Oleh: Wilson M.A. Therik SE., MSi

“Saya tidak habis pikir. Indonesia penghasil minyak bumi, kenapa kesulitan bahan bakar minyak?”

Kebingungan dan tanda tanya besar itu diungkapkan oleh Hadi, seorang pengusaha pemilik sembilan kapal penangkap ikan di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi. Padahal, Tanjung Jabung Barat adalah daerah penghasil minyak bumi dan gas yang dieksplorasi Petro China (Kompas, 7 Juli 2004).

SETIAP hari kita bangun pagi, mandi (bagi yang sempat), berpakaian, memakai sepatu, seraan, mungkin sempat membaca koran sebentar, lalu berangkat ke tempat kerja naik kendaraan umum atau kendaraan sendiri. Atau menyiapkan anak-anak berangkat ke sekolah lalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari, termasuk mencuci pakaian, berbelanja dan memasak. Tidak selalu kita sadar maknanya bahwa apa yang kita pergunakan dan kita lakukan, semua “berbau” Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sabun, sikat gigi, tapal gigi, pakaian, makanan yang kita santap, koran yang kita baca ini, kendaraan sendiri atau kendaraan umum yang kita naiki, semua “bau” BBM. Juga sabun deterjen, sabun cuci piring, kompor minyak tanah, atau gas, setrika. Juga alat-alat sekolah anak kita. Entah untuk memproduksi benda-benda itu atau mengangkutnya.

Di tempat kerja juga sama, semua alat yang kita gunakan semua ”berbau” BBM, untuk memproduksinya atau mengangkutnya sehingga sampai dikantor, dikampus atau pabrik atau di mana saja. Termasuk telepon di rumah, di kantor atau telepon seluler. Bahkan, semua kekayaan yang kita miliki (rumah beserta isinya, tanaman dan kolam ikan serta apa saja) “baunya” sama. Kalaupun milik kita itu 100 persen diimpor, diperlukan BBM untuk mengangkutnya dari pelabuhan untuk sampai dirumah kita. Kita pergi kemana saja “baunya” BBM. Listrik yang kita gunakan di rumah, di kantor, di jalan atau di mana saja ketergantungannya pada BBM amat tinggi.

Tingginya ketergantungan itu terjadi karena di masa lalu, saran para ahli kelistrikan Indonesia, agar Indonesia yang memiliki banyak sungai memanfaatkannya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) kecil-kecil, yang tidak usah sespektakuler PLTA Jatiluhur atau Karangkates. Malah sebaliknya, bangsa kita entah itu pemerintah, dunia usaha berduit atau petani miskin merusak hutan dan lingkungan yang memungkinan dibangunnya PLTA-PLTA kecil. (Kompas, Minggu, 17 Juni 2001).

Jangankan naik pesawat terbang, kapal laut, angkutan umum atau mobil ber-AC, petani di pedesaan yang hidup di tempat terpencil atau suku terasing pun tidak bisa tidak ”berbau” BBM. Mereka perlu pakaian, sabun, garam dan sendal jepit.

Kalau Anda membaca tulisan ini sampai di sini, mungkin Anda akan mengatakan, ”itu sih enggak usah diceritakan. Anak kecil juga tahu!” Tetapi ada fakta yang sulit dibantah, kehidupan kita (terlebih hidup yang disebut modern ini) tidak bisa terlepas dari ”jerat” BBM. BBM ibarat sudah seperti menjadi ”nafas” kita. Kita tidak bisa hidup tanpa BBM.

Seperti semua kenaikan harga BBM, pemerintah mengumumkan kenaikan kali ini dengan alasan terpaksa karena krisis ekonomi dunia. Ekonomi Indonesia tidak bisa terus-terusan dihidupkan dengan subsidi. Juga secara tersirat dinyatakan bahwa rakyat Indonesia tidak boleh hidup ringan dengan subsidi, karena akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan seluruh perekonomian. Bangsa Indonesia hidup dalam era globalisasi, yang tidak akan survive dengan cara begini dan ekonomi tidak akan kunjung pulih. Alasan globalisasi ekonomi pasar pun digunakan.

Bottom line atau benang merahnya adalah rakyat diminta untuk membayar kehidupan ekonomi yang masih terus dalam keadaan krisis ini dan diminta untuk bersedia hidup lebih ”miskin”. Tetapi, tidak ada permintaan maaf dari pemerintah (yang berkuasa dengan mandat rakyat). Tidak ada permintaa maaf membuat rakyat hidup dengan beban ekonomi lebih berat dan hidup lebih ”miskin” dan ajakan untuk bersabar menerimanya.

Mengapa? Sebab pemerintah tidak merasa perlu melakukannya. Pemerintah juga tahu bahwa tanpa minta maaf, seluruh bangsa tidak bisa hidup tanpa BBM dan rakyat mau tidak mau, suka tidak suka akan dengan pasrah menerimanya, karena ketidakberdayaan mereka.

Dengan demikian menaikkan harga BBM adalah cara paling mudah, dalam rangka memperbaiki dan memulihkan ekonomi bangsa. Begitu juga menaikkan tarif listrik akibat kenaikan harga BBM atau menaikkan tarif telepon. Bahkan, menaikkan tarif pajak-pajak. Sebab yang diperlukan hanyalah keputusan pemerintah, yang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau harus diterima oleh seluruh rakyat.

Apa yang dilakukan pemerintah ini, bukan tanpa alasan. Pemerintah tidak mampu, mengalami kesulitan, lamban, enggan, bahkan terkesan tidak mau melakukan pemulihan ekonomi, melalui cara yang lebih sulit, lebih bersusah payah. Krisis ekonomi membuat daya dukung ekonomi untuk 200 juta rakyat Indonesia tidak memadai dan tidak mencukupi. Ini membuat kekayaan ekonomi menjadi rebutan. Semakin langka kekayaan ekonomi, semakin sengit kekayaan yang sedikit itu diperebutkan, seperti kerumunan tawon memperebutkan madu yang jumlah tidak memadai. Semakin langkah, semakin membuat orang makin serakah.

Tetapi ada yang mengatakan, untuk bisa keluar dari krisis ekonomi, rakyat suatu negara memang harus memikul beban berat dan menderita lebih dahulu, untk kemudian bisa hidup lebih makmur dan lebih sejahtera.

Tetapi pertanyaannya adalah apakah beban berat dan penderitaan itu hanya dipikul oleh rakyat biasa, sementara para elit politik dan elit ekonominya malah memperebutkan kekayaan yang sebenarnya bisa dipakai untuk memulihkan ekonomi?

Barangkali karena sebab ini, pemerintah tidak berani berterus terang dan membuka kartu, mengajak seluruh rakyat untuk menjalani kehidupan lebih berat, sebelum ekonomi bisa pulih. Pemerintah tidak berani menyampaikan apa-apa saja yang harus dipikul oleh rakyat, sebelum mereka memulai kehidupan yang lebih baik.

Tahun 1997 Korea Selatan dan Thailand sama-sama mengalami krisis ekonomi seperti di Indonesia. Penderitaan akibat krisis yang dialami Indonesia tidak lebih hebat dibanding kedua negara itu. Pertanyaan berikutnya, Korea Selatan dan Thailand sudah keluar dari krisis, tetapi mengapa Indonesia belum? Korea Selatan dan Thailand sudah bisa keluar dari krisis, tetapi mengapa Indonesia tidak bisa? Apakah pemerintah dan bangsa Indonesia lebih bodoh dibanding pemerintah Korea Selatan dan Thailand? Atau lebih egois, atau lebih serakah?

Kembali ke pertanyaan yang dilontarkan Hadi diawal tulisan ini. Ada sesuatu yang salah pada pengelolaan minyak bumi di Indonesia! Sejarah yang demikian panjang, yang seharusnya menjadi bekal untuk melangkah lebih maju dibandingkan negara yang tidak memiliki sumber daya minyak, malah menghasilkan tanda tanya dan kebingungan besar.

Di dalam negeri, kita saling menyalahkan dengan berkata ”bukan saya, bukan saya?” yang artinya bukan kita yang menjadi penyebab pemulihan krisis ekonomi tidak kunjung terjadi. Tetapi bangsa-bangsa di dunia akan tertawa. Mereka tidak melihat siapa individu-individu yang menjadi biang keladi lambannya pemulihan ekonomi. Mereka melihat bangsa Indonesia secara keseluruhan tidak becus memulihkan ekonominya dari krisis.

*Opini ini telah dimuat di Harian Pagi TIMOR EXPRESS, terbit di Kota Kupang tanggal 14 Mei 2008