Berikut ini ajakan Neil Rupidara seperti yang tertulis pada email yang dikirim pada tanggal 7 Mei 2010.

Dear Kawans,
Tulisan ini menarik. Bagi kita, menariknya mungkin bukan karena argumen bahwa universitas itu penting sebagai salah satu engine kemajuan ekonomi dan masyarakat (sekalipun diabaikan para politisi dan general public), namun karena argumen ini tidak berlaku di kita. Di kita, universitas cuma sekedar melakukan tugas2 rutinnya, terutama menghasilkan lulusan, yang entah mau jadi apa ya biarin. Kalau peduli dengan masa depan si lulusan, ya kaca mata kuda pragmatisme yang dipakai, jadikan mereka tukang-tukang. Masih jauh kita dari pemikiran bahwa universitas adalah penelor the creative class (istilah yang digunakan pak Willi, universitas sebagai the producer of knowledge producers) yang dengan kualitas pemikiran dan kapabilitas intelektualnya (bukan semata ketrampilan2 pertukangan), akan terus berkarya melontar gagasan2 baru dalam konteks masyarakat yang terus berubah, sehingga perubahan masyarakat dicirikan oleh inovasi-inovasi dan lompatan pemikiran. Karena pragmatisme sempitnya, warga universitas, termasuk dosen-dosen yang terhormat selalu saja resisten terhadap riset dan pendekatan pengajaran berbasis riset dalam universitas.

To Bang Herbin, merujuk pendapat Margison, Schwartz di bawah mengingatkan kita bahwa universitas ternyata bisa juga merupakan sarang penyamun. Kakunya organisasinya universitas bisa lebih “hebat” dari birokrasi lembaga pemerintahan. Saking penuh orang pintar di kampus, birokrasi kampus suka dicirikan oleh lempar-melempar tanggung jawab dan lalu menjadi tidak peduli dan tidak jelas siapa harus bertanggung jawab masalah apa, misal kasus etika profesi. Kalau di pemerintahan atau militer mestinya jelas letak tanggungjawabnya di mana, walau saking memuja kultur face saving dan paternalis-hierarkis, ya boss seakan selalu benar, walau sekarang budaya “protes jalanan” pun makin mewarnai praktik-praktik keorganisasian di Indonesia.

Lalu bagaimana universitas seperti UKSW bisa membangun dirinya menjadi lebih baik dan memenangkan gagasan bahwa apa yang dilakukan di universitas adalah benar-benar investasi penting bagi masa depan bangsa? Ada ide? Mari didiskusikan.

@Kawan2 PSKTI, bisakah ini jadi Online Seminar kita selama bulan ini? Bagaimana om Jubhar, om Ferry, om Ten, bung Theo, bung Julius, dkk semua? Kalau boleh, saya mengundang urun pendapatnya masing-masing anggota. Gagasan bisa diarahkan pada akumulasi pengetahuan dari riset2 di kawasan timur, untuk rekomendasi kebijakan dan program pembangunan. Jadi, kita bicara spill over pengetahuan dari universitas ke ranah publik. Sumonggo.

Salam,
Neil

Di bawah ini adalah artikel Steven Schwartz, yang diambil dari Vice-Chancellor’s Blog.

The paradoxes of higher education

Written by Steven Schwartz on May 5th, 2010

Three unrelated reports caught my attention this week, two emanating from Australia, the other from the UK. Unrelated they may be, yet there is a connecting theme: the purpose of universities.

Report number one was commissioned by Universities Australia, the body that represents the country’s 39 universities. Economic Modelling of Improved Funding and Reform Arrangements for Universities was drawn up by consulting firm KPMG Econtech.

The report, in UA’s words, finds an overall 14.1% rate of return on funding higher education, “which means it is an investment, not a budget haemorrhage”.

“The report suggests that full and ongoing implementation of the increase in public funding and structural reform into the future will increase productivity by 5.6%, labour force by 0.8% and living standards (household consumption) by 5.8% by 2040.

“Universities can help to restore a budget surplus quickly since university graduates expand the work-force, pay high taxes and begin repaying their HECS after graduation. Many also work and pay tax during their studies.”

You can read my previous post querying the logic of the KPMG report here.

The second is from Professor Steve Smith, president of Universities UK and vice-chancellor of the University of Exeter.

Professor Smith finds it strange that the three major parties contesting the UK General Election have made little mention “on some of the most important issues facing one of the UK’s greatest assets – our universities”.

“Since all the parties are talking about ‘getting the economy moving again’, it is disappointing not to see more detail on how they will support one of the instruments for the UK’s long-term economic strength.”

The Universities Australia argument – that higher education is a vital element in stimulating economic growth – is also familiar in Britain, with, for example, Universities UK contending that

“our universities are uniquely well placed to help ensure we all grow and prosper in an uncertain world … in difficult economic times spending on higher education is not a cost to the nation but a vital investment in our ability to meet the challenges of the future.”

If Universities Australia and Universities UK are correct, why is it that the economic benefit of universities has rarely been mentioned in the UK election debate, especially since the UK economy is in such a parlous state?

Does it mean that politicians do not believe the economic benefit argument?

Do politicians believe that no one outside of universities believes it, thus it is not worth spending too much time on?

Is it such a self-evident, universally acknowledged truth that it does not need to be mentioned?

I suspect that politicians and the wider public believe the economic value argument may be true to an extent, but that it fails to tell the whole story about what universities are for.

And here I come to the third article, this one by Professor Simon Marginson, of the Centre for the Study of Higher Education at the University of Melbourne, and which I think shows why the economic benefit argument, though by no means spurious, has little traction outside of the higher education sector.

Marginson contends that universities are riddled with paradoxes. They are neither one thing nor the other; they are many (sometimes contradictory) things.

The university, he argues, is at once “the high temple of modernity”, thriving as the cauldron of innovation while simultaneously being steeped “in an older style of bureaucracy and a mediaeval-clerical culture”.

Universities may be business-like, he says, but they are not businesses: they belong to the “gift economy” not the market economy in that their “goods’ – knowledge – are “given to society, in the main, without an explicit promise in return of immediate, or even future, reward“.

For Marginson the various paradoxes make it certain universities can never be reduced to a singularity with one primary aim: for example, making the country wealthy.

And to attempt to “resolve these paradoxes would be to start to unravel the university”:

“Any such ‘resolution’ is bound to reduce what the university does and is for to the creation of value, thus narrowing its social and political base … in each paradox, one side of the paradox provides the conditions of possibility for the other. To chop off one side is to leave the other swinging free, without any visible means of support.”

Marginson’s report is worth reading in full, which you can do here.

Why is it that the economic benefit argument has little traction among the wider public and many politicians? Is Marginson right: are universities too complex to be reduced to a singularity?

- Steven Schwartz

Satu respon datang dari Ferry Karwur PhD pada hari yang sama. Dia menyatakan setuju untuk mendiskusikan topik yang dilemparkan oleh Neil Rupidara. Berikut penggalan email yang ditulis oleh Ferry Karwur.

Saya setujuh untuk membicarakan hal ini sebagai suatu online seminar. Tentunya, dengan syarat bahwa setiap orang diharapkan membuat suatu tanggapan argumentatif. Tentunya dengan suatu bahasa ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan. Penulisan referensi, yang baku, langsung saja di dalam tulisan tsb, nanti diedit. Usul saya Neil yang mengambil posisi leader dalam topik ini.
Salam

Atas respon tersebut di atas, Neil Rupidara membalasnya lima hari kemudian, atau tanggal 12 Mei 2010. Berikut isi balasan email yang ditulis Neil Rupidara.

Hallo om Fer..

Terima kasih atas respon tunggalnya he he he… Mungkin pada sibuk.. Saya juga mohon maaf baru membalasnya karena tersita waktu menyelesaikan papers saya untuk ke Inggris dan Portugal bulan Juni – Juli, plus urusan2 persiapan perjalanannya, dan beberapa hal terkait.

Soal usulan om Fer, saya prinsipnya setuju untuk menyiapkan sebuah paper singkatnya untuk jadi bahan kita berdiskusi. Namun, saya cuma khawatir milis ini sunyi senyap karena lontaran ide untuk mendiskusikan topik itu hanya mendapat respon om Ferry. Ini tentu menjadi tanda tanya atas program seminar online. Namun, saya ini sudah kadung bersikap pokoknya jalankan, omongkan, sekalipun orang lain tidak tanggapi, ya nanti saya akan segera posting begitu short paper saya siap. Saya perlu siapkan dulu.
OK, ini dulu, salam..

Membaca balasan Neil Rupidara di atas, Ferry Karwur lantas membalasnya dengan tetap mendukung seminar online tersebut.

Lha ia, kita kan kalau urusan politik lebih hebat. kalau urusan ilmiah, dengan restriksi ilmiah sedikit sudah teriak. Itulah permissiveness ilmiah kita. Jadi tidak usah dulu kita mimpi terlalu beyond borders.

Ok, saya setuju, nanti kita bicarakan dua atau tiga orang sajakan jalan. Asal serius.

Rupanya, diskusi antara Neil Rupidara dan Ferry Karwur di atas juga menggelitik Marthen Ndoen PhD. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW ini pun ikut berurun rembug pada tulisan Steven Schwartz.

Saya kira artikel ini menarik untuk dikaji oleh semua jajaran pimpinan unit di UKSW. Sebenarnya di kampus kita terbelah antara mereka yang mendukung creative thinker dan mereka yang type bureucracy clerical-culture, pinjam istilah prof. Schwarts. Creative thinker biasanya mondok di pusat pusat studi tapi mereka yang birokrat ada di istana fakultas dan progdi. Jumlah kelompok creative thinker ini sedikit, namun mereka yang tipe birokrat pragmatis opportunis cukup banyak. Mereka inilah yang selalu menghadang setiap perubahan yang terjadi. Oleh karena itu para pembantu rektor sudah mulai mensosialisasikan pikiran ini agar bisa mendobrak fosil aliran pragmatis di fakultas dan progdi.

Tanggapan Marthen Ndoen juga diikuti oleh Petrarca Karetji. Dia menyatakan mendukung seminar online ini juga memberikan lampiran laporan awal program program revitalisasi sektor pengetahuan di Indonesia. Laporan tersebut bisa diunduh dengan mengikuti tautan berikut ini |Revitalising Indonesia’s Knowledge Sector for Development Policy|

Aduh…. sorry Bung Neil dan Bung Ferry… alasan sibuk seharusnya tidak menjadi masalah untuk topik semenarik dan sepenting ini.

Anyway… bersama ini saya kirimkan laporan awal saya terkait dengan program revitalisasi sektor pengetahuan di Indonesia, Saya juga akan mengirimkan sintesa mengenai 5 negara pembanding yang juga memuat informasi yang cukup menarik apabila kita bandingkan Indonesia dengan negara2 lain yang sebenarnya menghadapi permasalahan yang sama dengan Indonesia namun lebih berani berinvestasi pada sektor pengetahuannya…

Ada satu lagi papernya lipi mengenai biodiversitas Papua yang sebagai timbangan ilmiah seharusnya bisa kita kembangkan bagi KTI, tapi karena filenya besar dan mungkin saya sebaiknya minta ijin LIPI akan saya distribusikan terbatas bagi yang berminat saja.

Salam hormat,

Petra

Gayung bersambut. Tidak hanya Marthen Ndoen dan Petra saja yang memberikan tanggapan. Theo Litaay pun tergelitik untuk berkomentar pada diskusi mengenai Paradoxes of Higher Education ini. Berikut ini adalah komentar dari Theo Litaay.

Sorry kak Ferry, bukan tidak kontribusi tapi lagi sibuk dengan beberapa paper juga ini.

Saya rasa creative thinker perlu juga didukung oleh sistem yang bagus. Tidak cukup jika hanya dengan dirinya sendiri, apalagi karena performance lembaga (institutional virtue) juga turut dibentuk oleh performance individual creative thinker ini (individual virtue).

Oleh karena itu manajemen riset secara individual project maupun secara kelembagaan menjadi sangat penting. Tetapi ini justru merupakan salah satu kelemahan terbesar di banyak universitas di Indonesia. Di berbagai universitas ada lembaga penelitian (Lemlit atau LPPM) tetapi justru menjadi sarang birokrasi baru semata atau tempat administrasi saja, tidak menjadi manajer penelitian universitas.

Saya kira ini yang perlu dipelajari pula oleh para pengelola universitas kita pada best practices di luar negeri. Kalau tidak, maka akan sulit menjadi producer of information producer seperti yang pernah kita pelajari dari Prof. Willi Toisuta.

salam,

Theo

Bersambung dengan tanggapan-tanggapan selanjutnya

Compiled by Winarto
Scientia est lux lucis

Pernyataan Amien Rais bahwa masyarakat perlu mengawal pemberantasan mafia di Indonesia tidak berlebihan (Kompas.com, 6/11/2009).

Meski kata mafia masih dimengerti sekadar fantasi dalam film God Father, dan belum lagi merupakan kenyataan sehari-hari. Padahal, bagaimana kita bisa membedakan pembunuhan arahan Vito Corleone dan kematian Nasrudin Zulkarnaen?

Tontonan vulgar praktik antihukum akhir-akhir ini sekadar memindahkan peristiwa di belakang layar ke layar kaca. Aslinya para pekerja media hanya “menyoroti” apa yang selama ini dialami warga negara menjadi “pengetahuan publik/bersama”.

Marah dan protes biasanya menjadi reaksi awal menanggapi “pengakuan” para pihak yang terlibat. Namun, niat baik saja tidak cukup dalam melawan jaringan kriminal.

Kata “mafia“, aslinya menunjuk organisasi kriminal Italia semacam Cosa Nostra dan Ndarangheta. Namun, kata itu kini sudah umum dipakai untuk segala organisasi kejahatan terorganisasi dan dijalankan dengan ”aturan internal” ketat, misalnya Red Mafia (Rusia), Triad (China), dan Yakuza (Jepang). Literatur tentang mafia Indonesia sendiri hingga kini belum ditemukan, dan kata mafia masih dipakai umum sekadar ”pengandaian”. Padahal, efek jaringan mafia terhadap negara ini jelas tampak.

Menawarkan Proteksi

Menurut Diego Gambeta (1993), negara dan mafia menawarkan hal yang sama, yaitu proteksi. Warga negara diasumsikan mendapat perlindungan dari aparat negara karena membayar pajak, sedangkan mafia menjual proteksi khusus kepada kliennya. Praktik mafia menjadi persoalan karena memperdagangkan hal-hal yang menurut aturan negara adalah ilegal.

Persoalan legal dan ilegal menjadi kabur batasnya dalam pasar mafia. Melindungi pelaku pelanggar hukum merupakan komoditas perdagangan dalam jaringan mafia.

Ironisnya, dalam negara anarki, proteksi yang ditawarkan mafia lebih masuk akal di mata pengusaha dibandingkan dengan negara. Sebab, pajak kepada negara cenderung tidak berbekas karena aparatur negara juga memperdagangkan layanan yang seharusnya diterima sebagai konsekuensi membayar pajak.

Membongkar Mafia

Membongkar jaringan mafia jelas tidak mudah. Di Sicilia, Italia, Diego Gambeta dalam investigasinya terhadap jaringan mafia hanya mampu menganalisis praktik mafia berdasarkan wawancara terhadap pedagang pasar buah, rantai terbawah jaringan ini, karena nyawa taruhannya. Di Indonesia, kenyataan ini sedang jadi tontonan sehari-hari.

Mafia dalam politik di Italia bisa dibaca dalam skandal Silvio Berlusconi. Orang nomor satu Italia ini pun tidak bisa dianggap bersih. Perdana Menteri Berlusconi, yang menguasai tiga jaringan media Italia, baru bisa disentuh setelah jaringan media milik raja media Rupert Murdoch membukanya. Konflik di antara dua jaringan oligarki merupakan pemicu terbukanya skandal Berlusconi. Sejak Oktober 2009, impunitas Berlusconi dicabut sehingga skandal keuangannya bisa diusut.

Di Indonesia, tanpa memahami gerak mafia dan kaitannya dengan negara, usaha membuka kasus kriminal ibarat melenyapkan satu sel kanker. Aparat negara yang telah dikuasai jaringan mafia malah melakukan kejahatan terhadap warga negara.

Anarki dan ”ochlocracy”

Krisis negara terjadi setelah kepala negara dan kabinet dilantik. Kita masih di dunia fantasi demokrasi dan mabuk pujian sebagai satu dari banyak negara dengan penduduk terpadat yang menjalankan demokrasi. Jean- Jacques Rousseau menyebut demokrasi yang diselewengkan sebagai ochlocracy (1973: 234), atau praktik ”kerumunan”. Ini bagian kondisi anarki yang ditandai dengan pupusnya negara. Di Indonesia, hal ini tampak dengan memudarnya legitimasi aparat.

Jika Rousseau hanya menyebut ”kerumunan”, jaringan mafia yang bergerak dalam situasi anarki bukan kerumunan. Jaringan kriminal yang terorganisasi dengan struktur rapi beroperasi dalam sel lintas institusi.

Bagaimana negara bisa bertahan menghadapi mafia hingga kini belum terjawab. Ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa jaringan mafia Indonesia bisa dijawab para facebookers Indonesia. Sederhananya karena keduanya beroperasi dalam sistem jaringan simetris. Pertanyaannya, apakah jaringan antimafia yang terjalin di internet bisa dioperasikan dalam kenyataan?

Menghadirkan solidaritas antarwarga sebagai kenyataan bukan hal mudah. Pada tahun 1998, jaringan warga Indonesia gagal bekerja sama. Politik era reformasi Indonesia jika dibaca teliti tak berbeda dengan era dogfights dalam sejarah politik RRC.

Keluar dari situasi itu merupakan keharusan jika situasi anarki ingin dilampaui dan pembangunan negara dikerjakan. Agar tak lagi sama seperti tahun 1949 yang ditulis Chairil Anwar dalam ”Derai-derai Cemara” lewat puisinya, hidup hanya menunda kekalahan. Sudah 64 tahun kita ”bernegara” dan kedaulatan rakyat masih fantasi, sedangkan mafia menjadi kenyataan. Ini adalah tragedi untuk menyatakan kekalahan berulang.

Dominggus Elcid LiCo-editor Jurnal Academia NTT; Anggota Persaudaraan Indonesia; Mahasiswa PhD Departemen Sosiologi Universitas Birmingham, Inggris
Tulisan ini telah dipublikasikan di Kompas, pada hari Jumat, 13 November 2009.

Six issues were emerging from my ongoing research in Nusa Tenggara Timur. They are 1) Autonomy and dependency, 2) Gap of policy and practice, 3) Pseudo-reality, 4) Dysfunctional bureaucracy, 5) Function, structure and communication, 6) Distortion by political competition.

1. Autonomy and dependency.
For many, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan / Development Planning Deliberation) is often praised as an example of the bottom up planning method.

Diagram 1. Flow of Kabupaten-level Development Planning

The framework above only show partial process of the planning process inside the Kabupaten. In fact, the program should be approved in the provincial Musrenbang forum and national Musrenbang forum before it went back to Kabupaten.

The framework ideals to provide more participation in the planning process, however, the experiences in NTT show that this ideal is yet to be achieved. The mechanism has been used not only to filter the unsuitable projects proposed by the bottom-up process but has also been used as the opportunity to assert central government’s programs that at the end deprives regional autonomy. DPRD (local parliament) could do nothing about this issue. Local content will only comprises around 10-20 % of the APBD (Regional Development Budget). Apart from the APBD, there is “deconcentration fund,” which is much bigger than the APBD itself. All of the “deconcentration” fund’s projects are central government’s projects. The results are some failure and rejection stories during implementation of the project. This situation has led to dependent relationship from the local government to the national level.

Bias to local issues in fact occurred as the planning process moved up from the bottom. This will jeopardizes local knowledge because at the same time there is also another downward movement from the central government that able to “eat up” local planning (a term expressed by a local government planner in Kupang). In this context, it is clear that bottom-up planning alone is insufficient enough as long as the institution is weak to participate in the higher level.

2. Gap of policy and practice.
The first finding above created the gap between the government policy at one side and the community practices at the other side. Government’s programs do not answer the needs of the people, while the community practices could not serve as the source of knowledge for policymaking. Grassroots level initiatives and innovations meet difficulties to flourish due to lack of government’s support, whether in term of budgetary subsidy, market access, and linkage to government’s program.

As the result, although the community is independent enough from the government influences to manage their own life, however the limitation of resources cause them unable to improve their welfare economically. At the other side, government programs that are heavily project oriented made it ineffective when the construction is finish. In some cases, even left behind by the community.

3. Pseudo reality.
Change does not come solely from the policy but mainly from the community themselves. Policy’s impact is in small influence. Whether they want to change or not is heavily depend on the community itself. At the other hand, the government also reporting that change has done, this pseudo reality act will at the end only unsuitable atmosphere for a sound policymaking.
In this behavioral context, there are two types of policy-maker exist.

First, the policy-maker who insists that everything is fine and there is nothing wrong about the policy or its impact. I would like to name it the denial type. Second, the one who thinks and talks openly regarding difficulties or problems in development activity. This type is the open-minded.
The denial type is the person who often relating his/her performance with the position held and who want to be perceived as a successful official. It is for these reasons the denial-type person will deny all unpleasant realities and created his/her own reality. When that created-reality is imposed in governmental organization position, it will against the nature of bureaucracy as noted by Weber as rational entity.

The open-minded type could also be distinguished into two sub-types.
First sub-type is they who already pushed aside in local politics and carry no-baggage to speak freely and openly, while the second sub-type is they who are politically strong at the local level.
In the author’s observation, political power is influenced by several factors such as genealogy, cultural power, and political affiliation. Genealogical factor determined by kinship/familyship relation with influential or strong political figure who provide political patronage for the subject. Cultural factor related to traditional (adat) position in the social structure. The third factor connected to the membership of the ruling political party. At the local level, a blend of these factors will establish political power.

4. Dysfunctional bureaucracy.
There are issues of competence, work ethics, motivation, and dedication. Self-dealing occurred in the agricultural service that victimized the farmers. The quick impression is that people are sitting in their office more for the salary and lack their cause of their job.

Being government employee (PNS: pegawai negeri sipil) is still seen as a mean of social mobility. At the other side, as a social status symbol, bureaucratic position also contributes to high appreciation from the community. As the result, competition to become PNS is rarely seen as a competition to be a better servant, but to reach social position or any social status for the family. They enjoy the position more than enjoy the work to help the community.

Another issue often occurred in the provinces far out from Jakarta is high dependency to state budget, while the private sector is still weak. As the result, government bureaucracy become dominant power source and almost without control. The impact of this situation disincentive or lack of motivation for the bureaucrat to perform well, because without performance control the employees will not be worry of losing their job.

5. Function, structure and communication.
There are some existing offices in provincial and kabupaten levels that served the same function however lack coordination and communication. Duplication of function still exists. The striking example is the Research and Development section, which exist in all levels, do the same work, never coordinated with each other.

Another relating structure that lack attention is the university — whose core business is research but rarely involved in any coordinated action of the government’s research and development activities. Not to mention the private-own university, even the state-owned university herself is not involved in the government’s research activities.

6. Distortion by political competition.
Development program in one particular period often perceived partially belong to respective period, while there is a need to approach it in holistic approach. This factual situation is influenced by a wrong interpretation on the meaning of Pilkada (local election) as a form of democratization process on Kabupaten level since introduced post-1998 reform.

Pilkada which ideally serve as healthy political recruitment mechanism, in fact perceived as a competition to negate the legacy of political competitor including the competitor’s idea on development programs. Development programs are perceived more as the “leader’s program” rather than a product of the system. This way of thinking may resulted in the new leader discontinues previous leader program, including good programs needed by the people.

Oleh: Wilson M.A. Therik SE., MSi

“Saya tidak habis pikir. Indonesia penghasil minyak bumi, kenapa kesulitan bahan bakar minyak?”

Kebingungan dan tanda tanya besar itu diungkapkan oleh Hadi, seorang pengusaha pemilik sembilan kapal penangkap ikan di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi. Padahal, Tanjung Jabung Barat adalah daerah penghasil minyak bumi dan gas yang dieksplorasi Petro China (Kompas, 7 Juli 2004).

SETIAP hari kita bangun pagi, mandi (bagi yang sempat), berpakaian, memakai sepatu, seraan, mungkin sempat membaca koran sebentar, lalu berangkat ke tempat kerja naik kendaraan umum atau kendaraan sendiri. Atau menyiapkan anak-anak berangkat ke sekolah lalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari, termasuk mencuci pakaian, berbelanja dan memasak. Tidak selalu kita sadar maknanya bahwa apa yang kita pergunakan dan kita lakukan, semua “berbau” Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sabun, sikat gigi, tapal gigi, pakaian, makanan yang kita santap, koran yang kita baca ini, kendaraan sendiri atau kendaraan umum yang kita naiki, semua “bau” BBM. Juga sabun deterjen, sabun cuci piring, kompor minyak tanah, atau gas, setrika. Juga alat-alat sekolah anak kita. Entah untuk memproduksi benda-benda itu atau mengangkutnya.

Di tempat kerja juga sama, semua alat yang kita gunakan semua ”berbau” BBM, untuk memproduksinya atau mengangkutnya sehingga sampai dikantor, dikampus atau pabrik atau di mana saja. Termasuk telepon di rumah, di kantor atau telepon seluler. Bahkan, semua kekayaan yang kita miliki (rumah beserta isinya, tanaman dan kolam ikan serta apa saja) “baunya” sama. Kalaupun milik kita itu 100 persen diimpor, diperlukan BBM untuk mengangkutnya dari pelabuhan untuk sampai dirumah kita. Kita pergi kemana saja “baunya” BBM. Listrik yang kita gunakan di rumah, di kantor, di jalan atau di mana saja ketergantungannya pada BBM amat tinggi.

Tingginya ketergantungan itu terjadi karena di masa lalu, saran para ahli kelistrikan Indonesia, agar Indonesia yang memiliki banyak sungai memanfaatkannya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) kecil-kecil, yang tidak usah sespektakuler PLTA Jatiluhur atau Karangkates. Malah sebaliknya, bangsa kita entah itu pemerintah, dunia usaha berduit atau petani miskin merusak hutan dan lingkungan yang memungkinan dibangunnya PLTA-PLTA kecil. (Kompas, Minggu, 17 Juni 2001).

Jangankan naik pesawat terbang, kapal laut, angkutan umum atau mobil ber-AC, petani di pedesaan yang hidup di tempat terpencil atau suku terasing pun tidak bisa tidak ”berbau” BBM. Mereka perlu pakaian, sabun, garam dan sendal jepit.

Kalau Anda membaca tulisan ini sampai di sini, mungkin Anda akan mengatakan, ”itu sih enggak usah diceritakan. Anak kecil juga tahu!” Tetapi ada fakta yang sulit dibantah, kehidupan kita (terlebih hidup yang disebut modern ini) tidak bisa terlepas dari ”jerat” BBM. BBM ibarat sudah seperti menjadi ”nafas” kita. Kita tidak bisa hidup tanpa BBM.

Seperti semua kenaikan harga BBM, pemerintah mengumumkan kenaikan kali ini dengan alasan terpaksa karena krisis ekonomi dunia. Ekonomi Indonesia tidak bisa terus-terusan dihidupkan dengan subsidi. Juga secara tersirat dinyatakan bahwa rakyat Indonesia tidak boleh hidup ringan dengan subsidi, karena akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan seluruh perekonomian. Bangsa Indonesia hidup dalam era globalisasi, yang tidak akan survive dengan cara begini dan ekonomi tidak akan kunjung pulih. Alasan globalisasi ekonomi pasar pun digunakan.

Bottom line atau benang merahnya adalah rakyat diminta untuk membayar kehidupan ekonomi yang masih terus dalam keadaan krisis ini dan diminta untuk bersedia hidup lebih ”miskin”. Tetapi, tidak ada permintaan maaf dari pemerintah (yang berkuasa dengan mandat rakyat). Tidak ada permintaa maaf membuat rakyat hidup dengan beban ekonomi lebih berat dan hidup lebih ”miskin” dan ajakan untuk bersabar menerimanya.

Mengapa? Sebab pemerintah tidak merasa perlu melakukannya. Pemerintah juga tahu bahwa tanpa minta maaf, seluruh bangsa tidak bisa hidup tanpa BBM dan rakyat mau tidak mau, suka tidak suka akan dengan pasrah menerimanya, karena ketidakberdayaan mereka.

Dengan demikian menaikkan harga BBM adalah cara paling mudah, dalam rangka memperbaiki dan memulihkan ekonomi bangsa. Begitu juga menaikkan tarif listrik akibat kenaikan harga BBM atau menaikkan tarif telepon. Bahkan, menaikkan tarif pajak-pajak. Sebab yang diperlukan hanyalah keputusan pemerintah, yang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau harus diterima oleh seluruh rakyat.

Apa yang dilakukan pemerintah ini, bukan tanpa alasan. Pemerintah tidak mampu, mengalami kesulitan, lamban, enggan, bahkan terkesan tidak mau melakukan pemulihan ekonomi, melalui cara yang lebih sulit, lebih bersusah payah. Krisis ekonomi membuat daya dukung ekonomi untuk 200 juta rakyat Indonesia tidak memadai dan tidak mencukupi. Ini membuat kekayaan ekonomi menjadi rebutan. Semakin langka kekayaan ekonomi, semakin sengit kekayaan yang sedikit itu diperebutkan, seperti kerumunan tawon memperebutkan madu yang jumlah tidak memadai. Semakin langkah, semakin membuat orang makin serakah.

Tetapi ada yang mengatakan, untuk bisa keluar dari krisis ekonomi, rakyat suatu negara memang harus memikul beban berat dan menderita lebih dahulu, untk kemudian bisa hidup lebih makmur dan lebih sejahtera.

Tetapi pertanyaannya adalah apakah beban berat dan penderitaan itu hanya dipikul oleh rakyat biasa, sementara para elit politik dan elit ekonominya malah memperebutkan kekayaan yang sebenarnya bisa dipakai untuk memulihkan ekonomi?

Barangkali karena sebab ini, pemerintah tidak berani berterus terang dan membuka kartu, mengajak seluruh rakyat untuk menjalani kehidupan lebih berat, sebelum ekonomi bisa pulih. Pemerintah tidak berani menyampaikan apa-apa saja yang harus dipikul oleh rakyat, sebelum mereka memulai kehidupan yang lebih baik.

Tahun 1997 Korea Selatan dan Thailand sama-sama mengalami krisis ekonomi seperti di Indonesia. Penderitaan akibat krisis yang dialami Indonesia tidak lebih hebat dibanding kedua negara itu. Pertanyaan berikutnya, Korea Selatan dan Thailand sudah keluar dari krisis, tetapi mengapa Indonesia belum? Korea Selatan dan Thailand sudah bisa keluar dari krisis, tetapi mengapa Indonesia tidak bisa? Apakah pemerintah dan bangsa Indonesia lebih bodoh dibanding pemerintah Korea Selatan dan Thailand? Atau lebih egois, atau lebih serakah?

Kembali ke pertanyaan yang dilontarkan Hadi diawal tulisan ini. Ada sesuatu yang salah pada pengelolaan minyak bumi di Indonesia! Sejarah yang demikian panjang, yang seharusnya menjadi bekal untuk melangkah lebih maju dibandingkan negara yang tidak memiliki sumber daya minyak, malah menghasilkan tanda tanya dan kebingungan besar.

Di dalam negeri, kita saling menyalahkan dengan berkata ”bukan saya, bukan saya?” yang artinya bukan kita yang menjadi penyebab pemulihan krisis ekonomi tidak kunjung terjadi. Tetapi bangsa-bangsa di dunia akan tertawa. Mereka tidak melihat siapa individu-individu yang menjadi biang keladi lambannya pemulihan ekonomi. Mereka melihat bangsa Indonesia secara keseluruhan tidak becus memulihkan ekonominya dari krisis.

*Opini ini telah dimuat di Harian Pagi TIMOR EXPRESS, terbit di Kota Kupang tanggal 14 Mei 2008

LIMA puluh tahun lalu, tepatnya 25 April 1953, persoalan struktur tiga dimensi asam nukleat atau DNA, sebagai materi pembawa informasi genetis terpecahkan melalui kerja keras JD Watson, FHC Crick, MHF Wilkins, dan si cantik, Rosalind E Franklin. Sebulan kemudian, 30 Mei 1953, implikasi biologis terhadap penemuan tersebut diuraikan. Sambil mengingat kembali kejadian 50 tahun lalu, kita diramaikan oleh perdebatan sengit antara Wildan Yatim, dosen senior Biologi Sel dari Universitas Padjadjaran, dan Taufikurahman, staf pengajar pada Departemen Biologi FMIPA ITB. Yang diperdebatkan itu tidak tanggung-tanggung: Teori Evolusi!

PERDEBATAN yang disuguhkan Kompas (23 April 2003 dan 8 Mei 2003) itu diawali dengan paparan Wildan Yatim dalam artikelnya yang berjudul “Ada Bantahan terhadap Teori Evolusi?” Dalam tulisan tersebut, Wildan menolak keras press release Taufikurahman yang mengusulkan agar pelajaran Biologi direvisi.

Sambil menolak keras usulan tersebut, Wildan menghadapmukakan pandangan seorang penulis asal Turki, Harun Yahya, yang menurut Wildan menjadi acuan Taufikurahman menolak Teori Evolusi Darwin, dengan keempat tesis utama Charles Robert Darwin tentang evolusi biologis. Penolakan Wildan tersebut disokong dengan pendapat para ahli biologi pendukung Teori Seleksi Alamiah Darwin, seperti Alfred R Wallace, Ernst Haeckel, serta data yang bertebaran dalam bidang-bidang penyelidikan ilmu-ilmu hayati.

Penolakan Wildan terhadap ide untuk merevisi pelajaran Biologi berdasarkan pemahaman yang menurut dia telah out of date dan tidak ilmiah itu memecut rasa kejantanan sang dosen ITB tersebut, “Sudah lama saya meragukan keabsahan teori Darwin”, dan “bukan semata-mata karena saya membaca buku-buku karangan seorang penulis Turki bernama Harun Yahya seperti yang dituduhkan Wildan Yatim,” demikian Taufikurahman. Dasar penolakan yang digunakan Taufikurahman menolak Teori Evolusi Darwin lebih merupakan alasan keyakinan agama bahwa Tuhan adalah pencipta semua makhluk hidup di dunia.

Untuk mempertahankan pendapatnya, Taufikurahman juga menyitir silang pendapat dari berbagai kalangan, termasuk debat Bishop Oxford Samuel Wilberforce dengan Thomas Huxley pada pertemuan tahunan The British Association for the Advancement of Science di musim panas 1860. Sayang sekali, dalam debat yang dimoderatori oleh guru yang paling dikagumi C Darwin ialah Prof John Stevens Henslow, lidah sang Bishop “terpeleset” dengan pertanyaan, “kakek atau neneknya (T Huxley)-kah yang berasal-usul kera?”.

Taufikurahman juga mendebat Teori Evolusi Darwin dengan Teori Punctuated Equilibrium Stephen Jay Gould dan Niles Eldredge yang mereka sendiri sebenarnya tidak menolak Teori Seleksi Alamiah. Taufikurahman salah menafsirkan punctuated equilibrium dan menjadikannya “tidak bunyi”.

Stephen Jay Gould dalam artikelnya di Scientific American, Oktober 1994, berjudul “The Evolution of Life on the Earth” mengatakan, “Natural Selection is on immensely powerful yet beautifully simple theory that has held up remarkably well, under intense and unrelenting scrutiny and testing for 135 years”.

Lebih lanjut, titik-titik lemah argumentasi C Darwin terhadap Teori Seleksi Alamiah juga dipakai Taufikurahman sebagai landasan menolak teori tersebut. Padahal, self-critic menjadi demikian luar biasa bagi C Darwin merumuskan teorinya yang lain, yaitu seleksi seksual. Dengan bertambah banyaknya data-data molekuler dan paleontologi, keraguan-keraguan terhadap teori Darwinian semakin samar-samar hilang.

Saya menduga Taufikurahman dalam menanggapi Wildan Yatim dipengaruhi (atau barangkali berasal dari) pandangan-pandangan yang terdapat dalam buku karangan Vernon Blackmore dan Andrew Page berjudul Evolution the Great Debate. Jika ini benar, maka sekali lagi, sayang sekali, karena mengenai buku tersebut, sang penulis mengatakan, “This book is not about the rights and wrongs of evolution or creation science… For there is a much more fascinating story to be told: the history of the idea of evolution itself and in its wake the troubled waters of religious argument” (Halaman Pendahuluan).

Menurut saya, pandangan Harun Yahya dan Taufikurahman tentang evolusi biologis tidak bergerak sedikit pun dari pandangan tentang asal-usul kehidupan di Bumi yang dianut C Linnaeus 250 tahun silam yang telah usang itu. Pandangan mereka, seperti yang disitir Wildan, seiras dictum C Linnaeus. “Species tot sunt, quot diversas formas ab initio produxit Infinitum Ens (Spesies yang ada sebanyak yang dihasilkan pada permulaan oleh The Infinite).

Sebenarnya, C Linnaeus pernah “terantuk” dengan data yang seharusnya dapat membuatnya keluar dari pemahaman bahwa spesies bersifat tetap (fixed), yaitu ketika ia berhadapan dengan sampel tumbuhan yang dikirim oleh seorang mahasiswa.

Morfologi tumbuhan tersebut persis sama dengan Linaria vulgaris, kecuali bunganya yang setangkup melingkar (radially symmetrical), disebut peloric. Padahal, Linaria tipe asli (wild type) memiliki bunga yang setangkup bilateral (bilateral symmetry). Kalau mengikuti sistem tata nama yang dikembangkan C Linnaeus, seharusnya tumbuhan tersebut digolongkan sebagai spesies baru. C Linnaeus mencatat kebingungan ini sebagai suatu monstrous flower.

Pembuktian molekuler oleh kelompok Enrico Coen dari John Innes Centre di Norwich, Inggris, dan Theissen G dari Max-Planck Institut di Kohl, Jerman, menegaskan bahwa sebenarnya baik si tumbuhan aneh itu maupun si Linaria vulgaris merupakan tumbuhan yang sama, tetapi si peloric memiliki satu gen yang ekspresinya terbungkam (silenced) karena reaksi metilasi dipermukaan gen LCYC (Nature 401:157-161 dan Bioessays 22:209-13).

Masalah mendasar yang harus ditolak dari cara berpikir Taufikurahman ialah bahwa dasar penolakannya terhadap Teori Evolusi Darwin berdasarkan keyakinan bahwa Tuhan adalah pencipta semua makhluk hidup di dunia. Bukan berarti bahwa saya tidak setuju dengan keyakinan agamawi tersebut, tetapi cara berpikirnya yang menurut saya meloncat ke ranah (domain) nonilmiah (ke keyakinan), membuat keyakinannya itu berada di luar jangkauan teori ilmiah, dan oleh sebab itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula.

Hal inilah yang menimbulkan ketidaksetangkupan argumentasi antara Taufikurahman dan Wildan Yatim. Wildan mencoba mengatakan teori Darwin tentang proses evolusi sebagai teori ilmiah. Ia menunjuk kepada metode induktif Darwin yang berangkat dari fakta-fakta dan observasi-observasi yang dibuatnya sendiri, dan merampatkannya ke dalam argumen-argumen Teori Seleksi Alamiah yang termuat di dalam The Origin: “As many more individuals are produced than can possibly survive, there must in every case be a struggle for existence…”

Apakah Taufikurahman harus diyakinkan lebih faktual lagi oleh paleontologis lokal di Sangiran dekat Solo atau oleh para paleontologis sekaliber Prof Teuku Jakob bahwa tidak mungkin memperoleh fosil Homo Erectus pada formasi Kalibeng, yaitu formasi paling bawah dari kubah (dome) Sangiran? Homo Erectus, dengan jumlah yang ditemukan telah mencapai hampir 80, semuanya hanya ditemukan pada formasi yang lebih di atasnya, yaitu formasi Pucangan, suatu formasi yang terbentuk 700.000- 1.800.000 tahun silam di kala Pleistosen, dan formasi kubah yang berumur lebih muda, yaitu 125.000-700.000 tahun silam.

Jadi pertanyaan bernada menantang “Ada Bantahan terhadap Teori Evolusi Darwin?” bukanlah pertanyaan teologisfilosofis, tetapi suatu pertanyaan ilmiah yang harus dijawab secara ilmiah pula. Kesalahan kebanyakan orang, termasuk Bishop Oxford Samuel Wilberforce dan Taufikurahman, adalah menafsirkan Teori Seleksi Alamiah di luar ranah ilmiah, yang kebenarannya tentu berada di luar jangkauan kebenaran yang dibatasi oleh cara ia diperoleh!

Sebaliknya, terdapat ganjalan yang harus diluruskan dari jalan berpikir Wildan Yatim. Pada awal perbincangannya, Wildan merujuk kepada persoalan mekanisme evolusi. Namun, kemudian ia menghantam Yahya dan Taufikurahman dengan suguhan evolusi sebagai fakta-fakta. Bukankah fakta-fakta yang sama itu telah ada semasa C Linnaeus? Tetapi mengapa C Linnaeus masih menganut faham penciptaan?

Lebih lanjut, Wildan Yatim tidak secara jernih menggagas Teori Evolusi Molekuler sebagai bagian dari proses penjernihan Teori Evolusi Darwin. Ia bahkan terlalu menyederhanakan keragaman genetika sebagai akibat dari transposon-transposon.

Mutasi imbasan (induced mutation) juga berlangsung dalam proses ekspansi nukleotida-nukleotida berulang (repeated DNA). Hasil-hasil penelitian terakhir bahkan membeberkan jembatan-jembatan interaktif antara lingkungan dan bahan genetika melalui epigenetika, yang menurut saya merupakan wilayah yang harus menjadi ajang utama (selain mutasi DNA dan mutasi kromosomal secara langsung) dalam pembentukan variabilitas hayati.

Kelemahan lain Wildan Yatim terletak pada kebersikukuhan argumentasinya kepada tesis-tesis yang terlalu berkutat pada Darwinisme klasik: muncul dan hilangnya suatu keragaman hayati pada aras gen-gen, gamet, organisme individual, atau pada aras yang lebih tinggi, sebagai akibat dari perjuangan hidup.

Kalau kita ingin melihat Teori Evolusi Darwin sebagaimana yang dipahami saat sekarang, kita seharusnya tidak melupakan kerja keras zoologis Ernst Mayr dan Julian Huxley, paleontologis George Gaylord Simpson, ahli tumbuhan George Ledyard Stebbins, ahli genetika Sewall Wright, ahli matematika RA Fisher, dan JBS Haldane, serta ahli genetika Theodosius Dobzhansky, yang berhasil menyimpulkan Teori Seleksi Alamiah C Darwin dengan Teori Penurunan Sifat G Mendel ke dalam Teori Sintetik tentang evolusi pada tahun 1920-an hingga 1930-an.

Teori Sintetik melihat bahwa evolusi merupakan akibat pembentukan variasi-variasi baru dan penggantian variasi lama dengan variasi yang baru.

Kedua tahapan ini digerakkan oleh paling tidak enam hal berikut. Pertama, proses-proses yang menghasilkan variasi atau proses-proses mutasional.

Kedua, proses-proses yang mempersempit ruang gerak dari jenis variasi yang dihasilkan.

Ketiga, proses-proses yang mengubah frekuensi dari setiap variasi-variasi sebagai suatu fenomena populasi.

Keempat, proses-proses adaptif, yaitu proses-proses yang meningkatkan kemampuan varian-varian beradaptasi dengan lingkungan.

Kelima, proses-proses yang menentukan kecepatan evolusi tanpa perlu harus membuat pembedaan di dalam suatu populasi.

Keenam, proses-proses yang menentukan arah perubahan tanpa harus membuat pembedaan di dalam populasi.

Tantangan yang cukup keras terhadap Teori Seleksi Alamiah datang dari hasil penelitian Motto Kimura, Tomoko Ohta, JL King, dan TH Jukes yang memunculkan Teori Netral tentang Evolusi (Neutral Theory of Evolution).

C Darwin mengatakan, “Natural Selection is daily and hourly scrutinizing, throughout the world, the slightest variations; rejecting those that are bad, preserving and adding-up all that are good; silently and insensibly working, whenever and wherever opportunity offers, at the improvement of each organic being in relation to its organic and inorganic conditions of life” (C Darwin, The Origin Of Species, hal 99).

Kalau proses evolusi berlangsung seperti yang dirumuskan C Darwin tersebut, seharusnya terdapat hubungan yang sangat berarti antara variasi molekuler di tingkat DNA dan perubahan fenotipik. Namun, ternyata terdapat selang (gap) antara penampilan morfologi dengan mutasi-mutasi di tingkat urutan asam nukleat.

Mereka menemukan pada tingkat molekuler bahwa eliminasi selektif dari mutan-mutan yang dengan pasti bersifat negatif terhadap pembawanya dan fiksasi acak mutan-mutan yang bersifat netral secara selektif atau yang bersifat sedikit merugikan dari pembawanya terjadi jauh lebih sering di dalam evolusi ketimbang seleksi positif Darwinian dari mutan-mutan yang telah diketahui menguntungkan (Kimura dan Ohta, 1974: Proc. Nat. Acad. Sci. USA: 2848-2852). Kimura dan Ohta juga menemukan bahwa kecepatan evolusi asam amino fungsional pada suatu protein memiliki kecepatan yang konstan dan bersifat khas untuk tiap organisme.

Teori Netral tentang Evolusi tidak mengklaim bahwa seleksi alamiah tidak berlangsung, namun teori ini menunjukkan bahwa seleksi alamiah bukanlah satu-satunya gaya yang bekerja di dalam mekanisme evolusi. Ada gaya-gaya penting lain yang bekerja bersama-sama mengarahkan proses evolusi biologis.

Dengan demikian, walaupun seleksi alamiah berlangsung sebagai pemain yang tak terelakkan di panggung sejarah evolusi hayati, alam masih membiarkan adanya ruang bagi beroperasinya kegirangan, kesukaan hidup, dan tentunya kreativitas, seperti yang dikatakan ahli Fisika cum-biologiwan Erwin Schrodinger dalam bukunya, What is Life, demikian: “An organism must have a comparatively gross structure in order to enjoy the benefit of fairly accurate laws, both for its internal life and for its interplay with the external world”.

Kepada Taufikurahman, saya ingin ingatkan bahwa kesempatan untuk mengambil bagian dalam arus perubahan yang dihasilkan oleh sains akan menjadi sulit dilalui apabila bangsa kita dengan sengaja menempatkan dengan sengaja rintangan-rintangan ke jalan yang akan kita lalui sebagai bangsa-termasuk memasung keilmiahan pelajaran Biologi di SMP atau SMA, apalagi di universitas. Jika panggung sejarah telah menyaksikan hegemoni Barat terhadap peradaban dunia, hal ini akibat dari satu faktor utama: sains!

Diunduh dari Kompas Cyber Media