Kepada rekan-rekan anggota PSKTI, Mahasiswa UKSW dan pemerhati isu-isu EKOSOSBUD di Kawasan Timur Indonesia Diharapkan kehadirannya dalam diskusi PSKTI yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal: Kamis, 21 April 2011, jam 16.00-18.00 WIB.
Tempat: Kantor PSKTI UKSW, Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga
Pembicara: Drs. Pieter J. Pelupessy, M.Si (Mahasiswa S3 Prodi SP UKSW/Dosen FISIP Universitas Pattimura-Maluku)

Hasil diskusi PSKTI pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 besok pada pukul 16.30, dengan tema Negara dan Civil Society di Pulau Rote dengan pemakalah Wilson M.A. Therik, mahasiswa Program Doktor Studi Pembangunan UKSW.

Paper Negara dan Civil Society di Pulau Rote

LATAR BELAKANG

Kegiatan ini diadakan untuk mendukung program penelitian program studi, khususnya para dosen muda dalam mengusahakan dana hibah penelitian dari pemerintah dan sumber lainnya, serta mempublikasikan karya penelitian mereka. Para narasumber yang memfasilitasi acara ini adalah para peneliti senior yang telah berpengalaman mengakses dana hibah penelitian dan
mempublikasikan karyanya, baik pada tingkat nasional maupun
internasional.

TUJUAN

1. Memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara Peneliti/Dosen Senior dengan Peneliti / Dosen Muda.
2. Meningkatkan kapasitas Peneliti/Dosen Muda dalam merencanakan strategi yang tepat untuk mengakses dana hibah penelitian.
3. Meningkatkan kapasitas Peneliti/Dosen Muda dalam merencanakan publikasi karya penelitiannya secara tepat.

JADWAL

Tanggal: 29 November 2010.
Tempat: Ruang Probowinoto, kampus Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

• 09.00-09.30: Pembukaan.
• 09.30-12.00: Presentasi Panel dan Tanya Jawab.
• 12.00-13.00: Makan siang.
• 13.00-15.30: Konsultasi One-on-One Draft Proposal & Draft Publikasi.

Fasilitator:

1. Prof. Dr. Ian Falk (Charles Darwin University, Darwin)
2. Prof. Dr. Sang Putu Kaler Surata (Universitas Mahasaraswati, Denpasar)
3. Ir. I Wayan Mudita, M.Sc. (Universitas Nusa Cendana, Kupang).

PENDAFTARAN

•       Kantor Pembantu Rektor 5 UKSW.
•       Email: pr5@staff.uksw.edu, mndoen@yahoo.com, theolitaay@gmail.com
•       Tempat terbatas, pendaftaran akan ditutup pada waktu telah mencapai 60 orang

ORGANISASI

•       Penanggung jawab: Pembantu Rektor 5 UKSW Dr Ferdy Rondonuwu, M.Sc.
•       Ketua Panitia: Dr. Marthen Ndoen, SE, MA.
•       Sekretaris: Theofransus Litaay, SH, LLM.
•       Dibantu oleh Tim teknis.

AMBON-HUMAS, Kegiatan Forum Kawasan Timur Indonesia (KTI) ke V pada hari kedua, yang berlangsung Selasa (2/11), di Swiss-Belhotel Ambon diisi oleh kegiatan diskusi Panel yang bertujuan untuk menjaring umpan balik para peserta terhadap enam praktik cerdas yang telah dipresentasikan pada kegiatan Forum di hari pertama, Senin (1/11) kemarin.

Diskusi panel yang dimoderatori oleh Chandra Sugarda, pembaca berita di stasiun televisi RCTI ini menghadirkan utusan lembaga-lembaga donor yang menjadi mitra pemerintah di kawasan Timur Indonesia, diantaranya Sam Zappia, Richard Manning, Daniel Hunt (AusAID), Blair King (USAID) Amin Subekti (World Bank) dan Patricia McCullagh (CIDA).

Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa salah satu hal penting yang harus dilakukan sebagai respon atas penyelenggaraan Forum KTI adalah mempertahankan, dan kemudian menyebarluaskan praktek-praktek cerdas yang telah dilakukan di KTI, sehingga nantinya keenam praktek cerdas dapat direplikasi oleh daerah lainnya di Indonesia.

Para donor juga menekankan pentingnya peran pemerintah lokal yang dapat mendorong suksesnya praktik cerdas sedangkan peran donor dimasa mendatang adalah menjadikan praktik cerdas itu sebagai program kerja mereka.

“Solusi cerdas ada dimana-mana, juga disekitar kita, peran lembaga donor adalah bagaimana memnggunakan praktek cerdas itu menjadi program kerjanya dalam mendorong daerah atau wilayah yang dibantunya,” ujar Subekti dari World Bank.

Sementara itu, menurut Blair King dari USAID, praktik cerdas yang dipresentasikan pada forum KTI adalah seperti api unggun dan donor adalah percikan api atau sebagai katalis untuk menyalakan api unggun,yang artinya keberlangsungan program tersebut, tergantung pemerintah dan masyarakat di daerah sekitar.

“Peran masyarakat dan sektor swasta jauh lebih besar,mempunyai pemimpin baik itu bagus, tapi kembali kepada masyarakat yang dapat mengerjakan semuanya,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, Lembaga Donor Asing yang berada di negara manapun pada saatnya akan meninggalkan daerah yang dibantu sehingga seluruh pemerintah daerah di KTI harus memiliki komitmen untuk tetap mendorong forum ini dapat terus berlangsung, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendapat lain diungkapkan oleh Patricia McCullagh (CIDA), menurutnya isu perempuan dan kesetaraan gender merupakan salah satu isu global yang harus terus menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di dalam forum ini.

Selepas diskusi panel, para peserta Forum KTI ke V, berkesempatan untuk berdiskusi di dalam kelompok dengan tema yang berbeda untuk masing-masing kelompok, diantaranya Kesehatan, Pendidikan, Pelayanan Publik, Lingkungan, dan Ekonomi. Hasil dari diskusi kelompok yang berupa resolusi serta ide-ide baru itu langsung direspon oleh Wakil Menteri Perindustrian Prof. Alex Retraubun yang hadir pada forum tersebut, untuk menjadi perhatian pemerintah pusat.

Sumber: Humas Kota Ambon

Menurut data Education Development Index (EDI) yang diterbitkan UNESCO pada 2007, peringkat Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 58 menjadi peringkat 62 dari antara 130 negara. Skor EDI Indonesia adalah 0,935 yang lebih rendah daripada Malaysia (0,945) dan Brunei Darusalam (0,965). Hal ini mendorong para penanggungjawab dan pelaku pendidikan di Indonesia untuk berupaya mendesain berbagai program dan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan ke arah yang lebih baik.

Salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia adalah penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) [Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 pasal 50 ayat (3) dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 61 ayat (1)]. Kebijakan SBI diharapkan dapat menjadi faktor pendorong bagi Pemerintah Pusat dan Daerah (Propinsi dan Kabupaten) guna meningkatkan kualitas sekolah-sekolah di Indonesia.

Di Indonesia, sekolah bertaraf internasional diawali dengan didirikannya sekolah-sekolah yang disiapkan khusus untuk menampung siswa-siwa asing, yang orangtuanya bekerja sebagai diplomat asing ataupun bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional seperti Jakarta Internasional School (JIS), yang didirikan tahun 1951. Sejak itu, mulai bermunculan berbagai sekolah bertaraf/berstandar internasional di Indonesia, baik yang didirikan oleh kantor-kantor Kedutaan Besar asing maupun oleh lembaga-lembaga swasta (domestik dan asing) yang bergerak di bidang pendidikan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional mendefinikan SBI sebagai satuan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan standar salah satu Negara anggota OECD dan atau negara maju lainnya (X), yang dirumuskan :

SNP + X

Walapun berbagai peraturan terkait SBI telah diterbitkan, namun belum ada panduan operasional yang jelas untuk mencapai standar tersebut. Dibangunnya faktor ’X’ oleh masing-masing SBI yang ada di Indonesia mengakibatkan sistem dan model yang dianut oleh masing-masing sekolah jadi berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, yang akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan dan lulusan yang tidak seragam.

Saat ini di seluruh Indonesia sudah terdapat puluhan bahkan ratusan sekolah bertaraf internasional dengan menggunakan sistem yang berbeda-beda. Kurang lebih ada 3 (tiga) sistem yang paling banyak digunakan oleh sekolah-sekolah bertaraf internasional di Indonesia yaitu Internasional Baccalaureate (IB), Cambridge, dan Australian Curriculum.

Bagi lembaga-lembaga swasta, membeli lisensi dari lembaga-lembaga pemasok sistem pendidikan sekolah internasional bukanlah hal yang sulit. Namun untuk sekolah-sekolah milik pemerintah (negeri), lembaga-lembaga sosial atau keagamaan, biaya lisensi merupakan masalah besar. Selain mahal, pemilik lisensi menetapkan prasyarat yang tinggi bagi guru dan fasilitas yang harus dimiliki sekolah. Tidak heran jika harga sekolah bertaraf internasional yang memiliki lisensi di Indonesia sangat tinggi sehingga hanya bisa diakses oleh golongan masyarakat tertentu saja. Oleh sebab itu, sekolah bertaraf internasional sering dinilai sebagai bentuk dari kastanisasi pendidikan.

Menyikapi tingginya harga lisensi sistem pendidikan internasional, Pemerintah Indonesia berencana untuk membeli lisensi salah satu sistem pendidikan internasional untuk digunakan secara luas di Indonesia. Namun demikian, tindakan ini tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah penyelenggaraan SBI di Indonesia karena di samping lisensi, harus disiapkan juga sistem lain seperti sarana dan prasarana, biaya operasional, dan sumber daya manusia.

Bertolak dari kondisi tersebut di atas, dalam rangka Dies Natalis Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) ke-54, maka Yayasan Bina Dharma (YBD) dan Pusat Studi Kawasan Timur Indonesia-Universitas Kristen Satya Wacana (PSKTI – UKSW) bekerjasama dengan Willi Toisuta and Associates (WTA) dan University of the Sunshine Coast (USC)-Australia, mengadakan Seminar dan Workshop dengan tema ”Internasionalisasi Pendidikan dan Prospeknya di Indonesia”. Melalui Seminar ini, diharapkan para pelaku pendidikan di Indonesia dapat memahami konsep SBI yang diperkaya dengan gambaran sistem pendidikan di Australia sebagai salah satu negara OECD, serta tantangan dan pengalaman membangun sekolah bertaraf internasional di berbagai daerah di Indonesia.

Tujuan

Seminar dan Workshop “Internasionalisasi Pendidikan dan Prospeknya di Indonesia” bertujuan untuk :

• Memberikan gambaran tentang sistem pendidikan di Australia sebagai salah satu negara OECD
• Menjelaskan konsep Sekolah Bertaraf Internasional dan gambaran penerapan SBI di Indonesia
• Merumuskan solusi berkaitan dengan kendala-kendala pelaksanaan SBI di daerah.
• Memberikan paradigma baru pendidikan menurut perspektif ahli perencana pendidikan.

Output

Output yang diharapkan dari Seminar ini adalah peserta seminar dan workshop dapat :

• Memahami sistem penyelenggaraan pendidikan di Australia sebagai salah satu negara anggota OECD.
• Memahami konsep tentang Sekolah Berstandar Internasional dan gambaran penerapannya di Indonesia
• Rumusan solusi terkait dengan kendala-kendala pelaksanaan SBI di daerah.
• Paradigma baru pendidikan menurut perspektif ahli perencana pendidikan.

Materi dan Pembicara

Materi utama pada Seminar dan Workshop “Internasionalisasi Pendidikan dan Prospeknya di Indonesia” yang akan disampaikan oleh 2 (dua) orang Keynote Speaker adalah :

1. “Sistem Pendidikan di Australia” oleh Prof. Merv Hyde (University of the Sunshine Coast, Australia)
2. “Internasionalisasi Pendidikan di Indonesia” oleh DR(HC). Willi Toisuta, Ph.D (Willi Toisuta and Associates, Jakarta)

Dalam seminar ini juga akan dipaparkan materi dari Pembicara lain, yaitu :

1. Prof. Slameto (Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia), dengan topik : “ Pengalaman dan Tantangan Penerapan Kebijakan SBI di Indonesia”
2. Drs. Saptono Nugrohadi, M.Si (SMA Negeri I Salatiga), dengan topik : “Pengalaman dan Tantangan Penerapan Kebijakan SBI di SMAN 1 Salatiga”

Peserta

Peserta Seminar dan Workshop ‘Internasionalisasi Pendidikan dan Prospeknya di Indonesia” berasal dari Jawa Tengah dan beberapa daerah lain seperti Jakarta, Kalimantan, Bali, Papua, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Peserta dimaksud merupakan perwakilan :

1. Kepala-kepala Dinas dan Staf Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah urusan Kurikulum dan Guru Sekolah SBI dan sekolah RSBI,
3. Dosen UKSW
4. Mahasiswa UKSW
5. Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten di Jawa Tengah.
6. LSM yang peduli pada pendidikan
7. Lainnya

Seluruh peserta Seminar di atas, dikategorikan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu Peserta Pasif dan Peserta Aktif. Peserta pasif adalah peserta yang hanya menjadi pendengar, sedangkan peserta aktif adalah mereka yang mengikuti seminar dan workshop pada hari ke-2. Peserta aktif terdiri atas Kepala dan Staf seluruh Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota yang hadir, Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah/Guru SMA RSBI dan SBI, dan civitas akademika.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu : Rabu, 29 – Kamis, 30 September 2010

Tempat : Ruang Probowinoto, Lt. 5. Gedung Pasca Sarjana Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga – Jawa Tengah.

Pendaftaran

Seminar dan workshop ‘Internasionalisasi Pendidikan dan Prospeknya di Indonesia’ terbuka untuk umum, dengan biaya pendaftaran sebesar :

• Rp. 100.000,-/orang untuk Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah (urusan Kurikulum), dan Guru Sekolah-sekolah RSBI dan SBI
• Rp. 50.000,-/orang untuk mahasiswa dan umum

Biaya pendaftaran bisa diserahkan ke Panitia Seminar pada saat pelaksanaan seminar, setelah menyerahkan/mengirimkan lembar konfirmasi kehadiran kepada contact person kegiatan seminar. Sertifikat dapat diambil dengan menunjukkan bukti pembayaran biaya pendaftaran.

Informasi

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi contact person di bawah ini :

Jeffrie Lempas (Willi Toisuta & Associate)

Jl. Sawo Bugel No. 9, Salatiga 50713 – Jawa Tengah
Phone : 0298-322082/311625/311626 (Jam Kantor)
Email: jeffrielempas@gmail.com

Junet da Costa (Willi Toisuta &Associate)

Jl. Cilandak Tengah II No.3A, Jakarta
Phone: 021-7695466/7695734, HP: 0813 9817 9767; Fax: 021-75908972,
Email : junet@wta.co.id

Mianto Nugroho Agung (Yayasan Bina Darma)

Kampus Bina Darma
Jl. Sawo Bugel No. 9, Salatiga 50713 – Jawa Tengah
Phone & Fax: 0298-321875
Email: yysbinadarma@yahoo.com; mnagung@gmail.com

Unduh TOR SEMINAR

Umat manusia merupakan realitas yang beragam. PBB sebagai lembaga formal pada aras internasional yang mewakili keberadaan masyarakat internasional, mengakui kenyataan dimaksud dalam berbagai produk hukumnya.

Salah satu produk hukum PBB yang kuat dengan pengakuan keberagaman berdimensi futuristik ialah Perjanjian Internasional / Konvensi Hak-hak Anak, yang disepakati pada tanggal 20 November 1989. Indonesia telah meratifikasinya pada tanggal 25 Agustus 1990.

Ilmu Hukum memahamkan, sebuah ratifikasi bermakna penerimaan produk hukum internasional menjadi hukum nasional. Artinya, negara peratifikasi terikat hak dan kewajiban yuridis dalam produk hukum internasional itu untuk memberlakukannya dalam praktek ketatanegaraan secara nasional.

Hal ini sekaligus bermakna negara memiliki kemampuan hukum (legal capacity) sebagai ukuran keberdaulatan yang beradab, karena menunjukkan kehendak baik (good will) dalam mematuhi hukum internasional demi hidup bersama sebagai masyarakat internasional yang berbudaya hukum.

Pasal 2 ayat (1) Konvensi tersebut menyebutkan bahwa “Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak”.

Bahkan, Pasal 17 Konvensi tersebut antara lain menyebutkan Negara-negara Pihak mengakui fungsi penting yang dilakukan mass media dan harus menjamin bahwa anak mempunyai akses ke informasi dan bahan dari suatu diversity sumber-sumber nasional dan internasional; terutama yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan sosial, spiritualitas dan kesusilaannya dan kesehatan fisik dan mentalnya.

Kutipan ini dapat berarti dan mengisyaratkan perlunya pembaruan haluan ke pendidikan multikultural (multicultural education). Jaminan, penghormatan dan pengakuan, sebagai tiga kata kunci dalam pasal-pasal tersebut, erat kaitannya dengan pendidikan multikultural sebagai suatu gugus gagasan, cara pandang dan keyakinan akademis tentang kemuliaan dan manfaat keberagaman.

Di sinilah NTT yang beragam, potensial menjadi laboratorium peradaban melalui dan atas nama pendidikan multikultural yang memerdekakan cara pandang serta memperindah potret dan makna kehidupan bersama. Tersedia peluang kerjasama lintas budaya untuk saling memperlengkapi capaian kualitas hidup berbasis nilai-nilai lokal. Bila dikerjakan serius, NTT dapat menjadi penerang dalam mengatasi kecenderungan lemahnya semangat pluralitas dan solidaritas demi persaudaraan nasional.

Harapan berikutnya ialah memberi makna pada ketertiban dan kedamaian dunia. Ada lima PR tinggalan DPRD Provinsi NTT bagi para anggota baru. Kelima PR itu, yakni kasus-kasus korupsi yang belum tuntas, mutu pelayanan masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan yang belum optimal, pemetaan batas wilayah administrasi lintas kabupaten di Timor dan Flores, bangkrutnya PT Semen Kupang, serta perjuangan menjadikan NTT sebagai provinsi kepulaua.

Ada juga kenyataan lain. Museum Daerah NTT yang memiliki 8600-an item koleksi antara lain di bidang biologi, arkeologi, sejarah dan etnografi, belum cukup diminati para pengunjung. Demikian yang dapat dibaca dari keterangan Kepala Museum, Leonardus Nahak. Padahal menurut beliau, “Sebenarnya ke museum itu, kita bisa mengenal diri kita.

Karena banyak hal dan nilai-nilai budaya kita yang bisa kita lihat di museum. Kita bisa tahu banyak bahwa budaya kita ini kaya.” Berkaitan dengan lima PR DPRD dan kondisi Museum Daerah NTT itu, pendidikan multikultural berpeluang membangun interaksi fungsional.

Bentuknya entah langsung mau pun tidak, bisa berupa berbagi pengalaman mau pun menginjeksi semangat saling ketergantungan dan kerjasama, dalam tiga hal di antara lima PR tersebut yaitu pemenuhan mutu kesehatan dan pendidikan, pemetaan batas wilayah, serta perjuangan menjadi provinsi kepulauan.

Sedangkan tentang museum daerah, interaksi fungsional yang bersifat timbal balik antara pendidikan multikultural dengan visi dan misi museum, menjadi tautan nalar dan relasi sadar. Bahkan dengan langkah sangat jelas, Timor Express sejak 2008 telah membumikan dan menggerakkan secara berlanjut kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan kebersihan melalui KGC (Kupang Green and Clean).

Bersama Pemerintah Kota Kupang, dapat dipahami pula bahwa Harian Pagi ini sebenarnya sedang mengingatkan akan nilai-nilai lokal (termasuk di NTT) yang pernah dan masih ada dalam cara hidup masyarakat beradab dan sejarah panjang kehidupan umat manusia tentang pentingnya menghormati dan memperlakukan secara baik lingkungan hidup.

KGC juga memberi gambaran dan contoh betapa kota yang sekaligus menjadi ibukota provinsi NTT ini digugah kembali kesadaran masyarakatnya yang walau pun beragam latar belakang, perlu tetap bersama-sama mempedulikan, memelihara dan meneruskan daya dukung lingkungan atas kehidupan perkotaan.

“Kami tidak meninggalkan air mata, tapi meninggalkan mata air untuk seluruh warga kota”, ungkap Walikota Kupang, Danial Adoe (Timex, 27 September 2008). Jelasnya, menurut Direktur Timor Express, Yusak Riwu Rohi, kegiatan KGC merupakan aksi nyata untuk menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan penghijauan di lingkungan sekitar” (Timex, 27 September 2008).

Dapat dipastikan bahwa kegiatan ini mempengaruhi struktur ingatan masyarakat, termasuk generasi muda akan pentingnya tanggungjawab sosial masa depan terkait lingkungan hidup. Suatu interaksi fungsional lintas bingkai yang mempertemukan keberagaman latar belakang masyarakat perkotaan pada kepentingan bersama yang diprakarsai media massa dan otoritas publik.

Pendidikan multikultural bagi anak-anak sejak dini, dapat diandalkan sebagai ranah kehormatan untuk terus merenda peluang dan teladan dalam menerima perbedaan dengan lapang hati dan cerah benak, menggali kekayaan budaya lokal, memekarkan saling pengertian, memuluskan kerjasama, sekaligus mengupayakan makna kesetaraan dalam masyarakat yang plural tapi menghuni satu planet bumi yang harus dijaga bersama.

Dimensi Pendidikan Multikultural

James A. Banks, dalam The Routledge International Companion to Multicultural Education (2009), terus menegaskan beberapa Dimensi Pendidikan Multikultural dalam rangka membahani para praktisi pendidikan dan akademisi untuk mengkonseptualisasi dan mengembangkan praktek, teori dan penelitian di lapangan.

Lima dimensi dimaksud adalah: integrasi muatan, proses membangun pengetahuan, pengurangan prasangka, suatu keadilan pedagogi, dan seperangkat pemberdayaan budaya sekolah dan tatanan sosial.

Pertama, integrasi muatan (content integration) – berkaitan dengan sejauh mana guru memperkaya proses pendidikan dengan menggunakan contoh-contoh dan muatan atau makna dari berbagai budaya dan kelompok untuk menggambarkan konsep-konsep kunci, prinsip-prinsip, generalisasi-generalisasi, dan teori-teori dalam matapelajaran atau disiplin ilmu mereka.

Penanaman muatan atau makna dari etnis dan budaya ke dalam matapelajaran adalah logis dan tidak dibuat-buat bila dimensi ini hendak dilaksanakan dengan baik. Ada banyak peluang untuk mengintegrasikan muatan etnis dan makna kebudayaan ke dalam berbagai matapelajaran.

Karena itu, diperlukan kepekaan mencermati bahwa sering terdapat peluang-peluang besar bagi para guru dalam rangka menggunakan muatan etnis dan budaya untuk menggambarkan konsep-konsep, tema-tema dan prinsip-prinsip misalnya dalam studi-studi kemasyarakatan, bahasa dan seni musik.

Kedua, proses membangun pengetahuan (the knowledge construction process) – menjelaskan proses kegiatan mengajar yang dapat membantu siswa untuk memahami, menyelidiki dan menentukan bagaimana asumsi-asumsi budaya tersirat, bingkai dari referensi, perspektif, dan anggapan-anggapan dari peneliti dan penulis buku mempengaruhi cara dimana pengetahuan dibangun.

Pendidikan multikultural tidak hanya melibatkan penanaman muatan etnis dan budaya ke dalam kurikulum sekolah, tetapi mengubah struktur dan organisasi pengetahuan sekolah. Mencakup pula mengubah cara dimana para guru dan siswa memandang dan membangun interaksi dengan pengetahuan. Dimensi ini juga membantu siswa untuk menjadi produsen pengetahuan, bukan hanya konsumen pengetahuan yang dihasilkan oleh orang lain.

Proses konstruksi pengetahuan menolong para guru dan siswa untuk memahami mengapa identitas budaya dan positionality dari para peneliti perlu untuk diperhitungkan pada saat menilai klaim validitas pengetahuan. Teori-teori multikultural percaya bahwa nilai-nilai, sejarah pribadi, sikap, dan kepercayaan dari para peneliti tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan yang mereka ciptakan.

Dalam pendidikan dan pengajaran multikultural, paradigma, tema, dan konsep yang mengecualikan atau merusak pengalaman hidup, sejarah dan berbagai kontribusi dari kelompok-kelompok marginal tertantang.

Pendidikan multikultural berusaha membuat rekonseptualisasi dan memperluas norma atau ukuran kurikulum yang dilembagakan, agar lebih representatif bahkan sampai dengan perbedaan bangsa-bangsa. Ada pembentukan kembali kerangka acuan, perspektif-perspektif dan konsep-konsep yang melengkapi pengetahuan sekolah.

Ketiga, pengurangan prasangka (prejudice reduction) – dimensi ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan sikap demokratis terhadap ras dan tentu saja berbagai unsur pluralitas lainnya yang ada dalam lingkungan pergaulan. Hal ini juga membantu siswa untuk memahami bagaimana identitas etnis dan budaya dipengaruhi oleh konteks sekolah, sikap dan kepercayaan dari kelompok dominan.

Sebuah teori yang telah dikembangkan oleh Allport, signifikan mempengaruhi penelitian dan teori dalam hubungan antar-kelompok di USA dan negara-negara di seluruh dunia. Allport menteorisasi bahwa kontak antara berbagai kelompok akan meningkatkan hubungan antar kelompok jika kontak antara kelompok-kelompok ini memiliki karakteristik: (a) individu-individu dengan status pengalaman yang sama, (b) mereka berbagi tujuan umum, (c) ada kerjasama antar kelompok, dan (d) kontak sanksi oleh pihak yang berwenang seperti orangtua, guru, administrator dan oleh undang-undang atau adat.

Keempat, suatu keadilan pedagogi (an equity pedagogy) – Suatu keadilan pedagogi akan ada apabila para pendidik memodifikasi pengajaran mereka dengan cara-cara yang akan memfasilitasi prestasi akademik para siswa dari berbagai kelompok.

Ini termasuk menggunakan berbagai gaya pengajaran dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik belajar dari berbagai budaya dan kelompok etnis. Hal ini juga mencakup kerjasama menggunakan teknik pembelajaran dalam matematika, dan instruksi pengetahuan untuk meningkatkan prestasi akademik siswa dari etnis atau budaya minoritas.

Dimensi keadilan pedagogi menolak paradigma pencabutan budaya yang dikembangkan pada awal tahun 1960-an. Paradigma ini beranggapan bahwa pengalaman-pengalaman hidup bermasyarakat dalam rumah tangga dan komunitas berpenghasilan rendah dari para siswa, mencegah mereka dari pencapaian pengetahuan, keahlian-keahlian, dan sikap-sikap yang diperlukan untuk keberhasilan akademis.

Karena praktek-praktek budaya dari keluarga siswa yang tak cukup berpenghasilan dipandang tidak memadai dan rendah, pengusung teori pencabutan budaya berfokus pada perubahan perilaku siswa sehingga lebih kongruen dengan budaya utama sekolah. Sebaliknya, dimensi keadilan pedagogi memandang positif bahwa siswa dari berbagai budaya dan kelompok datang ke sekolah justru dengan banyak sekali kekuatan.

Kelima, seperangkat pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial (an empowering school culture and social structure) – Pemberdayaan budaya sekolah melibatkan restrukturisasi dan budaya organisasi pada sekolah agar siswa dari berbagai kelompok bersentuhan dengan pengalaman kesetaraan.

Staf sekolah memeriksa dan mengubah struktur sosial dan budaya sekolah. Pengelompokan dan label praktek, partisipasi dalam olahraga, kesenjangan antara prestasi kelompok, interaksi antara staf dan siswa pada seluruh etnis, ras dan ragam budaya adalah variabel-variabel penting yang perlu diperiksa dan direformasi.

Pemberdayaan budaya sekolah membutuhkan penciptaan ragam hubungan baik antara berbagai kelompok di sekolah. Didasarkan pada hubungan saling menghormati dan timbal balik dalam perbedaan budaya yang tercermin dalam tujuan sekolah yang luas, norma, dan praktek-praktek budaya. Diperlukan usaha untuk memberdayakan budaya sekolah dengan memfasilitasi reformasi pendidikan multikultural.

Caranya dengan membuka seluas mungkin kesempatan atau peluang bersama bagi para guru untuk terlibat dalam rencana pengembangan sekolah, pengajaran dan pendidikan. Pemberdayaan ini juga bisa ditempuh dengan pembuatan struktur kerja demokratis yang memberi kesempatan guru, orangtua dan staf sekolah untuk berbagi tanggung jawab dalam tata kelola sekolah.

Langkah Praktis

Umum dikenal konseptualisasi Tylor bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan kompleksitas, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Begitu pula Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, yang memandang kebudayaan bersangkutan dengan hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Lalu, apa yang dapat dan/atau perlu semakin digiatkan? Bila dipahami bahwa kebudayaan berhubungan dengan suatu sistem besar dan luas dalam kehidupan manusia yang beragam dan di dalamnya tumbuh, berkembang dan terpelihara berbagai bidang kehidupan dengan sebaran makna positif, maka yang dibutuhkan pada hakekatnya adalah sikap terbuka untuk saling menerima dan memperkembangkan.

Untuk mengembangkan pendidikan multikultural, beberapa peluang berikut dapat ditindaklanjuti sebagai langkah praktis. Pertama, menyelenggarakan pendalaman dan pembahanan akademis tentang pendidikan multikultural. Bentuknya bisa berupa seminar, lokakarya, gelaran seni, studi lapangan ke museum, dan ragam curah pikir serta olah rasa lainnya.

Kedua, mengadakan penelitian lanjutan dan/atau baru, untuk mendata secara lebih akurat dan lengkap berbagai kebudayaan lokal. Misalnya pendataan tentang jenis, sejarah, realitas dan prospeknya. Ranahnya antara lain dalam aneka kehidupan sosial, penguasaan serta adaptasi teknologi lokal (termasuk pada makanan lokal dan manfaat ekonominya) yang secara turun-temurun mengilhami daya juang dan daya tahan masyarakat lokal tertentu, dan semangat memelihara lingkungan hidup.

Ketiga, mendiskusikan secara berkala dan mengalir terbuka leburan ‘butir-butir emas’ pendidikan multikultural ke dalam rancangan kurikulum, disertai pengenalan tentang bagaimana substansinya digerakkan ke berbagai jenjang pendidikan. Hal-hal teknis butuh pencermatan tapi dengan ketulusan bisa disesuikan dengan kondisi yang paling tepat untuk memaknainya. Salah satu faktor mendasar pada aspek ini ialah kerendahan hati dan kebesaran jiwa dalam menggali nilai-nilai positif, saling menerima budaya lokal masing-masing untuk dijadikan bahan pengajaran dan pendidikan.

Keempat, mengemas hasil pendalaman, pembahanan, penelitian dan pendiskusian ke dalam beragam media publikasi yang menarik, mudah dijangkau dan dipahami. Pamflet, brosur, spanduk, buku dan rekaman audio visual bisa didayagunakan. Media massa dapat mewartakannya secara lebih sering.

Kelima, memaksimalkan kontak personal, jejaring lembaga pendidikan dan berbagai kelompok strategis, forum-forum pertemuan lintas budaya dan lembaga adat. Menambah dan mendayagunakan alat komunikasi semisal internet, akan sangat memperlancar misi pendidikan multikultural.

Keenam, menerjemahkan daya dukung administrasi fungsional secara tulus lewat layanan publik oleh seluruh tingkatan dan luasan pemerintahan. Ketujuh, mengujicobakan pendidikan multikultural pada lembaga pendidikan atau sekolah tertentu.

Kedelapan, merevitalisasi study tour lembaga pendidikan dengan memperdalam kebudayaan lokal di daerah tujuan study tour. Melalui kesadaran dan kegigihan memaknai, maka sepulang study tour bisa dihasilkan produk bersama dalam bentuk publikasi hasil yang seterusnya bergerak menjadi mekaran dan buahan persaudaraan.

Mengagumkan bahwa di tengah keberagaman pergaulan keseharian, untuk dan atas nama persaudaraan yang beradab, kepada kita mungkin pernah dibilang atau bahkan kita sendiri pernah mengatakan: ‘woiii, itu bukan orang lain’.

Res Fobia adalah Pengajar di FH-UKSW dan Advokat. Sedang melanjutkan studi magister pada School of Policy Studies, Kwansei Gakuin University, Japan.
Artikel ini dimuat di Harian Pagi Timor Express.

The Seminar and workshop were held in the 6^th-7^th August 2010 at the Maluku Governor’s Office and Conference Room and the AMANS Hotel in Ambon. The meeting was preceded by a meeting between AusIndoBIOCOM and local committee members with the Deputy Governor of Maluku. The Deputy Governor, on behalf of the Governor, endorsed the plan to work collaboratively to share experience about managing plant biosecurity at a community level.

Figure 1 Small Island Biosecurity Studies: (a) AusIndoBIOCOM meeting with the Deputy Governor of Maluku Province. (b) The opening of Seminar at the Governor of Maluku’s Conference Hall in Ambon.

The event was collaboratively organized by the AusIndoBIOCOM Research Consortium (www.AusIndoBIOCOM.net) and the Maluku Provincial Government. 49 people, mainly government officials, community delegates, Pattimura University lecturers and researchers, as well as the AusIndoBIOCOM core researchers attended. Local representatives, AusIndoBIOCOM core researchers[1] from Indonesia, and two representatives[2] from CDU/CRC Plant Biosecurity, facilitated the workshop. The purpose of the workshop was to begin the implementation phase of the CRC model through a province-wide strategy for managing the considerable biosecurity problems presented to the meeting. Some of the biosecurity issues brought to the meeting are pictured below.

Figure 2 Examples of plant diseases in Maluku

Topics discussed: ______________________________________________________________________________
Session 1: Opening Remarks
Topic: Development Challenges in the Province of Maluku, including:

• Maluku’s conditions as an archipelagic island.
• Policy development in the archipelago.

Speaker: Deputy Governor of Maluku Province, Republic of Indonesia.

Session 2: Panel Discussion
Topic 1: Biosecurity: Shared Challenges for Indonesia and Australia, including:

• Developing a partnership between Maluku Province and Australian research connections related to biosecurity.
• Strategies required to build a synergetic collaboration concerning biosecurity management for Maluku Province

Speakers:

• Prof. Dr. Ian Falk (Charles Darwin University, Darwin, Australia).
• Prof. Dr. Robert Oszaer (Deputy Rector for Academic Affairs, Universitas Pattimura).

Moderator: Prof. Dr. Tonny Pariela (Universitas Pattimura, Ambon).

Topic 2: Overviews to the Issues and Policies related to biosecurity management in Maluku, including:

• Biosecurity issues in Maluku.
• Challenges and obstacles in dealing with biosecurity management issues in Maluku
• Requiremtns of Strategic approaches for biosecurity management programs in Maluku.

Speakers:

• Mr. James Watumlawar, SP, MP (Agriculture Service, Maluku Barat Daya District).
• Mr. Markus Pirsouw, SP (Agriculture Service, Seram Bagian Barat District).
• Mr. Pieter Kortelu, SP, MP (Agriculture Service, Maluku Tenggara Barat District)

Moderator: Theofransus Litaay, SH, LLM. (AusIndoBIOCOM)

Workshop Facilitators:

• I Wayan Mudita, M.Sc. (AusIndoBIOCOM).
• Prof. Dr. Kaler Surata (AusIndoBIOCOM).
• Dr John Tasirin (AusIndoBIOCOM).
• Dr Marthen Ndoen (AusIndoBIOCOM).

______________________________________________________________________________

Through the workshop, the presenters outlined the key issues related to biosecurity in the region. This was the first time that local people had the opportunity to collaborate about this topic and plan approaches to mitigate plant biosecurity problems in the region. A small collaborative project was announced as part of the implementation through education strategy undertaken by the CRC Plant Biosecurity Community Management Project Team. The workshop established the strategies for the three regions in the Province for managing biosecurity. The outcome of this project will be the implementation of the biosecurity management model across the Province.

Figure 3 Workshops focus group discussion: (a) Ruth Wallace and Theo Litaay in a focus group discussing an educational biosecurity project with the researchers from Pattimura University of Ambon; and (b) Wayan Mudita facilitating workshop for implementing the CRC biosecurity model.

In summary, the 8-points of the outcomes of the seminar and workshops are:

1. Knowledge dissemination on biosecurity issues and policies in Maluku as an archipelago province, especially the present condition of Maluku Barat Daya District, Maluku Tenggara Barat District, and Seram Barat District.
2. Harmonizing existing strategies and policies of district agricultural departments, the provincial agriculture department, related agricultural organizations, Pattimura University’s Faculty of Agriculture, Pattimura University’s Faculty of Social and Political Sciences, Pattimura University’s Faculty of Law, AusIndoBIOCOM research team, and the CRC NPB.
3. Maluku is identified as an area for AusIndoBIOCOM biosecurity management model to be implemented, which will occur collaboratively between Maluku Provincial Government, Maluku District Governments, local universities and AusIndoBIOCOM Research Consortium.
4. Biosecurity strategy elements developed for Maluku, particularly aspects of the working structure and process that is underway, and related sectors in three districts, which are: Seram Barat, Maluku Tenggara Barat District, and Maluku Barat Daya District. The development also includes governance aspects, local knowledge, participation, policies and activities.
5. Policy implications formulated on biosecurity strategy to be integrated through the exchange of ideas during the process of bonding, bridging and linking between communities, governments and universities.
6. The development of a framework that connects various biosecurity sectors between government, universities and community.
7. The development of educational materials that aim to introduce biosecurity from early age in cooperation with Pattimura University and Maluku Province government.
8. Another workshop scheduled in three months in Maluku Province to discuss the development of biosecurity policy implementation established in the discussion groups.

In addition to the current Managing Biosecurity across Borders book currently being published by Springer, another book in the Springer ‘Biosecurity Series’ has been approved in principle, and this book will focus on Implementation Case Studies of Biosecurity Management, with a participatory methodological theme throughout.

(b) International Symposium on Small Island and Coral Reefs (ISSIC)

Members of the AusIndoBIOCOM/CRC National Plant Biosecurity research team, including lecturers and PhD students, attended and presented at the International Symposium on Small Island and Coral Reefs (ISSIC), which was held in Ambon from the 4^th-5^th of August 2010. Figure 4 The International Symposium on Small Island and Coral Reefs (ISSIC) in Ambon: (a) “Ambon Statement” is being declared by the Deputy Governor of Maluku Province as the result of the International Symposium on Small Island and Coral Reefs (ISSIC). (b) Plenary Session of the International Symposium on Small Island and Coral Reefs (ISSIC) in Ambon, Maluku, Indonesia.

The objective of the conference is to share knowledge, information and experiences in management, academic studies, and contemporary approaches for coral reef ecosystem management. The main objective of the workshop is to focus on the emerging effort needed to ensure the sustainability of small island development when balanced with ecosystem health and social justice for island communities. An additional objective will be to ensure that action plans are made that will respond to climate change impacts on small islands, as identified at the World Ocean Conference of 2009. Presentations made by Members of the AusIndoBIOCOM/CRC National Plant Biosecurity research team were:

1. Falk, I. (2010). Holistic and integrated policy and strategy for managing change in complex situations. Presented at the International Small Island Conference, Ambon, 5^th August.
2. Mudita, I. W., Natonis, R. L., & Wallace, R. (2010). Food security in a warming globe: Safeguarding small island communities from increasing biosecurity threats. Presented at the International Small Island Conference, Ambon, 5^th
3. Mampouw, H. L. (2010). Exploration of local context in small islands and its application in learning activity: Case study of Rote Island and Timor Island in NTT. Presented at the International Small Island Conference, Ambon, 5^th
4. Litaay, T. & Nendissa, J. I. (2010). Coastal area transformation and the need for management policy. Presented at the International Small Island Conference, Ambon, 5^th August.
5. Wallace, R. & Ndoen, M. (2010). Recognising the value of local knowledge on food security and enterprise development in coastal communities: Case studies from Rote and Northern Australia. Presented at the International Small Island Conference, Ambon, 5^th August.
6. Surata, S. P. K. & Setiawan, I. P. T. A. (2010). Local food ecoliteracy: A strategy for building ecotone between ethno-culture and scientific knowledge of food security. Presented at the International Small Island Conference, Ambon, 5^th August. August. August.

A third book or journal edition is underway which will bring together papers from this conference.

Pendahuluan

Kawasan Timur Indonesia menghadapi banyak tantangan pembangunan yang sangat kompleks, khususnya yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketahanan pangan. Masalah ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan masalah kecukupan pangan tetapi juga persoalan mutu pangan. Mutu pangan berhubungan dengan pengolahan pangan oleh konsumen-akhir, yang mana dimulainya sejak tanaman pangan masih diusahakan oleh para petani. Inilah signifikansi dari konsep ketahanan hayati atau biosecurity, sebab biosecurity berkaitan dengan ketahanan pangan dan mutu kehidupan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia.

Pertanyaan utamanya lebih lanjut adalah bagaimanakah kita menghadapi tantangan tersebut, dengan mempertimbangkan keragaman budaya, dan keterpencilan wilayah serta penyebaran penduduk di daerah yang luas ini?

Salah satu faktor yang menyebabkan kemacetan dalam menangani dan menyelaraskan program-program yang terkait dengan biosecurity di Kawasan Timur Indonesia adalah masalah sharing informasi antara pemerintah, akademisi, LSM, donor, dan masyarakat, khususnya informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dari program yang dilaksanakan. Keterbatasan akses terhadap fasilitas komunikasi juga dapat menghambat pembangunan, khususnya akibat kesulitan memperoleh informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Provinsi Maluku, sebagai satu provinsi kepulauan memiliki keunikannya tersendiri. Tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Maluku menjadi lebih berlipat akibat faktor-faktor geografis. Pemerintah Provinsi Maluku telah berusaha menjawab tantangan tersebut melalui manajemen kewilayahan dengan pendekatan Gugus Pulau, Kawasan Laut Pulau, dan Pintu Jamak dengan pusat-pusat pertumbuhan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan publik, pusat perdagangan, serta lalu lintas arus barang dan jasa (Ralahalu, 2010). Pemerintah Provinsi Maluku juga telah menetapkan 12 Gugus Pulau sebagai kluster-kluster pelayanan publik. Ke-12 Gugus Pulau tersebut perlu dioptimalkan keberadaannya.

Hal ini perlu dioptimalkan melalui peran sumberdaya manusia untuk mengelola potensi lokal tersebut. Pada sisi inilah pelibatan peneliti dan hasil penelitiannya sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan pembangunan. Dalam kaitan dengan biosecurity, maka diperlukan optimalisasi dan peningkatan efektifitas program biosecurity.

Sebagai usaha membangun gagasan terhadap situasi di atas, maka seminar dan workshop ini diadakan di Ambon. Dengan tujuan utama untuk membahas pengembangan arah strategi terkait biosecurity. Seminar ini sekaligus berfungsi sebagai kendaraan bagi pertemuan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait dengan masalah biosecurity di Maluku.

Pelaksanaan seminar dan workshop ini bertepatan dengan event Sail Banda, dalam rangka mendukung aspek studi biosecurity di wilayah kepulauan.

Hasil yang Diharapkan

1. Pengembangan elemen strategi biosecurity untuk Maluku.
2. Konsolidasi informasi terkait dengan kajian umum biosecurity di Maluku.
3. Pengetahuan yang terbagikan mengenai masalah dan kebijakan biosecurity Maluku sebagai provinsi kepulauan.
4. Terbangunnya jejaring pemangku kepentingan biosecurity.

Tempat Kegiatan

Ruang Sidang Hotel Amans, Ambon, Maluku.

Pelaksana

1. Pemerintah Provinsi Maluku, Republik Indonesia.
2. Australian-Indonesian Biosecurity Community Management Project (Ausindo-Biocom).
3. Australian Cooperative Research Centre for National Plant Biosecurity (CRCNPB).
4. Charles Darwin University, Darwin, Australia.
5. Universitas Mahasaraswati (UNMAS)
6. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)
7. Universitas Nusa Cendana (UNDANA)
8. Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)
9. Pacific Institute for Sustainable Development (PI)
10. Universitas Pattimura (UNPATTI)

Topik Materi Seminar

Sesi 1: Pembukaan

Topik Utama: “Tantangan Pembangunan di Maluku sebagai Provinsi Kepulauan”

Sub-topik:

1. Kondisi Maluku sebagai provinsi kepulauan
2. Kebijakan pembangunan di wilayah kepulauan

Pembicara: Gubernur Provinsi Maluku, Republik Indonesia

Sesi 2: Diskusi Panel

topik Utama 1: “Biosecurity: Tantangan Bersama bagi Indonesia dan Australia”

Sub-topik:

1. Tantangan-tantangan utama pembangunan dalam hubungan Indonesia dan Australia
2. Strategi yang dibutuhkan untuk membangun kerjasama sinergis menjawab masalah pembangunan Indonesia dan Australia

Pembicara:

1. Prof. Dr. Ian Falk (Charles Darwin University, Darwin, Australia).
2. Prof. Dr. H. B. Tetelepta, M.Pd. (Rector, Universitas Pattimura).
3. Prof. Dr. Tonny Pariela (Universitas Pattimura, Ambon).

Topik Utama 2: “Tinjauan tentang Masalah dan Kebijakan terkait Biosecurity di Maluku”

Sub-topik:

1. Masalah biosecurity di Maluku
2. Tantangan dan hambatan dalam menangani masalah biosecurity di Maluku
3. Kebutuhan strategis yang dibutuhkan bagi program biosecurity di Maluku

Pembicara: Perwakilan dari tiga Kabupaten

Respon para peneliti:

1. Prof. Dr. Kaler Surata.
2. Dr. Marthen Ndoen.
3. Ir. I Wayan Mudita, M.Sc.
4. Theofransus Litaay, SH, LLM.

Topik Workshop

1. Apakah model strategi kerjasama internasional (khususnya dengan negara tetangga: Australia) yang dibutuhkan bagi pengembangan riset bagi kebijakan biosecurity di Maluku?
2. Bagaimanakah strategi peran pemerintah yang dibutuhkan dalam pengembangan riset bagi kebijakan biosecurity untuk Maluku? Jelaskan peran BAPPEDA, peran Dinas Pertanian, dan Unit pendukung teknisnya.
3. Bagaimanakah strategi konsolidasi informasi biosecurity yang dibutuhkan pemerintah Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan?
4. Bagaimanakah peran perguruan tinggi dan masyarakat dalam perumusan kebijakan biosecurity di Maluku sebagai provinsi kepulauan? Jelaskan peran Universitas Pattimura dan perguruan tinggi terkait, serta peran masyarakat khususnya peran masyarakat adat (negeri adat, termasuk Kewang dll).
5. Bagaimanakah strategi untuk membangun komunikasi di antara para pemangku kepentingan biosecurity di Maluku?

Strategi pelaksanaan workshop:

1. Peserta akan dibagi dalam lima (5) kelompok untuk mendiskusikan masalah-masalah di atas dan merumuskannya.
2. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan di pleno workshop.
3. Selanjutnya hasil diskusi kelompok akan dirumuskan oleh tim perumus menjadi hasil workshop.
4. Hasil workshop selanjutnya akan diserahkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, BAPPEDA, Dinas Pertanian, Universitas Pattimura, dan AusindoBiocom.

Beberapa paper dosen UKSW telah diterima untuk dipresentasikan dalam International Small Islands Conference 2010 (ISIC 2010) yang bertema “The Future of Small Islands and Coral Reefs is in Our Generation” yang akan berlangsung di Ambon, pada tanggal 4-6 August 2010. Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia bekerjasama dengan Universitas Pattimura Ambon sebagai satu agenda utama acara Sail Banda 2010.
Paper yang diterima adalah sebagai berikut:

1. “Development policy of remote islands in Indonesia” oleh Prof. Dr. Kutut Suwondo (UKSW).
2. “Recognizing the value of local knowledge in food security and enterprise development in coastal communities: Case studies from Rote and Northern Australia” oleh Dr. Marthen nDoen (UKSW) dan Ruth Wallace (CDU Darwin).
3. “Coastal area transformation and the need for management policy,” oleh Theofransus Litaay (UKSW) dan Jeanne Ivonne Nendissa (UNPATTI).
4. “Exploration of local context in small islands and its application in learning activity: Case study of rote island and Timor Island in East Nusa Tenggara Province” oleh Helti Lygia Mampouw (UKSW).
5. “Sustainable tourism development in the small islands” oleh Titi Susilowati (UKSW).

Paper lain dalam jaringan AusIndoBIOCOM yang turut diterima untuk dipresentasikan dalam konferensi ini adalah sebagai berikut:

1. “Holistic and integrated policy and strategy for managing change in complex situations” oleh Prof. Ian Falk (CDU Darwin).
2. Local food ecoliteracy: A strategy for building ecotone between ethno-culture and scientific knowledge of food security” oleh Prof. Dr. Sang Putu Kaler Surata (Univ Mahasaraswati, Denpasar).
3. “Food security in a warming globe: Safeguarding small island communities from increasing biosecurity threats” oleh I Wayan Mudita (UNDANA Kupang), Remi L. Natonis (UNDANA Kupang), dan Ruth Wallace (CDU Darwin).