Oleh I Putu Tirta Agung

Wacana tentang peranan perempuan serta isu gender tampaknya sedang menjadi pembicaraan yang cukup hangat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Masalah status dan kedudukan perempuan di masyarakat laksana isu-isu subordinasi, marjinalisasi, dan ketertindasan seperti telah menjadi topik utama yang acap dikemukakan pada berbagai kesempatan. Banyak ahli saling memperdebatkan perkembangan ideologi umum tentang gender di Indonesia yang secara implisit seolah-olah merestui diskriminasi, mengunci dunia perempuan pada ranah domestik, sementara mengamini laki-laki menguasai ranah pubik. Budaya patriarkipun terlihat ikut mempertegas dikotomi peran tadi, menyudutkan kaum perempuan pada realita sosial yang lebih pelik. Akibatnya, ia kerap dijadikan sumber segala persoalan pemiskinan yang dihadapi kaum perempuan (Muhadjir, 2005: 166).

Padahal, seyogianya peran perempuan kini tidak hanya terbatas di wilayah domestik saja, melainkan secara mandiri telah pula memberikan kontribusi nyata, turut serta meramaikan persaingan pada sektor publik. Sebab, sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perempuan Indonesia saat ini sangat berpotensi untuk menjadi motor utama penggerak perekonomian keluarga. Tidak melulu bergelut di sektor formal, melalui kegigihan dan keuletan, sekarang prestasi perempuan Indonesia di sektor informalpun, baik itu usaha kecil maupun menengah, adalah satu hal yang patut dibanggakan. Pasalnya menurut sebuah penelitian pada tahun 2006, dari sekitar 40 juta pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, 60% diantaranya digerakkan oleh perempuan (Tim Ekpos, Maret 2008). Cuma sayang, lagi-lagi lantaran kuatnya budaya patriarki di Indonesia sering kali menegasikan kenyataan tadi, memandang segala capaian perempuan-perempuan Indonesia tidak lebih dari pencari nafkah tambahan.

Layaknya wilayah lain di Indonesia, Bali dengan kekentalan budaya patriarkinya juga memendam cerita tersendiri mengenai peran perempuan. Berdasarkan data statistik tahun 2006, secara keseluruhan diperkirakan jumlah penduduk Bali sebanyak 3.442.600 jiwa, terdiri dari 1.724.300 penduduk laki-laki dan 1.698.300 penduduk perempuan (Pemerintah Provinsi Bali, 2006). Hal ini menunjukkan kalau 49.62% dari total penduduk atau hampir setengah dari penduduk Bali adalah perempuan. Artinya disini, seharusnya perempuan bali menyimpan potensi yang cukup besar guna menunjang pembangunan daerah. Namun apa daya karena kenyataan berbicara lain, alih-alih menjadi potensi perempuan Bali malah cenderung terpinggirkan.

Bila pada paragraf sebelumnya dapat kita ketahui bahwa sekitar 60% dari hampir 40 juta pengusaha UMKM adalah perempuan, maka jika melihat realita yang berkembang mungkin kontribusi perempuan bali dalam menyokong angka tersebut dapat dikatakan sangat kecil. Bagaimana tidak, angka buta huruf penduduk perempuan di Bali pada tahun 2005 berada pada kisaran 5,47%, amat jauh jika dibandingkan penduduk laki-laki yang hanya 1,62%. Perbandingan penduduk yang tamat sarjana (S1) di Bali antara laki-laki dan perempuan juga tidak kalah mengejutkan, 6,7% : 4,9%. Demikian halnya dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), cuma 66,8% perempuan Bali yang dapat dikatakan produktif dan berpenghasilan, sedangkan sisanya rentan terhadap kemiskinan (BPS, 2006; 65).

Memang, masyarakat Bali yang senyatanya masih kuat terselimuti oleh budaya patriarki, senantiasa menempatkan posisi perempuan dibawah laki-laki. Umumnya buat masyarakat Bali, kemuliaan keluarga akan tercapai hanya lewat seorang atau beberapa orang putra. Demikianlah tuntutan budaya “purusa”, laki-laki adalah penjaga kesinambungan sebuah trah yang secara moral dibebankan upacara “Pitra Yadnya” (upacara kurban suci yang ditujukan untuk orang tua dan leluhur). Memakai kalimat lain, orang Bali percaya hanya seorang anak laki-laki yang dapat menyelamatkan kedua orang tuanya dari kekejaman neraka. Sementara bagi perempuan Bali, sejak masih remaja, mereka dikondisikan dan diakomodasikan dalam konsep “yadnya sesa” (segala upacara persembahan) secara terus menerus, tanpa batasan yang jelas antara adat dan agama. Ideologi semacam ini sudah pasti berimplikasi buruk buat peran sosial perempuan di Bali.

Situasi di atas tentunya didukung oleh beberapa terminologi sosial yang justru mempertegas status subordiansi perempuan bali di bawah kaum laki-laki. Misalkan saja, istilah “pengayah” (pelayan) yang biasa diberikan oleh pihak sang suami kepada perempuan yang akan atau sudah menikah. Ada juga istilah “tetekan” (pendatang tanpa sumber daya), yang lazimnya diberikan kepada perempuan yang tinggal di rumah milik keluarga sang suami.  Kemudian, realita pernikahan antar kasta kerap pula memperkeruh suasana, karena dampaknya sangat merugikan kaum perempuan. Bahkan, saking kuatnya pengukuhan peran sosial perempuan Bali, mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dunia perempuan di Bali senantiasa dikurung oleh beragam konsep “purusa”, yang pada akhirnya memaksa mereka menjadi sosok-sosok tanpa daya dan tanpa martabat.

Diunduh dari: Jangkang Research Institute, Bali

Daftar Pustaka

1. Muhadjir, 2005, Negara dan Perempuan, CV. Adipura, Yogyakarta.
2. Tim Ekspor, Maret 2008, CSR untuk Pemberdayaan Pempuan UKM, EKSPOR Edisi 39, Tahun VII, http://www.bexi.co.id/images/_res/AnalisaPeristiwa-39-CSR%20Untuk%20Pemberdayaan%20Perempuan%20UKM.pdf, 23/11/2008.
3. Pemerintah Provinsi Bali, 2006, Profil Daerah Bali, http://www.baliprov.go.id/informasi/profil/, 19/11/2008.
4. BPS, 2006, Pendataan Rumah Tangga Miskin Di Provinsi Bali.