Oleh Res Fobia

Dunia pendidikan, sebagaimana bidang-bidang pembangunan kehidupan lainnya, perlu disikapi secara konstruktif dalam ranah kebijakan publik.

Diperlukan misalnya gagasan pembaruan yang visioner dan terbuka terhadap perubahan, manajemen keuangan yang baik, bingkai regulasi yang fleksibel mengemas substansi hukum dalam menjunjung martabat manusia, semangat kerjasama yang kuat, dan jejaring plus tanggungjawab sosial yang berkelanjutan.

Keberanian untuk membuat prioritas kebijakan publik pada sektor pendidikan adalah suatu syarat mutlak atau tidak bisa tidak (conditio sine qua non). Sebagai contoh, Katsuo Nakabayashi (dalam Goodman, 2003), menyebutkan bahwa pemerintah Jepang dengan kesadaran dan kejuangan visionernya pada tahun 1962 menciptakan kebijakan publik khusus untuk memotivasi masyarakat Jepang kembali ke sekolah (Kikosushijo).

Kebijakan ini mendorong pemerintah Jepang dari pusat sampai ke daerah-daerah untuk antara lain menyediakan secara gratis buku-buku bacaan, membeli lahan untuk pembangunan sekolah dengan sistem pendidikan bermutu, tak ketinggalan mengirim guru-guru untuk bersekolah di luar negeri pada berbagai universitas ternama.

Masyarakat Baca
Terang terbuka, semua langkah di atas merupakan gambaran tentang urgensi keberanian visioner. Sejarah mencatat bahwa keunggulan manusia Jepang, yang ditandai lejitan ke peringkat-peringkat atas persaingan global, dicapai melalui kerja keras. Visi Jepang cerah juga melalui pelembagaan budaya baca.

Budaya ini dibangun lewat kebijakan penyadaran. Ia sengaja direncanakan, ditanamkan, ditumbuhkan dan dikembangkan secara serius dan berlanjut. Kesadaran membaca dituntun melalui disiplin tingkat tinggi.

Pelembagaan budaya baca ini, tak dapat dipungkiri berakar dalam sejarah panjang kecintaan belajar masyarakat Jepang, yang kemudian mengalir lewat hikmat dan wibawa birokrasi ketatanegaraan yang penuh keteladanan. Budaya baca memang menggelora ke seluruh lini kehidupan bermasyarakat Jepang. Ia diterima dan dipertahankan karena meyakinkan secara logis sebagai obor penerang masa depan.

Benar-benar mengagumkan. Kini, membaca dan selalu membaca telah menjadi pemandangan umum. Budaya baca ini terlihat tidak hanya pada jam-jam belajar. Bukan saja ketika berada di sekolah-sekolah atau kampus-kampus. Ia merupakan kebudayaan yang hidup dan menghidupkan ketika sedang berada di bus, kereta api, taman-taman kota, tempat-tempat rekreasi, tidak terkecuali sambil menunggu pesanan makanan di kafe atau restoran.

Kantor-kantor, lembaga-lembaga, badan-badan, biro-biro pemerintahan dan perusahaan swasta pun bukan sekadar lapangan pekerjaan. Mereka terus bergerak maju, selalu dinamis mengusung kinerja organisasi dan tanggungjawab manajerial. Dinamika ini hidup, memekar dan terus menebar kualitas kerja, di bawah parameter promosi karyawan berpetakan kemampuan adaptasi para staf pada bacaan-bacaan bermutu.

Akan menjabat apa seseorang, tergantung pada daya serap dan daya ubah dari apa yang dibacanya. Ukurannya jelas: apakah yang dibacanya terbukti secara akurat dan meyakinkan telah menjadi faktor peubah dalam meningkatkan kualitas layanan publik atau kinerja perusahaan? Yukio Hatoyama, Perdana Menteri Jepang yang baru, terkenal sebagai kutu buku.

Nah, tidak main-main. Di samping rekam jejak (prestasi kerja, moralitas dan etika); kekayaan bacaan menjadi tautan nalar serta pilihan sadar parameter promosi dan kompetisi jabatan!

Bila kita ke toko buku, terlihat pada pinggir-pinggir tembok sengaja disediakan meja dan kursi bagi pembaca. Bahkan sering terlihat banyak orang lanjut usia sedang asyik membaca, tak mau kalah, pantang mundur berpandu kaca pembesar huruf. Hebat pula bahwa pelayan toko buku sama sekali tidak terlihat melarang, kalau ada siswa atau mahasiswa yang sengaja mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah di sana. Tentu saja ada aturannya, membaca dengan tenang dan menjaga kebersihan serta keutuhan bahan bacaan.

Pada perpustakaan-perpustakaan, petugas keamanan terlihat senantiasa berdiri atau berkeliling, walau jarang tampak pengunjung perpustakaan yang menimbulkan kebisingan. Mereka tidak akan segan-segan menegur tegas, bila terdengar atau kelihatan ada pengunjung yang terlalu lama berbisik ria. Iya, walau hanya berbisik, bukan bersuara keras, tidak diperbolehkan. Perilaku ini dianggap mengganggu orang lain yang sedang membaca dan menciderai misi perpustakaan. Semacam ‘delik penodaan’ dalam sakralitas dan martabat masyarakat baca nan terdidik.

Ketika suatu saat saya sengaja bertanya kepada seorang petugas keamanan perpustakaan, selain dianggap mengganggu orang lain yang sedang membaca dan menciderai misi perpustakaan, apakah ada alasan lain di belakang sikap tegasnya? Dengan singkat tapi tegas sinyal, petugas ini menjawab “it is Japan’s discipline”! Argumen cerdas. Membaca telah menjadi pintu gerbang penghantar mutu pendidikan dan capain teknologi negeri matahari terbit ini. Membaca bukan saja menjadi gaya hidup, tetapi secara nyata dan mengagumkan telah membentuk identitas kultural dan nasional yang menegaskan eksistensi Jepang modern.

Membaca sebagai Argumentasi
Tiada rugi meneladani yang baik. Kemajuan juga merupakan capain bersandar proses meneladani. Dengan membaca, kita menambah informasi, memperluas wawasan dan memperkaya pengetahuan. Dengan berbagi bacaan, kita membuka diri, menerima pembaruan dan membangun kerjasama. Membaca dan berbagi bacaan merepresentasi kualitas komunikasi dan relasi.

Memang sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah Provinsi NTT telah berusaha melembagakan Gerakan Membaca 30 Menit Setiap Hari. Tetapi sejauhmana berlanjut, tampaknya memerlukan evaluasi. Secara metodologis, evaluasi sebaiknya dilakukan terbuka melalui pertanyaan berpatokan. Misalnya, mengeksplorasi pengalaman dan pengetahuan para guru yang berjuang keras melayani dan mengabdi pada sekolah di desa atau daerah terpencil.

Bagaimana guru membaca dan memotivasi para siswanya untuk membaca? Apa yang dibaca para guru, saudara kita itu? Bagaimana menyediakan cukup buku? Bagaimana merancang keluarga sadar baca? Mengapa belum banyak laporan rutin siswa berbasis bacaan? Dari sana bisa dikembangkan tanggapan mendasar seputar masalah seperti jarak sekolah yang jauh dari perpustakaan, ketertinggalan buku bacaan baru, pula manajemen komunikasi dengan orang tua siswa.

Ini belum termasuk tuntutan modernitas penggunaan internet. Bahkan di perkotaan pun harus dievaluasi. Misalnya, mengapa tersedia cukup bacaan dan fasilitas internet tapi pengelolaan sumber belajar ke arah pengayaan pendidikan, belum sampai pada puncak-puncak kualitatifnya? Sejauhmana pengelolaan kegiatan kompetitif di luar tes atau ujian formal, berbahan bacaan terbaru dan terkemuka?

Perlu juga mengaitkan urgensi daya baca ini, sampai pada urusan-urusan di sekitar dunia pendidikan yang ikut menentukan dinamika pendidikan. Sebut saja, sudah cukup dibacakah referensi terstruktur, terukur dan senantiasa baru, berlandas penelitian dan/atau perbandingan kemajuan yang langsung berkenaan dengan bidang-bidang kerja pada instansi pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat? Bagaimana usaha-usaha ekonomi rumah tangga, dituntun dengan bacaan-bacaan pemacu kreativitas dan pengokoh daya saing?

Sebagaimana Jepang, pengambil kebijakan dan masyarakat akademis harus terus memprakarsai, mendorong dan meneladankan budaya baca sebagai gerakan pencerahan.

Konstruksi pikir dalam mencari jalan dan menyuarakan semangat mulia untuk menegakkan martabat kemanusiaan dan memelihara bumi tempat kita hidup, akan berjalan baik pula melalui pengagungan kesukaan membaca, ketekunan meneliti, kegemaran berdiskusi dan keteguhan memaknai. Pemasyarakatannya kiranya lebih sungguh, agar memekarkan capaian pendidikan yang eksistensial dan berdimensi futuristik.

Dengan begitu, dapat diharapkan perubahan ke arah masyarakat yang tidak saja semakin terdidik tapi juga kompetitif dan etis. Tak terbantahkan, membaca sebagai argumentasi subur makna untuk menemukan jalan masuk ke sana.

Penulis adalah pengajar di FH-UKSW dan seorang Advokat; sedang melanjutkan studi magister pada School of Policy Studies, Kwansei Gakuin University, Japan.

Artikel ini dimuat NTT Online News, pada hari Minggu tanggal 6 September 2009