Oleh Wilson MA Therik

Di balik praktek-praktek pembangunan yang sementara kita geluti, terkandung suatu naratif moral dan empiris. Berita Pos Kupang tentang terbatasnya dan terlambatnya penyaluran bibit jagung hibrida dan pupuk di pelbagai daerah/kabupaten, sehingga petani kelabakan mempertotonkan panorama praktek pembangunan yang miris, bukan karena kegagalan ‘proyek’ tetapi karena rakyat miskin yang atas namanya proyek itu ada.

Adegan berikut yang cukup memrihatinkan adalah ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dengan bersemangat telah meluncurkan program pengembangan 10.000 sapi, yang terkesan tanpa suatu ‘blue print‘ yang jelas sehingga terpaksa Bapak Wakil Gubernur NTT dan Dekan Fakultas Peternakan Undana, memperingatkan bahwa tidak semudah itu menggelontor program pengembangan ternak sapi yang melibatkan petani/ peternakan tradisional.

Ada banyak bacaan terhadap kontroversi maupun paradoks yang kasat mata, di tengah harumnya aroma ‘Anggur Merah’ yang dibumbui harapan tentang lahirnya Propinsi Koperasi, Ternak, Jagung, dan Cendana.

Pertama, pembangunan yang dibatasi oleh sudut pandang yang sempit, yakni sebagai instrumen administratif, apalagi yang berakhir dengan istilah ‘proyek’. Karena sasarannya adalah proyek, yang dalam perencanaan awal ‘diramu’ lewat matriks, input proses-output, yang sudah ketinggalan zaman, maka penjelasan tentang bagaimana suatu kebijakan diterjemahkan dalam praktek, menjadi tidak terlihat dan terselubung. Instrumen pembangunan yang digunakan justru menentukan bukan saja hasil, tetapi terutama tujuan pembangunan itu sendiri, serta mempertotonkan secara vulgar, bagaimana bahasa kebijakan dikooptasi dari bawah dan sebagainya, hingga tidak pernah ada satu suara.

Kedua, program jagungisasi dan sapinisasi jelas merupakan intervensi pemerintah yang melibatkan partisipasi petani dan peternak yang aktif, sebagai subyek sekaligus obyek yang sayangnya tidak dipersiapkan secara baik jauh sebelumnya. Persoalan kegagalan ‘proyek’ sih urusannya sederhana, tinggal diusulkan kembali dalam DUP tahun depan, tetapi petani kecil yang menanti bibit dan pupuk menderita, amat menderita selama satu tahun/musim, karena musim hujan, musim menanam berlalu, dan mereka menjadi ‘layu’ bersama jagung yang layu.

Ketiga, suatu pembelajaran bahwa kita terlampau sering berjalan tanpa peta (road map). Tiba masa, tiba akal. Keempat, kemiskinan, dengan demikian telah menjadi ‘komoditi’.

Moral petani dipertaruhkan

Petani miskin di pedesaan adalah alasan kuat untuk memperoleh kucuran dana pemerintah pusat ataupun donatur dalam dan luar negeri. Namun ketika kucuran dana tiba, peran petani miskin hanyalah figuran dalam drama agung pembangunan dengan kata-kata dan tamsil yang populis.

Semua kita tahu bahwa petani/peternak kita di NTT adalah petani subsitens, yang rentan terhadap kelaparan. Suatu panen yang gagal, angin puting beliung, bukan menyebabkan si petani kurang makan, tetapi mengorbankan rasa harga diri dan menjadi beban orang lain, atau berbuat apa saja. Itu sebabnya ketika janji benih unggul dan pupuk tak kunjung tiba, dapat dibayangkan betapa ‘marahnya’ petani, karena kegagalan itu menghancurkan hidup mereka. Sayangnya ‘kemarahan’ petani miskin terlalu lemah, suaranya tak terdengar (oleh manusia) tetapi apabila kemarahan itu diiringi air mata, maka doa mereka pasti didengar Tuhan.

Petani miskin di NTT minimal menikmati ‘masa kaya’ selama 3 sampai dengan 4 bulan dalam setahun, ketika panen jagung dan sayuran yang tumbuh di halaman. Ketika ‘masa kaya’ yang singkat itu gagal, yang tinggal hanya doa dan airmata.

Karena itu setiap intervensi pembangunan dalam bentuk apa pun, apalagi yang mengatasnamakan orang/petani miskin, dan yang melibatkan mereka, mestinya dan harus diawali dengan suatu rancangan desain besar yang komprehensif dengan fokus yang menjawab tantangan-tantangan besar: “Siapa yang mendapat manfaat/diuntungkan dengan kegiatan ini. Pimpro? Pengusaha pemenang tender? Pedagang perantara? Politisi? Atau siapa saja? Kalau bukan petani (kecil), lupakan saja proyek itu!

Petani subsistens yang sederhana itu ‘kita paksa’ atau ‘terpaksa’ berhadapan dengan ganasnya globalisasi. Mereka dipaksa untuk tergantung pada bibit jagung unggul (produksi Amerika) dan pupuk kimia produksi industri di luar NTT, dan terus tergantung setiap tahun. Itukah road map yang sementara kita siapkan?

Petani yang miskin itu ‘terpaksa’ berurusan dengan renternir baik yang bersifat perorangan maupun terselubung di bawah ketiak LSM, koperasi, atau lembaga sosial-ekonomi lain tanpa posisi tawar, apalagi ketika berhadapan dengan perut yang lapar, biaya kesehatan, pendidikan anak dan kebutuhan mendesak lainnya. Jangan heran dan jangan pura-pura terkejut, kalau Bank di NTT hidup dari sektor konsumsi, koperasi yang paling berkembang di NTT adalah koperasi kredit, yang ujung-ujungnya kredit untuk konsumsi, atau menutup lubang hutang yang lain (gali lobang tutup lobang).

Kalau laju pembangunan suatu daerah ditentukan oleh konsumsi dan bukan produksi, kalau kredit koperasi hanya untuk konsumsi dan bukan untuk usaha produktif, maka Propinsi Koperasi justru menjadi pintu gerbang ke arah ‘masyarakat konsumen yang tidak produktif, dan tidak berkarakter, yang bergantung dan tergantung.’

Berubahlah, atau mati

Dunia berubah dengan begitu cepatnya, segala sesuatu berubah kalau kita tidak berubah, kita akan diubah. Bukan berubah sekadar berubah tetapi berubah ke arah yang lebih baik agar bertahan menghadapi gelombang perubahan dan menerjang harapan. Itulah sekelumit ‘khotbah’ atau ‘pidato’ retorik, yang apabila tidak disertai tindakan putar haluan sekarang juga dan inovasi baru, akan menjadi tembang kenangan, yang menghibur sesaat.

Walau disadari suatu ‘gerakan perubahan’ terkadang bersifat mengejutkan, menakutkan, paradoks dan sulit diterima oleh orang yang vested dan terbuai dengan kebiasaan lama/tradisional, dan konsekuensi lain, perubahan dan inovasi bagi pembangunan di daerah NTT tercinta, sudah merupakan suatu ‘keharusan yang mendesak.’

Beberapa inovasi dan perubahan sebagai contoh/perangsang yang dapat saya usulkan untuk dipikirkan, antara lain:

• Bank untuk kaum miskin

Kita tidak perlu malu untuk membongkar kepalsuan untuk mengatasi kemiskinan di daerah NTT yang miskin ini dengan mengadopsi pola Grameen Bank (Bank Kaum Miskin) yang dikembangkan oleh Mohammad Yunus di Bangladesh. Bahkan negeri Adidaya Amerika, dan negara maju/berkembang seperti Malaysia dan Filiphina, juga telah mencoba dan berhasil. Mengapa NTT tidak? (konon Grameen pernah dicoba di Jawa Barat, tapi perkembangannya tak terdengar lagi).

Saya mengajak kita sekalian untuk tidak tenggelam dalam lingkaran setan uji coba internal dan bergerak keluar (outword looking) menggapai peluang lain yang telah terbukti dapat dilaksanakan serta berhasil. Siapa Takut?

• Otorita sapi dan jagung

Cukup menarik apabila kita mengikuti penjelasan Ketua Bappeda Kabupaten Belu, bahwa perencanaan umum dibuat oleh Bappeda, perencanaan teknis dibuat pada Kadis Peternakan. Entahlah, mungkin masalah perdagangan ditanyakan kepada Kadis Perdagangan, masalah transportasi pada Kadis Perhubungan, dan seterusnya, yang menggambarkan betapa rumit dan tidak fokusnya suatu program. Ada rapat koordinasi, tetapi seperti biasanya, koor sama-sama, nasi sendiri-sendiri.

Otorita sapi dan jagung adalah lembaga lintas sektor yang diciptakan (seperti Dolog) dengan fokus pada dua komoditi andalan (commodity wised) yang dibentuk berdasarkan perda, dan lembaga ini terdiri dari seluruh unsur/instansi terkait, serta dibentuk dari tingkat propinsi, kabupaten dan, kecamatan.

Tidak seperti dinas pertanian yang memikirkan aneka jenis tanaman, atau dinas peternakan dengan aneka jenis ternak, otorita ini setiap hari hanya berpikir tentang sapi dan jagung, titik. Hanya dengan cara itu panorama dan paradoks antara mimpi dan kenyataan, antara gagasan dan pelaksanaan, antara teori dan praktek menjadi harapan, seindah melodi lagu ’segelas anggur merah’.

• Tenaga kerja menengah terampil

Dunia, terutama negara-negara maju di Eropa, Amerika dan Australia saat ini sangat membutuhkan ribuan tenaga perawat (nurse), dan apabila dipersiapkan dengan baik, mereka akan menjadi pahlawan devisa bagi negara, pahlawan bagi ekonomi keluarga di NTT. Lupakan TKW ke Malaysia.

Langkah strategis yang perlu ditempuh adalah:

1. Penjajagan kerja sama pendidikan dan penempatan dengan negara-negara maju (proaktif)
2. Penyiapan prasarana dan sarana pendidikan perawat sesuai standar internasional dan pelaksanaan.
3. Pemuda NTT siap dan mampu, kapan lagi?

Setiap tahun ribuan pemuda NTT menyelesaikan studi sarjana di NTT dan di luar NTT. Suatu kebanggaan sekaligus suatu kemasgulan. Ke mana mereka harus bekerja atau berusaha?

Andaikata ide bank untuk kaum miskin di NTT disepakati dan berjalan dengan gaya Grameen Bank, maka tenaga kerja sebagai pegawai bank yang berbeda dengan bank lain, yaitu pegawai bank yang mengunjungi nasabah dari desa ke desa, maka ribuan tenaga kerja yang cukup bergensi (pegawai bank) akan menyerap tenaga kerja sarjana nganggur. Kita ciptakan lapangan kerja sendiri, di negeri sendiri.

Berubahlah, demi mereka yang miskin dan terlupakan, demi petani kecil, demi anak cucu. Berubahlah demi cinta.