Umat manusia merupakan realitas yang beragam. PBB sebagai lembaga formal pada aras internasional yang mewakili keberadaan masyarakat internasional, mengakui kenyataan dimaksud dalam berbagai produk hukumnya.

Salah satu produk hukum PBB yang kuat dengan pengakuan keberagaman berdimensi futuristik ialah Perjanjian Internasional / Konvensi Hak-hak Anak, yang disepakati pada tanggal 20 November 1989. Indonesia telah meratifikasinya pada tanggal 25 Agustus 1990.

Ilmu Hukum memahamkan, sebuah ratifikasi bermakna penerimaan produk hukum internasional menjadi hukum nasional. Artinya, negara peratifikasi terikat hak dan kewajiban yuridis dalam produk hukum internasional itu untuk memberlakukannya dalam praktek ketatanegaraan secara nasional.

Hal ini sekaligus bermakna negara memiliki kemampuan hukum (legal capacity) sebagai ukuran keberdaulatan yang beradab, karena menunjukkan kehendak baik (good will) dalam mematuhi hukum internasional demi hidup bersama sebagai masyarakat internasional yang berbudaya hukum.

Pasal 2 ayat (1) Konvensi tersebut menyebutkan bahwa “Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak”.

Bahkan, Pasal 17 Konvensi tersebut antara lain menyebutkan Negara-negara Pihak mengakui fungsi penting yang dilakukan mass media dan harus menjamin bahwa anak mempunyai akses ke informasi dan bahan dari suatu diversity sumber-sumber nasional dan internasional; terutama yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan sosial, spiritualitas dan kesusilaannya dan kesehatan fisik dan mentalnya.

Kutipan ini dapat berarti dan mengisyaratkan perlunya pembaruan haluan ke pendidikan multikultural (multicultural education). Jaminan, penghormatan dan pengakuan, sebagai tiga kata kunci dalam pasal-pasal tersebut, erat kaitannya dengan pendidikan multikultural sebagai suatu gugus gagasan, cara pandang dan keyakinan akademis tentang kemuliaan dan manfaat keberagaman.

Di sinilah NTT yang beragam, potensial menjadi laboratorium peradaban melalui dan atas nama pendidikan multikultural yang memerdekakan cara pandang serta memperindah potret dan makna kehidupan bersama. Tersedia peluang kerjasama lintas budaya untuk saling memperlengkapi capaian kualitas hidup berbasis nilai-nilai lokal. Bila dikerjakan serius, NTT dapat menjadi penerang dalam mengatasi kecenderungan lemahnya semangat pluralitas dan solidaritas demi persaudaraan nasional.

Harapan berikutnya ialah memberi makna pada ketertiban dan kedamaian dunia. Ada lima PR tinggalan DPRD Provinsi NTT bagi para anggota baru. Kelima PR itu, yakni kasus-kasus korupsi yang belum tuntas, mutu pelayanan masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan yang belum optimal, pemetaan batas wilayah administrasi lintas kabupaten di Timor dan Flores, bangkrutnya PT Semen Kupang, serta perjuangan menjadikan NTT sebagai provinsi kepulaua.

Ada juga kenyataan lain. Museum Daerah NTT yang memiliki 8600-an item koleksi antara lain di bidang biologi, arkeologi, sejarah dan etnografi, belum cukup diminati para pengunjung. Demikian yang dapat dibaca dari keterangan Kepala Museum, Leonardus Nahak. Padahal menurut beliau, “Sebenarnya ke museum itu, kita bisa mengenal diri kita.

Karena banyak hal dan nilai-nilai budaya kita yang bisa kita lihat di museum. Kita bisa tahu banyak bahwa budaya kita ini kaya.” Berkaitan dengan lima PR DPRD dan kondisi Museum Daerah NTT itu, pendidikan multikultural berpeluang membangun interaksi fungsional.

Bentuknya entah langsung mau pun tidak, bisa berupa berbagi pengalaman mau pun menginjeksi semangat saling ketergantungan dan kerjasama, dalam tiga hal di antara lima PR tersebut yaitu pemenuhan mutu kesehatan dan pendidikan, pemetaan batas wilayah, serta perjuangan menjadi provinsi kepulauan.

Sedangkan tentang museum daerah, interaksi fungsional yang bersifat timbal balik antara pendidikan multikultural dengan visi dan misi museum, menjadi tautan nalar dan relasi sadar. Bahkan dengan langkah sangat jelas, Timor Express sejak 2008 telah membumikan dan menggerakkan secara berlanjut kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan kebersihan melalui KGC (Kupang Green and Clean).

Bersama Pemerintah Kota Kupang, dapat dipahami pula bahwa Harian Pagi ini sebenarnya sedang mengingatkan akan nilai-nilai lokal (termasuk di NTT) yang pernah dan masih ada dalam cara hidup masyarakat beradab dan sejarah panjang kehidupan umat manusia tentang pentingnya menghormati dan memperlakukan secara baik lingkungan hidup.

KGC juga memberi gambaran dan contoh betapa kota yang sekaligus menjadi ibukota provinsi NTT ini digugah kembali kesadaran masyarakatnya yang walau pun beragam latar belakang, perlu tetap bersama-sama mempedulikan, memelihara dan meneruskan daya dukung lingkungan atas kehidupan perkotaan.

“Kami tidak meninggalkan air mata, tapi meninggalkan mata air untuk seluruh warga kota”, ungkap Walikota Kupang, Danial Adoe (Timex, 27 September 2008). Jelasnya, menurut Direktur Timor Express, Yusak Riwu Rohi, kegiatan KGC merupakan aksi nyata untuk menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan penghijauan di lingkungan sekitar” (Timex, 27 September 2008).

Dapat dipastikan bahwa kegiatan ini mempengaruhi struktur ingatan masyarakat, termasuk generasi muda akan pentingnya tanggungjawab sosial masa depan terkait lingkungan hidup. Suatu interaksi fungsional lintas bingkai yang mempertemukan keberagaman latar belakang masyarakat perkotaan pada kepentingan bersama yang diprakarsai media massa dan otoritas publik.

Pendidikan multikultural bagi anak-anak sejak dini, dapat diandalkan sebagai ranah kehormatan untuk terus merenda peluang dan teladan dalam menerima perbedaan dengan lapang hati dan cerah benak, menggali kekayaan budaya lokal, memekarkan saling pengertian, memuluskan kerjasama, sekaligus mengupayakan makna kesetaraan dalam masyarakat yang plural tapi menghuni satu planet bumi yang harus dijaga bersama.

Dimensi Pendidikan Multikultural

James A. Banks, dalam The Routledge International Companion to Multicultural Education (2009), terus menegaskan beberapa Dimensi Pendidikan Multikultural dalam rangka membahani para praktisi pendidikan dan akademisi untuk mengkonseptualisasi dan mengembangkan praktek, teori dan penelitian di lapangan.

Lima dimensi dimaksud adalah: integrasi muatan, proses membangun pengetahuan, pengurangan prasangka, suatu keadilan pedagogi, dan seperangkat pemberdayaan budaya sekolah dan tatanan sosial.

Pertama, integrasi muatan (content integration) – berkaitan dengan sejauh mana guru memperkaya proses pendidikan dengan menggunakan contoh-contoh dan muatan atau makna dari berbagai budaya dan kelompok untuk menggambarkan konsep-konsep kunci, prinsip-prinsip, generalisasi-generalisasi, dan teori-teori dalam matapelajaran atau disiplin ilmu mereka.

Penanaman muatan atau makna dari etnis dan budaya ke dalam matapelajaran adalah logis dan tidak dibuat-buat bila dimensi ini hendak dilaksanakan dengan baik. Ada banyak peluang untuk mengintegrasikan muatan etnis dan makna kebudayaan ke dalam berbagai matapelajaran.

Karena itu, diperlukan kepekaan mencermati bahwa sering terdapat peluang-peluang besar bagi para guru dalam rangka menggunakan muatan etnis dan budaya untuk menggambarkan konsep-konsep, tema-tema dan prinsip-prinsip misalnya dalam studi-studi kemasyarakatan, bahasa dan seni musik.

Kedua, proses membangun pengetahuan (the knowledge construction process) – menjelaskan proses kegiatan mengajar yang dapat membantu siswa untuk memahami, menyelidiki dan menentukan bagaimana asumsi-asumsi budaya tersirat, bingkai dari referensi, perspektif, dan anggapan-anggapan dari peneliti dan penulis buku mempengaruhi cara dimana pengetahuan dibangun.

Pendidikan multikultural tidak hanya melibatkan penanaman muatan etnis dan budaya ke dalam kurikulum sekolah, tetapi mengubah struktur dan organisasi pengetahuan sekolah. Mencakup pula mengubah cara dimana para guru dan siswa memandang dan membangun interaksi dengan pengetahuan. Dimensi ini juga membantu siswa untuk menjadi produsen pengetahuan, bukan hanya konsumen pengetahuan yang dihasilkan oleh orang lain.

Proses konstruksi pengetahuan menolong para guru dan siswa untuk memahami mengapa identitas budaya dan positionality dari para peneliti perlu untuk diperhitungkan pada saat menilai klaim validitas pengetahuan. Teori-teori multikultural percaya bahwa nilai-nilai, sejarah pribadi, sikap, dan kepercayaan dari para peneliti tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan yang mereka ciptakan.

Dalam pendidikan dan pengajaran multikultural, paradigma, tema, dan konsep yang mengecualikan atau merusak pengalaman hidup, sejarah dan berbagai kontribusi dari kelompok-kelompok marginal tertantang.

Pendidikan multikultural berusaha membuat rekonseptualisasi dan memperluas norma atau ukuran kurikulum yang dilembagakan, agar lebih representatif bahkan sampai dengan perbedaan bangsa-bangsa. Ada pembentukan kembali kerangka acuan, perspektif-perspektif dan konsep-konsep yang melengkapi pengetahuan sekolah.

Ketiga, pengurangan prasangka (prejudice reduction) – dimensi ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan sikap demokratis terhadap ras dan tentu saja berbagai unsur pluralitas lainnya yang ada dalam lingkungan pergaulan. Hal ini juga membantu siswa untuk memahami bagaimana identitas etnis dan budaya dipengaruhi oleh konteks sekolah, sikap dan kepercayaan dari kelompok dominan.

Sebuah teori yang telah dikembangkan oleh Allport, signifikan mempengaruhi penelitian dan teori dalam hubungan antar-kelompok di USA dan negara-negara di seluruh dunia. Allport menteorisasi bahwa kontak antara berbagai kelompok akan meningkatkan hubungan antar kelompok jika kontak antara kelompok-kelompok ini memiliki karakteristik: (a) individu-individu dengan status pengalaman yang sama, (b) mereka berbagi tujuan umum, (c) ada kerjasama antar kelompok, dan (d) kontak sanksi oleh pihak yang berwenang seperti orangtua, guru, administrator dan oleh undang-undang atau adat.

Keempat, suatu keadilan pedagogi (an equity pedagogy) – Suatu keadilan pedagogi akan ada apabila para pendidik memodifikasi pengajaran mereka dengan cara-cara yang akan memfasilitasi prestasi akademik para siswa dari berbagai kelompok.

Ini termasuk menggunakan berbagai gaya pengajaran dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik belajar dari berbagai budaya dan kelompok etnis. Hal ini juga mencakup kerjasama menggunakan teknik pembelajaran dalam matematika, dan instruksi pengetahuan untuk meningkatkan prestasi akademik siswa dari etnis atau budaya minoritas.

Dimensi keadilan pedagogi menolak paradigma pencabutan budaya yang dikembangkan pada awal tahun 1960-an. Paradigma ini beranggapan bahwa pengalaman-pengalaman hidup bermasyarakat dalam rumah tangga dan komunitas berpenghasilan rendah dari para siswa, mencegah mereka dari pencapaian pengetahuan, keahlian-keahlian, dan sikap-sikap yang diperlukan untuk keberhasilan akademis.

Karena praktek-praktek budaya dari keluarga siswa yang tak cukup berpenghasilan dipandang tidak memadai dan rendah, pengusung teori pencabutan budaya berfokus pada perubahan perilaku siswa sehingga lebih kongruen dengan budaya utama sekolah. Sebaliknya, dimensi keadilan pedagogi memandang positif bahwa siswa dari berbagai budaya dan kelompok datang ke sekolah justru dengan banyak sekali kekuatan.

Kelima, seperangkat pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (an empowering school culture and social structure) – Pemberdayaan budaya sekolah melibatkan restrukturisasi dan budaya organisasi pada sekolah agar siswa dari berbagai kelompok bersentuhan dengan pengalaman kesetaraan.

Staf sekolah memeriksa dan mengubah struktur sosial dan budaya sekolah. Pengelompokan dan label praktek, partisipasi dalam olahraga, kesenjangan antara prestasi kelompok, interaksi antara staf dan siswa pada seluruh etnis, ras dan ragam budaya adalah variabel-variabel penting yang perlu diperiksa dan direformasi.

Pemberdayaan budaya sekolah membutuhkan penciptaan ragam hubungan baik antara berbagai kelompok di sekolah. Didasarkan pada hubungan saling menghormati dan timbal balik dalam perbedaan budaya yang tercermin dalam tujuan sekolah yang luas, norma, dan praktek-praktek budaya. Diperlukan usaha untuk memberdayakan budaya sekolah dengan memfasilitasi reformasi pendidikan multikultural.

Caranya dengan membuka seluas mungkin kesempatan atau peluang bersama bagi para guru untuk terlibat dalam rencana pengembangan sekolah, pengajaran dan pendidikan. Pemberdayaan ini juga bisa ditempuh dengan pembuatan struktur kerja demokratis yang memberi kesempatan guru, orangtua dan staf sekolah untuk berbagi tanggung jawab dalam tata kelola sekolah.

Langkah Praktis

Umum dikenal konseptualisasi Tylor bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan kompleksitas, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Begitu pula Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, yang memandang kebudayaan bersangkutan dengan hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Lalu, apa yang dapat dan/atau perlu semakin digiatkan? Bila dipahami bahwa kebudayaan berhubungan dengan suatu sistem besar dan luas dalam kehidupan manusia yang beragam dan di dalamnya tumbuh, berkembang dan terpelihara berbagai bidang kehidupan dengan sebaran makna positif, maka yang dibutuhkan pada hakekatnya adalah sikap terbuka untuk saling menerima dan memperkembangkan.

Untuk mengembangkan pendidikan multikultural, beberapa peluang berikut dapat ditindaklanjuti sebagai langkah praktis. Pertama, menyelenggarakan pendalaman dan pembahanan akademis tentang pendidikan multikultural. Bentuknya bisa berupa seminar, lokakarya, gelaran seni, studi lapangan ke museum, dan ragam curah pikir serta olah rasa lainnya.

Kedua, mengadakan penelitian lanjutan dan/atau baru, untuk mendata secara lebih akurat dan lengkap berbagai kebudayaan lokal. Misalnya pendataan tentang jenis, sejarah, realitas dan prospeknya. Ranahnya antara lain dalam aneka kehidupan sosial, penguasaan serta adaptasi teknologi lokal (termasuk pada makanan lokal dan manfaat ekonominya) yang secara turun-temurun mengilhami daya juang dan daya tahan masyarakat lokal tertentu, dan semangat memelihara lingkungan hidup.

Ketiga, mendiskusikan secara berkala dan mengalir terbuka leburan ‘butir-butir emas’ pendidikan multikultural ke dalam rancangan kurikulum, disertai pengenalan tentang bagaimana substansinya digerakkan ke berbagai jenjang pendidikan. Hal-hal teknis butuh pencermatan tapi dengan ketulusan bisa disesuikan dengan kondisi yang paling tepat untuk memaknainya. Salah satu faktor mendasar pada aspek ini ialah kerendahan hati dan kebesaran jiwa dalam menggali nilai-nilai positif, saling menerima budaya lokal masing-masing untuk dijadikan bahan pengajaran dan pendidikan.

Keempat, mengemas hasil pendalaman, pembahanan, penelitian dan pendiskusian ke dalam beragam media publikasi yang menarik, mudah dijangkau dan dipahami. Pamflet, brosur, spanduk, buku dan rekaman audio visual bisa didayagunakan. Media massa dapat mewartakannya secara lebih sering.

Kelima, memaksimalkan kontak personal, jejaring lembaga pendidikan dan berbagai kelompok strategis, forum-forum pertemuan lintas budaya dan lembaga adat. Menambah dan mendayagunakan alat komunikasi semisal internet, akan sangat memperlancar misi pendidikan multikultural.

Keenam, menerjemahkan daya dukung administrasi fungsional secara tulus lewat layanan publik oleh seluruh tingkatan dan luasan pemerintahan. Ketujuh, mengujicobakan pendidikan multikultural pada lembaga pendidikan atau sekolah tertentu.

Kedelapan, merevitalisasi study tour lembaga pendidikan dengan memperdalam kebudayaan lokal di daerah tujuan study tour. Melalui kesadaran dan kegigihan memaknai, maka sepulang study tour bisa dihasilkan produk bersama dalam bentuk publikasi hasil yang seterusnya bergerak menjadi mekaran dan buahan persaudaraan.

Mengagumkan bahwa di tengah keberagaman pergaulan keseharian, untuk dan atas nama persaudaraan yang beradab, kepada kita mungkin pernah dibilang atau bahkan kita sendiri pernah mengatakan: ‘woiii, itu bukan orang lain’.

Res Fobia adalah Pengajar di FH-UKSW dan Advokat. Sedang melanjutkan studi magister pada School of Policy Studies, Kwansei Gakuin University, Japan.
Artikel ini dimuat di Harian Pagi Timor Express.

Ketika Bapak berjalan di desa – desa di NTT ini, pernahkah menemukan ada desa yang masyarakatnya kaya semua? Atau menemukan masyarakat yang miskin semua? Pernahkah Bapak menemukan di suatu desa, masyarakatnya jahat semua, atau baik semua? Tentu tidak. Dalam suatu masyarakat pasti ada orang yang jahat dan juga ada orang yang baik. Ada masyarakat yang kaya dan juga ada yang miskin. Baik dan jahat , miskin dan kaya berkumpul maka jadilah sebuah kampung/Desa. Ini berarti bahwa dalam masyarakat itu sendiri ada sesuatu yang dimiliki (kemampuan) dan tidak dimiliki orang lain, sebaliknya ada sesuatu yang tidak dimiliki, tetapi dimiliki orang lain “.
(Ferdy Namah, Desa Naob, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten TTU)

Pengantar

Pertanyaan retorik sekaligus pernyataan di atas muncul dalam sebuah diskusi dengan masyarakat desa dampingan Perkumpulan Masyarakat Penganan Bencana (PMPB) Kupang. Pertanyaan ini , awalnya sulit ditangkap , apa makna yang terkandung di balik pernyataan tersebut. Tetapi setelah diberi penjelasan, tertangkap makna yang sangat mendalam. Pernyataan tersebut mau menyampaikan bahwa sebenarnya masyarakat memiliki potensi yang dapat di kembangkan, masyarakat memiliki kemampuan yang dapat dibagikan kepada orang lain. Ungkapan ini mau menegaskan kepada “orang luar” agar melihat lebih jauh tentang keberadaan sebuah kelompok masyarakat ketika akan melakukan suatu kegiatan di wilayah tersebut.

Hal ini berarti masyarakat merindukan sebuah kehidupan yang berkelanjutan, tanpa menghilangkan kearifan lokal yang hidup di tengah – tengah mereka. Dengan demikian, pengelolaan sumber-sumber penghidupan merupakan tugas setiap “kita” yang bekerja bersama masyarakat pedesaan dalam mengelola sumber penghidupan mereka menuju kehidupan yang lebih baik.

Tulisan ini merupakan pokok – pokok pikiran dari sedikit pengalaman lapangan yang disampaikan sebagai bahan diskusi, terutama bagi kita yang peduli pada studi-studi Pengurangan Resiko Bencana.

Kapasitas Masyarakat Lokal dalam Penanggulangan Resiko Bencana

Kapasitas adalah sumberdaya atau kemampuan yang secara alami ada dalam diri, keluarga, masyarakat sebagai upaya kesiapan, pencegahan dan pengurangan resiko bencana. Kapasitas selalu berkaitan erat dengan sumber penghidupan yang dimiliki. Sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi, sosial, dan material. Dalam perspektif pengurangan risiko bencana, aspek kapasitas menjadi sesuatu yang penting yang dapat membantu masyarakat di wilayah-wilayah rentan terhadap bencana dapat bertahan atau beradaptasi.

Dari pengalaman pendampingan masyarakat, sebenarnya konsep penanggulangan resiko bencana telah ada dan dipraktekkan oleh masyarakat sendiri sesuai kondisi ancaman yang dihadapi. Ancaman berulang mengajarkan masyarakat untuk selalu waspada akan kemungkinan datang kembali ancaman tersebut, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan mereka.

Dengan ancaman yang berulang, membuat masyarakat memiliki kapasitas untuk meramalkan kondisi yang akan terjadi tahun depan atau melakukan upaya adaptasi terhadap kondisi yang dialami, sebagai berikut :

• Upaya untuk saling mengingatkan tercermin lewat syair – syair pantun yang dilantunkan. Salah satu pantun berbunyi, “ Kaloan sia sae, anin la sae, anin sae kaloan lori los onan. udan tau nalo mota merak tun mai, tun mai nasusar hutun no renu” artinya : Ketika mulai mendung, angin pun mulai berhembus. Ketika hujan mulai turun, banjir pun pasti datang dan menyengsarakan masyarakat.
• Perlindungan terhadap ketahanan pangan keluarga dilakukan dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan di kebun. Kegiatan ini merupakan pilihan masyarakat sebagai bagian dari upaya antisipasi dan kesiapan terhadap ancaman banjir dan kekeringan yang bisa menimbulkan gagal panen/rawan pangan.
• Masyarakat Timor Barat mempercayai kelompok bintang dapat memberikan petunjuk terkait musim yang akan terjadi tahun depan. Kelompok bintang tersebut dikenal dengan nama Nao Pena (bintang Jagung), Nao Ane (bintang padi) dan Nao Sain ( jewawut/botok. Tanaman ini tidak dikembangkan lagi). Apabila kelompok bintang tersebut sinarnya suram maka pertanda akan terjadi kelaparan. Sebaliknya apabila sinar bintang tersebut terlihat terang, pertanda tahun depan hasil panen akan melimpah. Kelompok bintang, juga menjadi petunjuk bagi masyarakat untuk memilah jenis tanaman yang akan di tanam pada tahun depan. Misalnya Nao Pela (bintang jagung), bila cahayanya terang , maka tahun depan masyarakat akan memprioritaskan menanam jagung lebih banyak, sedangkan padi dan tanaman lain sebagai selingan.
• Pohon asam dan pohon mangga, dipercayai oleh masyarakat untuk memberikan petunjuk melalui buahnya. Bila mangga atau asam berbuah lebat, pertanda akan terjadi kekurangan bahan makanan. Dan sebaliknya, bila mangga dan asam berbuah sedikit, pertanda hasil panen akan memuaskan
• Masyarakat memelihara pohon cemara, jambu air, bambu hutan, pandan sebagai tanaman penahan longsor, di daerah aliran sungai karena memiliki akar yang kokoh.
• Untuk mengurangi kekuatan arus air dan lumpur, masyarakat memelihara tanaman onu dan fafoek (sejenis rumput yang juga di gunakan sebagai makanan ternak) . Tanaman ini mulai hilang sejak pemukiman penduduk mulai di perluas dan pembukaan lahan pertanian
• Rumah panggung merupakan kapasitas masyarakat di daerah rawan banjir. Jumlah rumah panggung saat ini sangat terbatas, karena sebagian besar masyarakat beralih ke rumah-rumah yang bukan tipe rumah panggung.

Upaya – upaya yang di lakukan oleh masyarakat dalam mengurangi resiko bencana di wilayah mereka mulai mengalami hambatan akibat keterbatasan pengetahuan dan perubahan yang terjadi secara cepat. Berdasarkan refleksi pengalaman PMPB Kupang selama 11 tahun bekerja dalam ladang Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRBBM) pada sedikitnya 40 desa di NTT, maka dapat diringkaskan beberapa langkah kunci untuk melakukan upaya-upaya pengurangan risiko berbasis penghidupan masyarakat. Kami menamakan kiat-kiat tersebut sebagai 8 Langkah PMPB dalam melindungi sumber penghidupan, yang alurnya sebagai berikut:

Meningkatkan Kapasitas Masyarakat
Melalui berbagai kegiatan pelatihan formal/informal fasilitator masyarakat maupun relawan- relawan desa , PMPB menekankan pada beberapa hal: (a) pengenalan konsep dasar pengurangan resiko bencana, (b) pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, (c) pelatihan pengenalan standar minimun dalam situasi darurat, (d) pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, (e) gender dan bencana (f) penyusunan rencana kontijensi kedaruratan dan standar operasional dan (g) teknis manajemen darurat dan berbagai materi dasar yang dianggap relevan.

Analisa Resiko Bersama Masyarakat Pemetaan Desa
Untuk memahami apakah secara historis pernah pernah terjadi bencana sebelumnya di wilayah tersebut maka perlu dibuka ingatan sejarah bencana di daerah tersebut. Juga untuk memahami kemungkinan hilangnya aset-aset penghidupan yang dimiliki masyarakat yang berisiko hilang karena potensi bencana yang akan datang. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memahami berbagai berbagai kerentanan yang ada sekarang (maupun sedang diproduksi atau sedang berinkubasi di wilayah tersebut) yang turut berkontribusi pada potensi resiko yang ada atau mungkin akan muncul diwaktu mendatang. Proses ini dilakukan bersama masyarakat yang dalam pertemuan formal dilakukan oleh fasilitator dan secara informal diidentifikasi dalam proses-proses hidup bersama (live-in ) masyarakat .

Dokumen Analisis Resiko Bencana
Semua hasil pengkajian bersama masyarakat, dikumpulkan dan dijadikan dokumen milik masyarakat yang sangat berguna bagi masyarakat untuk Menyusun Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana tingkat masyarakat sebagai informasi awal untuk memantau pergerakan (ancaman,Kerentanan,Kapasitas dan Resiko di wilayah tersebut pada waktu mendatang), informasi bagi pihak luar yang akan melakukan kegiatan di wilayah tersebut. Dokumen tersebut dapat dijadikan bahan advokasi yang memiliki legitimasi pengetahuan akar rumput untuk mendorong perubahan di tingkat masyarakat.

Menyusun Rencana Aksi Masyarakat
Rencana disusun bersama sesuai kebutuhan, misalnya rencana kontijensi desa, menyusun standar pertolongan darurat, menyusun sistem peringatan bahaya, menyusun rencana simulasi dan lain sebagainya sesuai hasil dinamika analisis yang partisipatif bersama masyarakat.

Pelaksanaan Rencana Aksi Masyarakat
Sebelum rencana kegiatan di laksanakan, rencana yang sudah dibuat disosialisasikan ke tingkat masyarakat untuk di ketahui dan ditanggapi. Kegiatan dilakukan oleh masyarakat sendiri berdasarkan perencanaan yang telah dibuat, dengan tidak menutup kemungkinan dilakukan perubahan sesuai kebutuhan yang dihadapi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sendiri oleh masyarakat secara swadaya dengan mekanisme yang di bangun oleh mereka sendiri. Dukungan dana dan hal teknis dapat diusahakan dari pihak luar.

Simulasi Secara Berkala
Simulasi dilakukan terutama di daerah-daerah yang beresiko tinggi. Simulasi dilakukan untuk menguji kembali rencana kontijensi yang telah disusun, mengidentifikasi dan membuat jalur evakuasi yang aman bagi masyarakat ketika akan mengungsi, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam melakukan pertolongan pertama gawat darurat, mengorganisir masyarakat dalam pengelolaan tempat pengungsian dan menjadikan simulasi sebagai kegiatan rutin/masyarakat tidak lengah akan kondisi mereka

Menyusun Aturan–Aturan Pendukung PRB Desa
Peraturan Desa (Perdes) disusun sebagai payung hukum dalam mendukung kerja PRBBM. Perdes dibuat sebagai dasar untuk memasukkan pengurangan Resiko bencana kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Evaluasi Secara Berkala untuk melihat kemajuan yang telah di capai
Pembuatan panduan monitoring dan evaluasi yang disepakati bersama untuk mengukur dampak program yang sudah dilakukan dan menjadikan musyawarah pembangunan desa setiap tahun sebagai wadah evaluasi dan perencanaan Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat

Kesimpulan

Dari pengalaman – pengalaman yang di sampaikan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal pokok:

1. Bencana , apapun jenisnya selalu ada faktor manusia sebagai sumber kerentanan yang memperparah dampak yang ditimbulkan
2. Penguatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana adalah bagian dari upaya mendukung penghidupan masyarakat di wilayah rawan bencana
3. Kapasitas lokal yang di miliki masyarakat dalam pengurangan Resiko bencana telah mengalami kemunduran akibat cepatnya perubahan yang terjadi baik secala lokal maupun global
4. Kolaborasi antara pengetahuan lokal dan pengetahuan teknis dapat membantu terlaksana pengurangan resiko bencana yang efektif.
5. Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana Menjadi tanggung jawab semua pihak , sesuai dengan kapasitas yang di miliki

Penutup

Demikian pokok – pokok pikiran yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga dapat bermanfaat.

Julius Nakmofa, bekerja pada Perkumpulan Masyarakat Penanganan bencana (PMPB) Nusa Tenggara Timur. Materi ini disampaikan dalam rangka peresmian Pusat Studi Bencana (PSB) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Berita terkait dimuat di website Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan judul berita Peresmian Pusat Studi Bencana UKSW.

Di balik praktek-praktek pembangunan yang sementara kita geluti, terkandung suatu naratif moral dan empiris. Berita Pos Kupang tentang terbatasnya dan terlambatnya penyaluran bibit jagung hibrida dan pupuk di pelbagai daerah/kabupaten, sehingga petani kelabakan mempertotonkan panorama praktek pembangunan yang miris, bukan karena kegagalan ‘proyek’ tetapi karena rakyat miskin yang atas namanya proyek itu ada.

Adegan berikut yang cukup memrihatinkan adalah ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dengan bersemangat telah meluncurkan program pengembangan 10.000 sapi, yang terkesan tanpa suatu ‘blue print‘ yang jelas sehingga terpaksa Bapak Wakil Gubernur NTT dan Dekan Fakultas Peternakan Undana, memperingatkan bahwa tidak semudah itu menggelontor program pengembangan ternak sapi yang melibatkan petani/ peternakan tradisional.

Ada banyak bacaan terhadap kontroversi maupun paradoks yang kasat mata, di tengah harumnya aroma ‘Anggur Merah’ yang dibumbui harapan tentang lahirnya Propinsi Koperasi, Ternak, Jagung, dan Cendana.

Pertama, pembangunan yang dibatasi oleh sudut pandang yang sempit, yakni sebagai instrumen administratif, apalagi yang berakhir dengan istilah ‘proyek’. Karena sasarannya adalah proyek, yang dalam perencanaan awal ‘diramu’ lewat matriks, input proses-output, yang sudah ketinggalan zaman, maka penjelasan tentang bagaimana suatu kebijakan diterjemahkan dalam praktek, menjadi tidak terlihat dan terselubung. Instrumen pembangunan yang digunakan justru menentukan bukan saja hasil, tetapi terutama tujuan pembangunan itu sendiri, serta mempertotonkan secara vulgar, bagaimana bahasa kebijakan dikooptasi dari bawah dan sebagainya, hingga tidak pernah ada satu suara.

Kedua, program jagungisasi dan sapinisasi jelas merupakan intervensi pemerintah yang melibatkan partisipasi petani dan peternak yang aktif, sebagai subyek sekaligus obyek yang sayangnya tidak dipersiapkan secara baik jauh sebelumnya. Persoalan kegagalan ‘proyek’ sih urusannya sederhana, tinggal diusulkan kembali dalam DUP tahun depan, tetapi petani kecil yang menanti bibit dan pupuk menderita, amat menderita selama satu tahun/musim, karena musim hujan, musim menanam berlalu, dan mereka menjadi ‘layu’ bersama jagung yang layu.

Ketiga, suatu pembelajaran bahwa kita terlampau sering berjalan tanpa peta (road map). Tiba masa, tiba akal. Keempat, kemiskinan, dengan demikian telah menjadi ‘komoditi’.

Moral petani dipertaruhkan

Petani miskin di pedesaan adalah alasan kuat untuk memperoleh kucuran dana pemerintah pusat ataupun donatur dalam dan luar negeri. Namun ketika kucuran dana tiba, peran petani miskin hanyalah figuran dalam drama agung pembangunan dengan kata-kata dan tamsil yang populis.

Semua kita tahu bahwa petani/peternak kita di NTT adalah petani subsitens, yang rentan terhadap kelaparan. Suatu panen yang gagal, angin puting beliung, bukan menyebabkan si petani kurang makan, tetapi mengorbankan rasa harga diri dan menjadi beban orang lain, atau berbuat apa saja. Itu sebabnya ketika janji benih unggul dan pupuk tak kunjung tiba, dapat dibayangkan betapa ‘marahnya’ petani, karena kegagalan itu menghancurkan hidup mereka. Sayangnya ‘kemarahan’ petani miskin terlalu lemah, suaranya tak terdengar (oleh manusia) tetapi apabila kemarahan itu diiringi air mata, maka doa mereka pasti didengar Tuhan.

Petani miskin di NTT minimal menikmati ‘masa kaya’ selama 3 sampai dengan 4 bulan dalam setahun, ketika panen jagung dan sayuran yang tumbuh di halaman. Ketika ‘masa kaya’ yang singkat itu gagal, yang tinggal hanya doa dan airmata.

Karena itu setiap intervensi pembangunan dalam bentuk apa pun, apalagi yang mengatasnamakan orang/petani miskin, dan yang melibatkan mereka, mestinya dan harus diawali dengan suatu rancangan desain besar yang komprehensif dengan fokus yang menjawab tantangan-tantangan besar: “Siapa yang mendapat manfaat/diuntungkan dengan kegiatan ini. Pimpro? Pengusaha pemenang tender? Pedagang perantara? Politisi? Atau siapa saja? Kalau bukan petani (kecil), lupakan saja proyek itu!

Petani subsistens yang sederhana itu ‘kita paksa’ atau ‘terpaksa’ berhadapan dengan ganasnya globalisasi. Mereka dipaksa untuk tergantung pada bibit jagung unggul (produksi Amerika) dan pupuk kimia produksi industri di luar NTT, dan terus tergantung setiap tahun. Itukah road map yang sementara kita siapkan?

Petani yang miskin itu ‘terpaksa’ berurusan dengan renternir baik yang bersifat perorangan maupun terselubung di bawah ketiak LSM, koperasi, atau lembaga sosial-ekonomi lain tanpa posisi tawar, apalagi ketika berhadapan dengan perut yang lapar, biaya kesehatan, pendidikan anak dan kebutuhan mendesak lainnya. Jangan heran dan jangan pura-pura terkejut, kalau Bank di NTT hidup dari sektor konsumsi, koperasi yang paling berkembang di NTT adalah koperasi kredit, yang ujung-ujungnya kredit untuk konsumsi, atau menutup lubang hutang yang lain (gali lobang tutup lobang).

Kalau laju pembangunan suatu daerah ditentukan oleh konsumsi dan bukan produksi, kalau kredit koperasi hanya untuk konsumsi dan bukan untuk usaha produktif, maka Propinsi Koperasi justru menjadi pintu gerbang ke arah ‘masyarakat konsumen yang tidak produktif, dan tidak berkarakter, yang bergantung dan tergantung.’

Berubahlah, atau mati

Dunia berubah dengan begitu cepatnya, segala sesuatu berubah kalau kita tidak berubah, kita akan diubah. Bukan berubah sekadar berubah tetapi berubah ke arah yang lebih baik agar bertahan menghadapi gelombang perubahan dan menerjang harapan. Itulah sekelumit ‘khotbah’ atau ‘pidato’ retorik, yang apabila tidak disertai tindakan putar haluan sekarang juga dan inovasi baru, akan menjadi tembang kenangan, yang menghibur sesaat.

Walau disadari suatu ‘gerakan perubahan’ terkadang bersifat mengejutkan, menakutkan, paradoks dan sulit diterima oleh orang yang vested dan terbuai dengan kebiasaan lama/tradisional, dan konsekuensi lain, perubahan dan inovasi bagi pembangunan di daerah NTT tercinta, sudah merupakan suatu ‘keharusan yang mendesak.’

Beberapa inovasi dan perubahan sebagai contoh/perangsang yang dapat saya usulkan untuk dipikirkan, antara lain:

• Bank untuk kaum miskin

Kita tidak perlu malu untuk membongkar kepalsuan untuk mengatasi kemiskinan di daerah NTT yang miskin ini dengan mengadopsi pola Grameen Bank (Bank Kaum Miskin) yang dikembangkan oleh Mohammad Yunus di Bangladesh. Bahkan negeri Adidaya Amerika, dan negara maju/berkembang seperti Malaysia dan Filiphina, juga telah mencoba dan berhasil. Mengapa NTT tidak? (konon Grameen pernah dicoba di Jawa Barat, tapi perkembangannya tak terdengar lagi).

Saya mengajak kita sekalian untuk tidak tenggelam dalam lingkaran setan uji coba internal dan bergerak keluar (outword looking) menggapai peluang lain yang telah terbukti dapat dilaksanakan serta berhasil. Siapa Takut?

• Otorita sapi dan jagung

Cukup menarik apabila kita mengikuti penjelasan Ketua Bappeda Kabupaten Belu, bahwa perencanaan umum dibuat oleh Bappeda, perencanaan teknis dibuat pada Kadis Peternakan. Entahlah, mungkin masalah perdagangan ditanyakan kepada Kadis Perdagangan, masalah transportasi pada Kadis Perhubungan, dan seterusnya, yang menggambarkan betapa rumit dan tidak fokusnya suatu program. Ada rapat koordinasi, tetapi seperti biasanya, koor sama-sama, nasi sendiri-sendiri.

Otorita sapi dan jagung adalah lembaga lintas sektor yang diciptakan (seperti Dolog) dengan fokus pada dua komoditi andalan (commodity wised) yang dibentuk berdasarkan perda, dan lembaga ini terdiri dari seluruh unsur/instansi terkait, serta dibentuk dari tingkat propinsi, kabupaten dan, kecamatan.

Tidak seperti dinas pertanian yang memikirkan aneka jenis tanaman, atau dinas peternakan dengan aneka jenis ternak, otorita ini setiap hari hanya berpikir tentang sapi dan jagung, titik. Hanya dengan cara itu panorama dan paradoks antara mimpi dan kenyataan, antara gagasan dan pelaksanaan, antara teori dan praktek menjadi harapan, seindah melodi lagu ’segelas anggur merah’.

• Tenaga kerja menengah terampil

Dunia, terutama negara-negara maju di Eropa, Amerika dan Australia saat ini sangat membutuhkan ribuan tenaga perawat (nurse), dan apabila dipersiapkan dengan baik, mereka akan menjadi pahlawan devisa bagi negara, pahlawan bagi ekonomi keluarga di NTT. Lupakan TKW ke Malaysia.

Langkah strategis yang perlu ditempuh adalah:

1. Penjajagan kerja sama pendidikan dan penempatan dengan negara-negara maju (proaktif)
2. Penyiapan prasarana dan sarana pendidikan perawat sesuai standar internasional dan pelaksanaan.
3. Pemuda NTT siap dan mampu, kapan lagi?

Setiap tahun ribuan pemuda NTT menyelesaikan studi sarjana di NTT dan di luar NTT. Suatu kebanggaan sekaligus suatu kemasgulan. Ke mana mereka harus bekerja atau berusaha?

Andaikata ide bank untuk kaum miskin di NTT disepakati dan berjalan dengan gaya Grameen Bank, maka tenaga kerja sebagai pegawai bank yang berbeda dengan bank lain, yaitu pegawai bank yang mengunjungi nasabah dari desa ke desa, maka ribuan tenaga kerja yang cukup bergensi (pegawai bank) akan menyerap tenaga kerja sarjana nganggur. Kita ciptakan lapangan kerja sendiri, di negeri sendiri.

Berubahlah, demi mereka yang miskin dan terlupakan, demi petani kecil, demi anak cucu. Berubahlah demi cinta.

Dunia pendidikan, sebagaimana bidang-bidang pembangunan kehidupan lainnya, perlu disikapi secara konstruktif dalam ranah kebijakan publik.

Diperlukan misalnya gagasan pembaruan yang visioner dan terbuka terhadap perubahan, manajemen keuangan yang baik, bingkai regulasi yang fleksibel mengemas substansi hukum dalam menjunjung martabat manusia, semangat kerjasama yang kuat, dan jejaring plus tanggungjawab sosial yang berkelanjutan.

Keberanian untuk membuat prioritas kebijakan publik pada sektor pendidikan adalah suatu syarat mutlak atau tidak bisa tidak (conditio sine qua non). Sebagai contoh, Katsuo Nakabayashi (dalam Goodman, 2003), menyebutkan bahwa pemerintah Jepang dengan kesadaran dan kejuangan visionernya pada tahun 1962 menciptakan kebijakan publik khusus untuk memotivasi masyarakat Jepang kembali ke sekolah (Kikosushijo).

Kebijakan ini mendorong pemerintah Jepang dari pusat sampai ke daerah-daerah untuk antara lain menyediakan secara gratis buku-buku bacaan, membeli lahan untuk pembangunan sekolah dengan sistem pendidikan bermutu, tak ketinggalan mengirim guru-guru untuk bersekolah di luar negeri pada berbagai universitas ternama.

Masyarakat Baca
Terang terbuka, semua langkah di atas merupakan gambaran tentang urgensi keberanian visioner. Sejarah mencatat bahwa keunggulan manusia Jepang, yang ditandai lejitan ke peringkat-peringkat atas persaingan global, dicapai melalui kerja keras. Visi Jepang cerah juga melalui pelembagaan budaya baca.

Budaya ini dibangun lewat kebijakan penyadaran. Ia sengaja direncanakan, ditanamkan, ditumbuhkan dan dikembangkan secara serius dan berlanjut. Kesadaran membaca dituntun melalui disiplin tingkat tinggi.

Pelembagaan budaya baca ini, tak dapat dipungkiri berakar dalam sejarah panjang kecintaan belajar masyarakat Jepang, yang kemudian mengalir lewat hikmat dan wibawa birokrasi ketatanegaraan yang penuh keteladanan. Budaya baca memang menggelora ke seluruh lini kehidupan bermasyarakat Jepang. Ia diterima dan dipertahankan karena meyakinkan secara logis sebagai obor penerang masa depan.

Benar-benar mengagumkan. Kini, membaca dan selalu membaca telah menjadi pemandangan umum. Budaya baca ini terlihat tidak hanya pada jam-jam belajar. Bukan saja ketika berada di sekolah-sekolah atau kampus-kampus. Ia merupakan kebudayaan yang hidup dan menghidupkan ketika sedang berada di bus, kereta api, taman-taman kota, tempat-tempat rekreasi, tidak terkecuali sambil menunggu pesanan makanan di kafe atau restoran.

Kantor-kantor, lembaga-lembaga, badan-badan, biro-biro pemerintahan dan perusahaan swasta pun bukan sekadar lapangan pekerjaan. Mereka terus bergerak maju, selalu dinamis mengusung kinerja organisasi dan tanggungjawab manajerial. Dinamika ini hidup, memekar dan terus menebar kualitas kerja, di bawah parameter promosi karyawan berpetakan kemampuan adaptasi para staf pada bacaan-bacaan bermutu.

Akan menjabat apa seseorang, tergantung pada daya serap dan daya ubah dari apa yang dibacanya. Ukurannya jelas: apakah yang dibacanya terbukti secara akurat dan meyakinkan telah menjadi faktor peubah dalam meningkatkan kualitas layanan publik atau kinerja perusahaan? Yukio Hatoyama, Perdana Menteri Jepang yang baru, terkenal sebagai kutu buku.

Nah, tidak main-main. Di samping rekam jejak (prestasi kerja, moralitas dan etika); kekayaan bacaan menjadi tautan nalar serta pilihan sadar parameter promosi dan kompetisi jabatan!

Bila kita ke toko buku, terlihat pada pinggir-pinggir tembok sengaja disediakan meja dan kursi bagi pembaca. Bahkan sering terlihat banyak orang lanjut usia sedang asyik membaca, tak mau kalah, pantang mundur berpandu kaca pembesar huruf. Hebat pula bahwa pelayan toko buku sama sekali tidak terlihat melarang, kalau ada siswa atau mahasiswa yang sengaja mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah di sana. Tentu saja ada aturannya, membaca dengan tenang dan menjaga kebersihan serta keutuhan bahan bacaan.

Pada perpustakaan-perpustakaan, petugas keamanan terlihat senantiasa berdiri atau berkeliling, walau jarang tampak pengunjung perpustakaan yang menimbulkan kebisingan. Mereka tidak akan segan-segan menegur tegas, bila terdengar atau kelihatan ada pengunjung yang terlalu lama berbisik ria. Iya, walau hanya berbisik, bukan bersuara keras, tidak diperbolehkan. Perilaku ini dianggap mengganggu orang lain yang sedang membaca dan menciderai misi perpustakaan. Semacam ‘delik penodaan’ dalam sakralitas dan martabat masyarakat baca nan terdidik.

Ketika suatu saat saya sengaja bertanya kepada seorang petugas keamanan perpustakaan, selain dianggap mengganggu orang lain yang sedang membaca dan menciderai misi perpustakaan, apakah ada alasan lain di belakang sikap tegasnya? Dengan singkat tapi tegas sinyal, petugas ini menjawab “it is Japan’s discipline”! Argumen cerdas. Membaca telah menjadi pintu gerbang penghantar mutu pendidikan dan capain teknologi negeri matahari terbit ini. Membaca bukan saja menjadi gaya hidup, tetapi secara nyata dan mengagumkan telah membentuk identitas kultural dan nasional yang menegaskan eksistensi Jepang modern.

Membaca sebagai Argumentasi
Tiada rugi meneladani yang baik. Kemajuan juga merupakan capain bersandar proses meneladani. Dengan membaca, kita menambah informasi, memperluas wawasan dan memperkaya pengetahuan. Dengan berbagi bacaan, kita membuka diri, menerima pembaruan dan membangun kerjasama. Membaca dan berbagi bacaan merepresentasi kualitas komunikasi dan relasi.

Memang sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah Provinsi NTT telah berusaha melembagakan Gerakan Membaca 30 Menit Setiap Hari. Tetapi sejauhmana berlanjut, tampaknya memerlukan evaluasi. Secara metodologis, evaluasi sebaiknya dilakukan terbuka melalui pertanyaan berpatokan. Misalnya, mengeksplorasi pengalaman dan pengetahuan para guru yang berjuang keras melayani dan mengabdi pada sekolah di desa atau daerah terpencil.

Bagaimana guru membaca dan memotivasi para siswanya untuk membaca? Apa yang dibaca para guru, saudara kita itu? Bagaimana menyediakan cukup buku? Bagaimana merancang keluarga sadar baca? Mengapa belum banyak laporan rutin siswa berbasis bacaan? Dari sana bisa dikembangkan tanggapan mendasar seputar masalah seperti jarak sekolah yang jauh dari perpustakaan, ketertinggalan buku bacaan baru, pula manajemen komunikasi dengan orang tua siswa.

Ini belum termasuk tuntutan modernitas penggunaan internet. Bahkan di perkotaan pun harus dievaluasi. Misalnya, mengapa tersedia cukup bacaan dan fasilitas internet tapi pengelolaan sumber belajar ke arah pengayaan pendidikan, belum sampai pada puncak-puncak kualitatifnya? Sejauhmana pengelolaan kegiatan kompetitif di luar tes atau ujian formal, berbahan bacaan terbaru dan terkemuka?

Perlu juga mengaitkan urgensi daya baca ini, sampai pada urusan-urusan di sekitar dunia pendidikan yang ikut menentukan dinamika pendidikan. Sebut saja, sudah cukup dibacakah referensi terstruktur, terukur dan senantiasa baru, berlandas penelitian dan/atau perbandingan kemajuan yang langsung berkenaan dengan bidang-bidang kerja pada instansi pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat? Bagaimana usaha-usaha ekonomi rumah tangga, dituntun dengan bacaan-bacaan pemacu kreativitas dan pengokoh daya saing?

Sebagaimana Jepang, pengambil kebijakan dan masyarakat akademis harus terus memprakarsai, mendorong dan meneladankan budaya baca sebagai gerakan pencerahan.

Konstruksi pikir dalam mencari jalan dan menyuarakan semangat mulia untuk menegakkan martabat kemanusiaan dan memelihara bumi tempat kita hidup, akan berjalan baik pula melalui pengagungan kesukaan membaca, ketekunan meneliti, kegemaran berdiskusi dan keteguhan memaknai. Pemasyarakatannya kiranya lebih sungguh, agar memekarkan capaian pendidikan yang eksistensial dan berdimensi futuristik.

Dengan begitu, dapat diharapkan perubahan ke arah masyarakat yang tidak saja semakin terdidik tapi juga kompetitif dan etis. Tak terbantahkan, membaca sebagai argumentasi subur makna untuk menemukan jalan masuk ke sana.

Penulis adalah pengajar di FH-UKSW dan seorang Advokat; sedang melanjutkan studi magister pada School of Policy Studies, Kwansei Gakuin University, Japan.

Artikel ini dimuat NTT Online News, pada hari Minggu tanggal 6 September 2009

SALAM (tajuk) di Harian Umum Pos Kupang, 30 Juni 2009 kembali menguak penyakit yang telah menahun (su tua di badan), yakni petani kecil NTT yang menderita karena harga jual komoditi yang rendah, pengijon dan lintah darat serta debt collector merajalela, dan tidak ada yang ‘merasa berdosa’. Semua tenang-tenang saja.

Komoditi unggulan yang mimpinya menjadi andalan dan harapan petani ketika pertama kali dikumandangkan, diproyekkan, ditender, dipidatokan, diupacarakan, di- ‘kampanyekan’, setelah berbuah, menghasilkan buah yang pahit.

Pengembangan komoditi unggulan/andalan, sudah merupakan suatu strategi nasional/regional yang diharapkan menjadi pendorong utama (prime mover) bagi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, yang berbasis pertanian. Pada umumnya negara-negara tersebut tidak sekadar mengembangkan komoditi unggulan hanya berdasarkan kebiasaan atau feeling atau ikutan-ikutan saja, tetapi umumnya menggunakan pendekatan cluster industry, yang merupakan suatu studi yang komprehensif/lintas sektor/holistik, dengan pola pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan. Dalam kluster industri, seluruh proses dimulai dari bibit, tanam, panen, olah, jual serta hambatan maupun peluang yang ditemui sepanjang perjalanan tersebut, dirancang dalam suatu ‘gugus komoditi’ sehingga semua sektor terkait, semua aspek fisik dan non fisik telah diidentifikasi, dianalisa dan dipersiapkan dalam suatu skenario dari hulu (up stream) hingga hilir (down stream) bahkan hingga tingkat konsumen.

Contoh sederhana: Malaysia mengembangkan komoditi kakao, nenas, kepala sawit, dll, tidak dimulai dengan slogan atau jargon seperti “Ayo kita Kakao-kan Malaysia, atau kembalikan harum Nenas Malaysia”. Tidak.

Mereka mulai dengan: 1) studi cluster komoditi, 2) mandirikan lembaga pembina dan pengembang hingga tingkat distrik, yakni dengan membentuk kantor/lembaga, antara lain ‘pineappel authority, coco authority, palm oil authority‘, 3) berdasarkan cluster komoditi dan dinamika pasar global, maka pemerintah secara pro-aktif menciptakan iklim usaha dan daya saing secara profesional melalui operasi/intervensi fiskal dan non fiskal, serta kemudahan lainnya, untuk menjamin bahwa komoditi tersebut dapat bersaing di pasaran.

Contoh sederhana, hari-hari terakhir ini produk minyak kelapa sawit Indonesia sulit menembus pasar Pakistan, karena kalah bersaing dengan Malaysia, yang lewat lobi Pemerintah Malaysia berhasil memperoleh pajak ekspor 0%, sementara produk minyak kelapa sawit kita dikenakan pajak masuk 6%. Demikian pula produk ikan, udang bahkan tekstil, yang lewat intervensi, pemerintah maupun negara-negara Asia tertentu memperoleh pembebasan pajak bea masuk dan jelas bersaing di pasar Eropa dan Amerika.

Pengembangan Komoditi Unggulan

Indonesia, khususnya NTT, juga sudah beranjak ke arah yang sama, yakni mengembangkan komoditi unggulan/andalan tertentu, yang diharapkan menjadi prime mover bagi peningkatan pendapatan atau lapangan kerja, dan lain-lain. Cuma bedanya adalah kita memulainya tidak dengan ’studi’ dan tidak diiringi dengan skenario ‘pembinaan/pengembangan/pemantauan berkelanjutan’, tetapi kita mulai dengan pidato, kampanye, slogan, jargon, dan lain-lain diakhiri dengan ‘proyek’. Ujung-ujungnya proyek.

Masih segarkah dalam ingatan kita ketika di awal tahun 80-an, kita demam komoditi ‘lamtorogung’ baik untuk penghijauan, pakan ternak, bahkan untuk energi alternatif? Ketika hama lamtorogung datang, tamatlah. Demikian pula dengan apel, hama apel tiba, selesai.

Juga hari-hari terakhir ini, masih hangat badan kita dengan demam komoditi jatropha (jarak pagar), lalu katanya ubi kayu (aldira?), lalu jagung dengan tema “Jadikan NTT sebagai Propinsi Jagung”, lalu ternak sapi dengan tema “Kembalikan NTT sebagai gudang ternak”, lalu, cendana dengan tema yang seksi “Kembalikan bau cendana”, dan diiringi dengan semangat jadikan NTT Propinsi Koperasi, dan entah tema apa lagi yang populis yang akan digulirkan.

Berhadapan dengan persaingan global yang ‘kejam’, kita tidak mungkin menyerahkannya pada petani kecil yang sederhana. Kita butuh aparat yang profesional yang inovatif (re-inventing government) yang untuk kasus NTT ditunjang oleh perguruan tinggi yang ada, LSM atau tenaga profesional (outsourching) untuk mendisain ulang komoditi unggulan NTT, antara lain dengan ‘pendekatan cluster industry‘. Memulai studi dengan pendekatan cluster industry terhadap suatu komoditi tertentu, yang kita jadikan sebagai ‘komoditi unggulan’ sudah merupakan kebutuhan yang mendesak.

Dalam perjalanan waktu, hambatan-hambatan pemasaran baik yang bersifat fiskal maupun non fiskal adalah tugas negara/pemerintah untuk mengintervensi hambatan tarif maupun non tarif serta hambatan lainnya dibantu oleh dunia usaha terkait.

Bukan berita lagi bahwa pengaruh globalisasi dan liberalisasi ekonomi, nasib dari hampir semua komoditi unggulan sepertinya ‘ditentukan’ oleh ‘mafia komoditi’ atau ‘perjanjian bilateral’ atau ‘asosiasi komoditi’. Contoh: walaupun Indonesia merupakan penghasil buah pala terbesar di dunia, tetapi asosiasi pala ditentukan oleh negeri Ghana, kakao/coklat di negeri Belanda, jambu mete di India. Jangan heran kita menanam jambu mete di Flores, tetapi harga pasar dunia untuk jambu mete dalam tanda kutip didikte dan diatur oleh India.

Citra Populis

Kalau untuk kebutuhan promosi pariwisata, memang ‘citra’ daerah sangat perlu ditonjolkan. Contoh: “Kupang Green and Clean”, dan sebagainya. Tetapi untuk pengembangan ekonomi lain dan khususnya komoditi unggulan, lupakan citra di awal perjalanan. Jangan meniru jargon anak remaja tempo ini: ‘biar miskin asal sombong’.

Yang penting bukan NTT ‘gudang’ ternak, tetapi apakah pendapatan peternak NTT akan meningkat? Apakah itu pengalaman NTT sejak dulu? Bukankah dulu, yang kaya adalah ’saudagar hewan?’ Yang penting adalah apakah melalui ternak sapi rakyat NTT akan dan pasti sejahtera, dan bagaimana strateginya.

Apa gunanya ‘bau cendana’ kalau selama ini hanya pedagang dan industri kayu cendana yang kaya, sementara petani di pinggir pohon cendana sengsara? Apa gunanya ‘bau cendana’ kalau perut lapar? Yang dibutuhkan adalah studi dan analisis serta desain program komoditi cendana, yang ujung-ujungnya menguntungkan rakyat. Soal ‘bau’ dengan sendirinya menyusul.

Apa gunanya ‘jatropha‘ kalau ‘belum jelas’ siapa yang diuntungkan (who is the benneficiary), processor, pedagang pengumpul, atau petani? Kalau petani untung, berapa untungnya? Kalau sudah ketahuan berapa untungnya petani per hektar, mari kita bandingkan dengan income per hektar untuk komoditi lain, mana yang lebih menguntungkan? Itu yang dikembangkan. Jangan ada ‘paksaan’ untuk komoditi tertentu.

Apa gunanya ‘Propinsi Koperasi’ kalau kita tahu bahwa koperasi memang baik untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi tidak semudah itu kalau kita menampilkan koperasi sebagai unit usaha profesional yang mampu mengejar ‘profit’ yang tinggi dan ‘bersaing’ dengan perusahaan sejenis. Tidak semudah itu. Koperasi kredit yang lagi demam di NTT, sebagian besar beroperasi secara kapitalis. Koperasi tersebut sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi siapa saja, kapan saja, yang membutuhkan kredit (dengan bunga tinggi) dan tanpa sepengetahuan dirinya, dia ‘otomatis’ menjadi anggota koperasi (tanpa kartu anggota, tanpa perlu menghadiri RUA). Kredit lunas, keanggotaannya otomatis berhenti. Koperasi cuma ‘alat’ dan bukan ‘tujuan’, (yang penting kopinya, bukan cangkirnya).

Rangkaian pertanyaan tersebut bukannya kondisi untuk dibahas dari sisi politis, atau sekadar wacana diskusi biasa, tetapi perlu dipahami dan dijawab secara teknis-profesional dan detail. Kalau kita bicara tentang komoditi ‘bambu’, datangkan expert bambu, kalau jagung, expert jagung, kalau perlu ada kantor (otorita) bambu, otorita jagung hingga kabupaten/kecamatan, yang kerjanya, ya itu, komoditi itu, fokus!

Saran saya, usulan saya sederhana. Pertama, siapkan master plan setiap komoditi unggulan (cluster industry) dengan mengikutsertakan departemen terkait/pusat penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, bahkan pembicara tamu atau ahli dari luar negeri, atau studi banding ke luar negeri.

Kedua, siapkan lembaga pengembangan komoditi, kantor khusus untuk masing-masing komoditi, dari tingkat propinsi hingga tingkat kecamatan yang dilengkapi dengan tenaga spesialis komoditi dan staf lintas sektor.

Ketiga, karena kegiatan ini membutuhkan anggaran yang besar, maka ‘jual’ program tersebut pada pemerintah pusat, bahkan ke lembaga internal, negara donor, dan lain-lain, sebagai bagian dari ‘Marshall Plan for NTT’ dalam memerangi kemiskinan, nyatakan perang terhadap kemiskinan. Siapa takut?

Keempat, ujung-ujungnya adalah benefit bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja di NTT (cukup sudah penderitaan Nirmala Bonat dan Modesta di Malaysia).

Kelima, pembangunan adalah ‘perubahan’. Berubah atau mati, berubahlah atau diubah.

Mengakhiri tulisan ini, saya sadar bahwa kita telah lama mengidap penyakit ‘demam komoditi’ dan ‘demam citra’. Tulisan ini tidak bermaksud menyentil siapa-siapa bahkan jauh dari pikiran ‘menggurui’. Tulisan ini adalah bagian dari komoditi unggulan yang dimiliki petani dan kaum miskin di NTT. Yaitu ‘air mata’. Air mata yang meleleh disertai doa yang ‘belum terjawab’. Sampe kapan? … Sampe kapan? … Sampe jua ..

Wilson M.A. Therik adalah Kandidat Doktor Studi Pembangunan UKSW Salatiga, Peneliti PSKTI-UKSW dan Anggota Forum Academia NTT.
Artikel ini telah dipublikasikan di Pos Kupang pada hari Jumat, 17 July 2009

MARI memimpikan Kota Kupang yang berbeda dibandingkan yang ada saat ini. Kota yang bukan saja berkembang di bidang ekonomi (perdagangan dan jasa), namun juga berkembang sebagai kota yang sehat (healthy city). Kota sehat adalah kota yang segenap warganya bisa hidup layak, terpenuhi kebutuhan dasarnya: pangan, sandang, papan (pemukiman), pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan dasar. Kota yang pertumbuhan ekonominya mampu menyerap tenaga kerja yang ada, menyediakan ruang publik: Taman-taman kota, pedestrian, museum, dan sebagainya, yang memadai bagi warga.

Kota yang lalu lintasnya teratur dan angka kriminalitasnya bisa ditekan serendah mungkin. Kota yang tidak tergenang air setiap tahun di musim hujan, yang tidak kekurangan air di musim kemarau. Kota yang pemukimannya tidak sehat (kumuh) berganti menjadi pemukiman yang sehat, pemukiman yang higiene dan sanitasinya memadai. Kota yang tidak setiap ditahun dilanda Demam Berdarah Dengue (DBD).

Cordia Chu (Healthy Cities Update, 1996) menyatakan, kota sehat memungkinkan warganya mengembangkan potensi dirinya jadi sejahtera dan produktif, yang memungkinkan mereka memberi kontribusi bagi pengembangan kotanya. Kota sehat dan kota yang berkembang ekonominya adalah dua sisi mata uang yang sama. Tak ada kota yang ekonominya bisa berkembang secara berkelanjutan tanpa mengadopsi konsep kota yang sehat.

Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, (1992) merumuskan konsep kota sehat sebagai: The healthy city project is rooted in a concept of what city is and a vision of what healthy city can become. A city viewed as complex organism that is living, breathing, growing and constantly changing. A healthy city is one that improve its environment and expands its resources so that people can support each other is achieving their highest potential.

Kota sehat diibaratkan organisme hidup yang kompleks, bernapas, bertumbuh, dan terus-menerus berubah. Kota yang terus mengembangkan sumber dayanya sehingga warganya dapat saling mendukung dalam
memaksimalkan potensinya. Dengan sendirinya harus ada keseimbangan antara pengembangan ekonomi untuk kepentingan komersial dengan kepentingan sosial. Antara aspek privat dan aspek publik.

Dalam konteks Kota Kupang, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, hal di atas menuntut kemampuan pemerintah untuk mengembangkan kepentingan bisnis dengan kepentingan publik warganya. Sudah jamak diketahui bahwa kepentingan publik sering kali dikalahkan.

Konsep kota sehat juga meniscayakan pentingnya daya tanggap pemerintah dalam menyelesaikan masalah seperti wabah DBD yang sering melanda Kota Kupang dan kota-kota lainnya di Nusa Tenggara Timur maupun
kota-kota besar lainnya di Indonesia. Program promosi kesehatan seharusnya digalakkan. Bukannya bertindak secara reaktif dan menyalahkan korban seperti yang terjadi saat ini. Membiarkan DBD terus terjadi setiap tahun bisa disebut sebagai bentuk pengabaian oleh negara (state neglect).

Konsep kota sehat menurut WHO (1992:3) memang menempatkan aspek keadilan sosial sebagai pilar utamanya. Pilar utama itu didukung oleh pilar-pilar lainnya yang berupa lingkungan fisik yang bersih, aman dan tertata. Ekosistem yang seimbang dan dikelola dengan paradigma pembangunan berkelanjutan. Mendayagunakan alam untuk kepentingan generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.

Kota sehat juga ditandai tingkat partisipasi warga yang tinggi dalam pengambilan keputusan mengenai tata kota. Terpenuhinya kebutuhan dasar (makanan, air bersih, pemukiman, pekerjaan, pendapatan dan pendidikan) bagi seluruh warga kota. Adanya pertumbuhan ekonomi yang mantap. Adanya penghargaan terhadap gedung-gedung kuno yang merupakan jejak sejarah dan jati diri kota. Adanya ruang publik dan sarana rekreasi yang terjangkau masyarakat kota (Chu dan Simpson, Ecological Public Health, From Vision to Practive, 1996).

APAKAH deretan panjang prasyarat kota sehat itu mungkin diwujudkan di Kota Kupang? Tentu saja mungkin. Konsep kota sehat semakin banyak diadopsi di berbagai negara saat ini. Bukan saja di negara-negara maju, namun juga di negara-negara sedang berkembang yang kondisi sosial ekonomi, politik dan budayanya tidak terlalu jauh berbeda dengan kota-kota di Indonesia termasuk Kota Kupang.

Di Asia Tenggara, lihatlah kota-kota seperti Kuala Lumpur, Bangkok dan Manila. Kota-kota ini semakin serius menata diri menuju kota sehat. Kota-kota ini telah bergabung dalam Global Healthy Cities Movement yang diprakarsai PBB.

Kita memang tertinggal. Bahkan, akan semakin jauh tertinggal bila tidak mulai memimpikan dan meyakini bahwa konsep kota sehat mungkin diwujudkan. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa modal dasar pengembangan kota sehat adalah kemauan dan komitmen pemerintah kota. Serta adanya pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas dan kesediaan mendengar aspirasi masyarakat. Pemerintahan yang baik memungkinkan pemerintah kota mengenali potensi kotanya. Mampu menetapkan prioritas dan mengelola sumber daya yang terbatas secara tepat.

Pemerintahan yang baik akan menumbuhkan rasa percaya (trust) masyarakat. Ini akan memicu masyarakat berperilaku kontributif dan partisipatif bagi pengembangan kota sehat. Kota sehat memang tidak mungkin lahir dari pemerintahan yang buruk dan masyarakat yang apatis.

Pemerintahan yang bersih, kreatif dan berkomitmen akan memberi inspirasi bagi masyarakat untuk menyumbang bagi terwujudnya kota sehat. Pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat bisa memulainya lewat hal-hal kecil, menyediakan tempat-tempat sampah lebih banyak dan memberi contoh tidak membuang sampah sembarangan. Memberi contoh mempraktikan 3M (menutup,menguras dan mengubur) sampah yang potensial menjadi tempat berkembang biak jentik nyamuk demam berdarah.

Memberi contoh tidak merokok. Memberi contoh tidak saling-menyalib dan berlomba membunyikan klakson di jalan-jalan raya. Memberi contoh perilaku beradab di kota.

Kepada Drs. Daniel Adoe (Walikota Kupang terpilih) dan Drs. Daniel Hurek (Wakil Walikota Kupang terpilih) periode 2007-2012, mulai-lah membangun Kota Kupang menuju kota sehat. Kota sehat memang tidak bisa
diwujudkan dalam sehari. Roma, contoh kota sehat, juga tidak dibangun dalam sehari.

*Artikel ini telah dimuat di Harian Kota KURSOR tanggal 27 Juli 2007