi dalam konferensi yang akan diselenggarakan di Manado pada 19-22 Mei 2010 tersebut. Informasi lengkap konferensi yang outputnya diharapkan mampu memberikan solusi awal bagi pembangunan kesehatan regional Asia Pasifik ini ada di www.aspacc-hlaw2010.com.

Yayasan BaKTI

Tujuan dari diskusi tersebut adalah mengangkat secara nasional dan berkelanjutan tantangan-tantangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia, kebijakan-kebijakan pemerintah lokal dan inisiatif-inisiatif masyarakat dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut serta memperlihatkan peran Kawasan Timur Indonesia dalam proses pembangunan nasional.

Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan, akan hadir sebagai keynote speaker dan pada sesi diskusi utama, akan hadir 3 orang narasumber: Agus Martowardojo (Dirut PT Bank Mandiri Tbk), Alex Retraubun (Wakil Menteri Perindustrian) dan M. Zainul Majdi (Gubernur NTB). Jumlah peserta direncanakan 100 orang yang meliputi Gubernur, Kepala Bappeda Provinsi, anggota DPRD dan DPD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, pemerhati pembangunan, serta media lokal dan nasional.

Download ToR Diskusi Kompas-Forum KTI-BaKTI dan Undangan Launching BaKTI.

Melalui sosialisasi ini diharapkan ada partisipasi dari putera-puteri dari wilayah Kawasan Timur Indonesia baik dari kalangan PNS, dosen, peneliti, polisi, TNI/Polri, untuk melanjutkan studi S2 dan S3 di Selandia Baru pada delapan universitas terkemuka di Selandia Baru yang bertaraf internasional.

Syarat utama yang harus dimiliki adalah kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai IELTS minimal 6,00. Meskipun demikian, peserta yang memiliki nilai IELTS masih dibawah 6,00, akan diikutsertakan dalam Kursus Bahasa Inggris selama 6 bulan atau sampai memenuhi nilai syarat minimal. Kursus tersebut akan dilaksanakan di Denpasar-Bali atau di Surabaya-Jawa Timur.

Keunggulan dari studi di Selandia Baru ini adalah mahasiswa boleh mengikutsertakan keluarga (suami/istri dan 2 orang anak) dengan keseluruhan biaya hidup akan ditanggung penuh oleh NZAID; termasuk biaya transportasi (pergi-pulang) dan akomodasi untuk keperluan test dan wawancara di Jakarta. Keunggulan lainnya adalah suami/isteri yang ikutsertakan akan diberi kesempatan untuk Kursus Bahasa Inggris selama 20 minggu atas biaya NZAID dan setelah itu mereka boleh bekerja sampingan selama tinggal di Selandia Baru.

Sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Mr. Kirk Yates (First Secretary Kedutaan Besar New Zealand di Jakarta dan selaku NZAID Manager). Sosialisasi beasiswa ini dibuka secara resmi oleh Drs. H. L. Faturrahman, M.Sc (Ketua Bappeda NTB). Turut hadir dalam sosialisasi beasiswa ini adalah Dr.Ir. Ahmad Zain, M.A (Focal Point JiKTI NTB/Universitas Mataram); Maharani (Anggota JiKTI/Universitas Mataram) dan Rosikhan Abdurrahman (Koordinator FKTI-NTB/Universitas Mataram) serta Ira Indirawati (Staf Kedutaan Besar Selandia Baru). Peserta dari wilayah Kawasan Timur Indonesia yang hadir adalah dari Propinsi Maluku diwakili oleh Roery Moenandar (LPPM Ambon); Michael Siahaya (Koordinator FKTI Maluku/Bappeda Maluku). Dari Papua diwakili oleh Aaron Simanjuntak (UNCEN); Yusak E. Reba (ICS Papua) dan dari Nusa Tenggara Timur diwakili oleh Drs. Jan Chr. Benyamin, M.Si (Dinas PPO NTT); Johannes Melky Subani (Koordinator FKTI NTT/Bappeda NTT); drh. Max Sanam, M.Sc (Undana) dan Wilson M.A. Therik, S.E.,M.Si (Anggota JiKTI/Moderator Forum Academia NTT/Peneliti PSKTI UKSW Salatiga).